Al Muzammil : Komisi III Apresiasi Kapolri Izinkan Polwan Berjilbab

Jakarta- pkskudus.org - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf menyampaikan apresiasi atas sikap Kapolri Jenderal Pol Sutarman yang membolehkan polisi wanita (Polwan) berjilbab pada saat melaksanakan tugas. 

"Kapolri sebelumnya sudah melaporkan dalam rapat resmi dengan Komisi III mengenai rancangan 62 model jilbab yang akan digunakan. Ini kemudian dikuatkan Pak Sutarman pada waktu beliau fit proper test," kata Muzammil di Jakarta, Selasa.

Ia menilai perizinan tersebut sebagai bentuk konsistensi dari Jenderal Pol. Sutarman saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dengan meneruskan kebijakan Kapolri sebelumnya.

"Kami ucapkan selamat, ini bentuk konsistensi antara Kapolri yang lalu Pak Timur dengan Kapolri baru Pak Sutarman," ujarnya.

Namun, ia mengimbau agar sikap yang disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan sejumlah media dan wartawan di Mabes Polri itu hendaknya segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kapolri.

Muzammil berpendapat bahwa kebijakan mengenai izin polwan berjilbab itu akan menjamin hak polwan yang ingin berjilbab.

"Jadi kalau masih ada komandan yang melarang atau mempersulit, polwan akan bisa memperkarakan karena sudah ada SK-nya," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan kebijakan tersebut tentu akan mempunyai konsekuensi anggaran.

"Setelah SK, urutannya adalah pendataan untuk pengadaan seragam polwan berjilbab, dan kemudian dilanjutkan pengganggaran," katanya.

Ia mengatakan Komisi III DPR memaklumi untuk tahun anggaran berjalan ini, penganggaran seragam resmi untuk polwan berjilbab belum dapat dilakukan.

Oleh karena itu, ia menilai tepat arahan Kapolri yang menyatakan untuk saat ini Polwan yang ingin berjilbab dipersilakan membeli sendiri dengan model menyesuaikan dengan seragam Polwan Provinsi Aceh, yang telah menerapkan seragam berjilbab.

Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, sejumlah anggota Komisi III, baik dari partai Islam maupun partai nasionalis, sebenarnya berharap kebijakan tersebut dapat dikeluarkan sejak menjelang bulan Ramadhan lalu.

"Kalau itu dikeluarkan sekarang berarti hadiah Tahun Baru Islam bagi Polwan, bagian dari penghormatan terhadap HAM (hak asasi manusia) yang tegas diatur dalam konstitusi kita," ujar Muzammil.(*)

Editor: Ruslan Burhani

http://www.antaranews.com/berita/405720/komisi-iii-apresiasi-kapolri-izinkan-polwan-berjilbab

Mahasiswa Jabar Dukung Aher Nyapres

pkskudus.org - Jakarta - Persatuan Mahasiswa Jakarta yang berasal dari Jawa Barat (Permata Jabar) mendukung Ahmad Heryawan (Aher) maju menjadi calon presiden (Capres). 

Aher dianggap calon pemimpin alternatif yang memiliki integritas dan jiwa kepemimpinan.

"Kita butuh pemimpin alternatif, pemimpin yang penuh integritas serta kepemimpinan yang patut diapresiasi," kata Koordinator Permata Jabar, Faris Maulana Akbar di Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Selain itu, Aher dinilai sukses dalam memimpin Jawa Barat selama dua periode. 

"Pak Aher, saya pikir sangat bagus dalam memimpin Jawa Barat. Dia merupakan tokoh nasional untuk dijadikan pemimpin dan aspirasi bagi kita semua," kata Faris.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan disebut-sebut layak maju sebagai calon presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Aher tak menghiraukan isu itu. Dia mengaku hanya fokus mengerjakan tugas sebagai Gubernur.

"Saya akan terus fokus jadi Gubernur Jabar, untuk melaksanakan pembangunan di Jabar, baik kesehatan maupun pendidikan," terangnya.(okezone)

Sidang Rusuh, Fahri: Ada Gejala Delegitimasi MK

pkskudus.org - Jakarta -- Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai ada upaya pembiaran atau delegitimasi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Karena aparat keamanan tak bisa menahan kerusuhan di Gedung MK. 

"Saya mengkhawatirkan adanya gejala delegitimasi terhadap MK. Seolah MK tidak bisa diandalkan lagi. Hal ini patut dicurigai sebagai upaya yang berlanjut untuk merusak kredibilitas lembaga negara yang inti," kata Fahri di Jakarta, Jumat (15/11). 

Ia menyebut, penggembosan ini mulai berbahaya dan didramatisasi oleh kelompok yang menginginkan agar sebelum atau saat pemilu nanti tak ada lagi lembaga negara yang kredibel. Kalau itu terjadi, imbuhnya, dapat membuat proses transisi politik mengalami jalan buntu. 

"Semua harus mewaspadai gejala ini dan secara khusus saya minta kepada kapolri yang baru agar memberikan penjagaan kepada gedung MK. Khususnya dalam masa persidangan agar prosesnya jangan dikacaukan oleh intervensi para pengacau," ujar anggota Komisi III DPR tersebut. (Rol)

Ustadz Kamal Fauzi “Menyapa” Para Calon Kepala Desa

Tanggal 24 Nopember mendatang, Kudus punya gawe besar, yaitu Pemilihan Kepala Desa yang akan dilakasanakan  serentak di seluruh Desa di  Kabupaten Kudus.Peta perpolitikan menjelang PILKADES pun makin memanas, masing-masing Cakades berlomba-lomba mencari dukungan massa.Tidak jarang hal tersebut menimbulkan gesekan,  persaingan, riak-riak kecil di tengah-tengah masyarakat pendukung masing-masing calon.

