pkskudus.org - PKS menunggu surat 'cerai' dari Presiden SBY. Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri menghormati apapun keputusan Presiden SBY. Dia siap menjalani kehidupan normal jika dicopot oleh SBY.

"Itu kan suatu keputusan Bapak Presiden, kita siap. Ya memang sebelumnya (saya) bukan menteri kan, kalau nanti sudah jalan kan sistemnya kan udah jalan, jadi tidak masalah. Jadi apapun keputusan, apapun yang sudah jalan, akan running aja," kata Salim kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Namun sejauh ini Salim masih optimis PKS akan bertahan di koalisi. Dia masih menyimpan harapan SBY hanya memberi sanksi tegas tanpa mengeluarkan PKS dari koalisi.

Berikut wawancara lengkap wartawan detikcom dengan Salim Segaf Aljufri, menteri sekaligus politikus senior PKS:

PKS keluar dari koalisi tinggal menunggu waktu?

Kalau informasi itu saya tidak pernah dengar, semua kembali pada presiden, memang waktu meeting PKS beda pendapat. Jadi memang ini semua kembali pada presiden.

Apakah PKS memahami melanggar code of conduct? Mengapa masih bertahan?

Itu kembali ke presiden, dan saat-saat ini lagi program BLSM. Kalau dibilang nyaman ya pasti juga ada. Tapi tetap kita akan all out.

Bagaimana posisi Bapak di kabinet setelah PKS terang-terangan menolak pengesahan APBN-P 2013 di rapat paripurna DPR?

Kita biasa, menteri-menteri, kabinet, koalisi, semua itu berjalan bagus. Saya juga nggak ada masalah. Yang masalah kan Setgab, kita saling melengkapi saja. Contoh, kita nanti ke Makassar, Bali, semuanya harus turun untuk sosialisasi (pengurangan subsidi BBM-red) di TV, di daerah dan jelas ini semua ada pilihan yang jelas-jelas pro rakyat ya. Kami melihat demikian.

Benarkah Pak Salim mendapat pesan khusus dari utusan Istana bahwa PKS dikeluarkan dari koalisi?

Tidak ada, berita itu nggak bener, nggak bener itu. Kalau dari berkomunikasi jalan, kalau bahasa semacam itu tidak ada.

Pak Sudi saja mengakui bertemu dengan Bapak, membahas apa ya?

Kalau saya (bertemu) dengan Pak Sudi benar. Kalau Pak Sudi kan Seteg, menteri-menteri siapapun dipanggil. Kalau Pak Sudi kan Mensesneg ya, menteri A,B,C,D ketemu ngobrol ya biasa.

Membahas keinginan SBY mengeluarkan PKS?

Oh, enggak bener.

Surat dari Presiden SBY apa sudah sampai? Surat yang katanya melengkapi pesan utusan presiden tersebut?

Jadi bahasanya surat itu tidak mesti dikeluarkan, surat juga bisa teguran keras. Belum, belum ada.

Sebagai menteri PKS, apakah Pak Salim terdorong untuk mundur karena PKS telah melanggar code of conduct?

Menteri-menteri hak prerogatif Bapak Presiden, jadi kepada beliau dan beliaulah yang akan menentukan sikap. Saya pikir yang paling bagus begitu. Kalau saya, kembalikan pada presiden, beliaulah yang punya pilihan terbaik.

Apa benar sudah mengerucut PKS siap keluar dari koalisi?

Ah ini info dari siapa sudah mengerucut. Kadang-kadang hangat terus dingin lagi, hehehe

Apakah Bapak akan menerima tawaran PD pindah partai demi posisi menteri?

Sekarang dalam era demokrasi semua orang menawarkan kan bisa aja. Saya pikir saya tetap aja di kabinet, kalau itu kan nggak mesti pindah-pindah partai, saya pikir dalam semua punya etika tersendiri.

Apakah Bapak siap dicopot dari posisi Mensos, apalagi Kemensos penting untuk sosialisasi kenaikan harga BBM dan pembagian BLSM?

Itu kan keputusan Bapak Presiden, kita siap. Ya memang (saya) sebelumnya bukan menteri kan, kalau nanti sudah jalan kan sistemnya kan udah jalan, jadi tidak maslaah. Jadi apapun keputusan, apapun yang sudah jalan, akan running aja.