8.6.13

PKS Kudus

Ketika Substansi Kebijakan BBM digeser Menjadi Isu Koalisi atau Oposisi


by @MahfudzSiddiq


Kapan politisasi isu kenaikan harga BBM bersubsidi dimulai?

1- Ketika dlm rancangan APBN Perubahan (APBN-P) 2013 pemerintah masukan opsi yg mengarah pada pengurangan anggaran subsidi BBM.

Padahal semua asumsi ttg sektor energi sdh ditetapkan dlm APBN 2013 yg diikuti penghematan anggaran belanja Kementrian/lembaga.

Penghematan anggaran 10-15% akan hasilkan saldo anggaran di akhir tahun. Plus anggaran yg tak terserap di kisaran 20%-an.

Jadi masuknya skema kenaikan harga BBM subsidi di RAPBNP 2013 sudah politis ketimbang teknis anggaran.

2- Siklus waktu pembahasan RAPBNP sgt singkat tdk sprt siklus pembahasan RAPBN. Smntr tema kenaikan harga BBM serius.

Mepetnya waktu membuat sulit bahas substansi rencana kebijakan yg menyangkut hajat rakyat. Kecuali mau di fait-accomply.

3- Ktk rencana pengurangan anggaran subsidi BBM dibawa ke DPR. Padahal UU APBN 2013 sdh tegaskan itu sbg kewenangan pemerintah.

Jika mau pemerintah bisa langsung naikkan harga BBM bersubsidi. Kenapa dibawa ke DPR lagi?

4- Pemerintah bawa ke DPR ketika rencana kenaikan harga BBM diposisikan sbg konsekuensi dari rencana pemberian BALSM.

Jadi DPR dibawa bahas rencana BALSM. Jika setuju maka konsekuensinya harga BBM harus disetujui. Krn ada perubahan postur anggaran.

5- Ketika pembahasan substansi kebijakan sektor energi blum tuntas dielaborasi DPR, sudah ada upaya penyeragaman sikap politik.

DPR harus jalankan fungsinya dgn maksimal atas kepentingan rakyat. Jangan dipotong begitu saja dgn penyeragaman sikap politik.

6- Ketika diskenariokan DPR putuskan setuju atau tidak BALSM dan kenaikan harga BBM subsidi hanya ikutan, maka skenario ini sudah politisasi.

7- Politisasi terjadi ketika kecenderungannya apa maunya pemerintah harus selalu "diamini" partai koalisi.

Padahal proses pembahasan di DPR blum tuntas dan perbedaan pendapat blum dibedah secara obyektif.

8- Adalah politisasi ketika tiba2 masyarakat kaget pemerintah naikan harga BBM meski stlh itu sebagian mereka dapat bantuan sosial.

9- Politisasi itu saat ada rapat setgab tapi kehadiran pimpinan fraksi PKS ditolak dan dibatalkan, dan harus Ketum partai yg hadir.

Padahal mereka tahu presiden PKS sdg keliling daerah dan tak mungkin balik dadakan. Apa iya semua Ketum partai datang?

10- Ketika mempolitisasi ketidakhadiran PKS dlm rapat setgab dgn komentar-komentar negatif untuk bangun opini menyesatkan thd PKS.

11- Ketika perdebatan substansi kebijakan soal BBM digeser menjadi isu koalisi atau oposisi.

Nah itu semua saat-saat dimulainya #politisasi.
*http://www.pkspiyungan.org/2013/06/politisasi-bbm-oleh-penguasa-by.html

PKS Kudus

About PKS Kudus -

Humas DPD PKS Kab Kudus

Subscribe to this Blog via Email :