2.8.14

PKS Kudus

Tifatul : Mekanisme Pemblokiran Situs Porno



Suasana Idul Fitri 1435 H yang penuh kekeluargaan dimanfaatkan Tifatul Sembiring untuk menyapa netizen (pengguna internet) di social media.

Jumat sore kemarin (1/8), Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia periode 2009-2014 ini pun berbagi cerita tentang berbagai hal seputar kinerja kemenkominfo dan hal-hal aktual. Salah satunya yang sering disorot adalah pemblokiran situs-situs porno yang memang sangat gencar dilakukan kemenkominfo era Tifatul Sembiring.

Bagi yang masih protes atas upaya pemblokiran situs porno sebagai upaya menjaga moralitas anak bangsa, bapak 7 anak kelahiran Bukittinggi ini menghadiahi pantun:

Berfoto di tepi kuala kapuas
Bergaya mirip si putri raja
Porno diblokir merasa tak puas
Sila pergi ke laut sahaja...:D

Terkait atas sorotan atas kinerjanya memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika, berikut twit mantan Presiden PKS ini:

- Ttg yang tidak puas dg kinerja saya sebagai Menkominfo, saya ucapkan terimakasih atas segala masuklannya. Saya sendiri juga belum puas..

- Ada kritik yg membangun dan dan bernada menjatuhkan. Saya mengamati ini. Ada yg kebelet sekali jadi menteri. Silakan, bungkus.

- Profesionalitas itu bukan ngaku2, tapi ada prestasi yg bermanfaat, diakui orang lain. Terserah Presiden, sampeyan dipilih atau tidak.

- Menilai keberhasilan seorang menteri bukan oleh orang2 ambisi begini, evaluasi jalanan, semua itu ada ukurannya, tercatat dan terukur.

- Seluruh program2 kementerian itu dalam rangka menjalankan RPJMN, janji-janji kampanye Presiden, program 100 hari, Instruksi2 Presiden..

- ..keputusan2 Presiden, arahan2 Presiden dan Menko2, kerjasama antar kementerian, dan disepakati anggaran dan program kerjanya oleh DPR.

- Bukan asal dikerjakan, ada yang mengawasi dan mengukurnya seperti UKP4, secara administrasi ada pengawasan berjenjang...

- Ada Kementerian PAN dan RB, ada audit BPK, konsultasi dg BPKP, ada penilaian oleh KPK, ada aparat penegak hukum yg mengawasi, ada DPR...

- Jadi bukan asal kerja, ada perencanaan, ada visi misi, kalau ingin mengevaluasi silakan. Bukan keinginan orang perorang, ini negara...

- Banyak yang sudah dibangun oleh pemerintahan SBY-Boediono, banyak yang mensyukuri dan menghargai termasuk lembaga2 dari luar negeri.

- Bahkan Indonesia sekarang masuk dalam peringkat 10 besar ekonomi dunia, versi World Bank. Puas? Tentu belum, masih banyak masalah....

- Untuk Kemenkominfo, sesuai RPJMN, bdg infrastruktur, Alhamdulillah: Hampir seluruh desa di Indonesia sudah masuk telefon(lk 72.000 desa)

- Seluruh kecamatan sudah masuk internet baik 5748 PLIK maupun 1970 MPLIK. Hampir seluruh kota dan kabupaten sudah ada sarana wifi gratis.

- Jaringan fiber optic Palapa Ring, hampir 90% selesai, wilayah coverage hp mencapai 95%, stasiun TVRI dibangun sebanyak 31 stasiun.

- Migrasi sistem televisi dr analog ke digital, PNBP Kemenkominfo naik jadi rp 13,6 Trilyun/thn, anggaran yg dipakai rp 3 trilyun/thn.

- Ajang INAICTA (Indonesia ICT Award) tiap tahun, tlh melahirkan inovator2 baru ICT. Proyek e-learning yg menyambungkan 500 SD, SMP di DIY

- Pembangunan e-health di Sumbar, dimulainya teknologi baru LTE. Open source wajib dipakai di PLIK dan MPLIK, Indonesia OpenSource Award

- ICT pura, Cyber Jawara, ICT Training center UIN, Pusat training TIK Cikarang, ST MMTC di Yogyakarta. Bea siswa S2, S3 IT dan komunikasi.

- Kampanye internet sehat dan aman, kominfo goes to mall, Kartini Next Generation kreatifitas para wanita, PEGI peringkat e-gov Indonesia.

- Soal open BTS, jangan ngaku2 produk sendiri. Ilmuwan itu harus jujur dan ilmiah, ini kreatifitas Harvind Samra dan David Burgess...

- Saya tidak menolak open BTS, tapi karena menggunakan frekuensi, mk harus ada izin spektrum. Ini berlaku bagi semua pihak tanpa kecuali.

- Soal blokir konten, tentu ada mekanismenya. Ada Tim trust positif di bawah Ditjen Aptika, ada aturannya dalam UU dan PP dll.

- Selama ini hal tsb diatur dlm peraturan Dirjen Aptika, lalu dinaikkan jadi PM. Ada aduan masyarakat melalui pengaduan konten negatif.

- Ada lembaga2 yang berwenang meminta pemblokiran, seperti OJK mis?: situs forex yang di black list, LPOM mengenai makanan dan obat2an...

- Dari Kepolisian, dari BNN, ttg hal2 yg membahayakan keamanan negara. Ada mekanismenya, tidak asal blokir, ada sistem yang bekerja.

- Mereka tim trust positif ini mengawasi terus, dan tidak perlu izin menteri untuk memblokir sesuatu yang memang jelas konten negatif.

- Soal situs vimeo memang mengandung banyak konten porno, kita minta kesediaan mrk untuk memblok yg porno2 saja. Belum ada jawaban jelas.

- Soal komik manga, xhamster, hentai juga diblokir, karena memuat konten dan gambar2 porno secara vulgar. Ini melanggar undang2...

- Kalau ada yang membuka kembali konten2 internet yg dilarang oleh UU, tentu akan berhadapan dg bagian masyarakat yg anti pornografi.

http://www.pkspiyungan.org/2014/08/pantun-tifatul-untuk-yang-protes.html

PKS Kudus

About PKS Kudus -

Humas DPD PKS Kab Kudus

Subscribe to this Blog via Email :