Ditengah-tengah kondisi  tersebut , Ustadz  Kamal Fauzi --- yang juga merupakan CALEG DPRRI dengan nomor urut 1 --  itu punya cara tersendiri untuk ikut menjaga kekompakan  dan kerukunan  masyarakat agar tetap kondusif . Cara yang dipilih dengan memasang  puluhan banner himbauan agar Pemilihan Kepala Desa dapat berlangsung dengan damai dan berkualitas.

Alhamdulillah cara tersebut terbukti efektif   menyejukkan suasana  di masyarakat , baik antar  Timses calon maupun  masyarakat pemilih. “ Himbauan smacam  ini sangat positif dan diperlukan, agar pelaksanaan PILKADES dapat berjalan aman,nyaman,lancar dan menghasilkan pemimpin Desa (Kades) yang berkualitas “, ujar Pak Sus,salah satu warga Kedungdowo.

Akhirnya  kita berharap pemilihan Kepala Desa se Kabupaten Kudus tanggal 24 Nopember mendatang, benar-benar dapat menghasilkan Kepala Desa -kepala Desa yang berkualitas.

Politik Citra dan Kampanye Virtual

Ribut Lupiyanto*
Pengamat Sosial Politik

Demokrasi di era informasi sangat kental dengan politik citra. Yasraf A. Piliang (2005) menyebutkan fenomena politik seperti ini sebagai ontologi citra (being images). Politik citra memiliki konotasi positif sekaligus negatif. Politik citra positif mengemas realita agar benilai politis, sedangkan politik citra negatif adalah merekayasa keadaan dengan menyembunyikan atau bersifat seakan-akan. Media pendongkrak citra cukup variatif mulai dari media elektronik, media cetak, hingga media virtual.

Peraturan KPU No 01 Tahun 2013 Pasal 20 menegaskan bahwa kampanye pemilu salah satunya dapat berbentuk layanan pesan singkat dan jejaring sosial melalui Facebook, Twitter, email, website dan lainnya. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 juga membatasi pemasangan alat peraga kampanye. Jagad maya dengan demikian menjadi medan potensial bagi kampanye Pemilu 2014.

Peta Virtualitas

Virtualitas partai politik dapat ditelusuri dari dinamika virtual melalui website dan media sosial. Kualitas website dapat diamati melalui pemeringkatan yang dilakukan Alexa Internet-Inc (USA). 

Peringkat pertama menurut  Alexa Internet-Inc (USA) per tanggal 11 November 2013 diduduki Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Website PKS yang terbaik justru berada di pengurus bawah. Website tersebut dimiliki pengurus tingkat Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DIY. Website PKS Piyungan (www.pkspiyungan.org) secara fenomenal menempati urutan 475 dan menjadi satu-satunya website parpol yang menembus 500 besar.

Peringkat selanjutnya secara berurutan diduduki Partai Demokrat (www.demokrat.or.id), PAN (www.pan.or.id), PKB (www.pkb.or.id), PPP (www.ppp.or.id), Partai Gerindra (www.partaigerindra.or.id), PDIP (www.pdiperjuangan.or.id), Partai Nasdem (www.partainasdem.org), PBB (www.bulan-bintang.org), Partai Hanura (www.hanura.com),  dan Partai Golkar (www.partaigolkar.or.id). Website PKPI (www.pkpindonesia.or.id) tercatat dalam konstruksi atau perbaikan. Website Partai Demokrat menempati urutan 10.830, PAN 13.409, PKB 19.468, PPP 20.498, Partai Gerindra 21.491, PDIP  38.003, Partai Nasdem 42.420 , PBB 51.376, Partai Hanura 79.304, dan Partai Golkar 83.030.

Media virtual yang paling dinamis adalah Facebook dan Twitter. Kualitas Facebook dapat dilihat dari pertemanan, sedangkan Twitter melalui pengikut (followers). Aspek lain adalah tingkat updating status atau tanggapannya. Beberapa politisi yang aktif di Twitter dan memiliki follower banyak diantaranya Tifatul Sembiring, Budiman Sujatmiko, Aburizal Bakrie, Akbar Faisal, Lukman Hakim Saifuddin, dan lainnya.

Kritik atas follower tokoh adalah banyaknya pengikut akun hantu yang diduga dijaring melalui mesin perekrut follower otomatis. Penelitian Prapancha Research (2013) menunjukkan akun @SBYudhoyono 29% pengikutnya adalah akun pasif dan 35% diduga akun hantu. Akun @tifsembiring (Tifatul Sembiring) yang dikenal aktif ber-twitter, diduga memiliki 34% pengikut palsu dan  43% tidak aktif. Pengikut @hattarajasa (Hatta Rajasa) 35% diduga palsu dan 39% tidak aktif; pengikut @prabowo08 (Prabowo Subianto) 34% diduga palsu dan 40% tidak aktif, serta pengikut @aburizalbakrie (Abu Rizal Bakrie) 27% diduga palsu dan 42% tidak aktif.

Pasar Nitizenship

Warga di dunia maya (nitizenship) meledak keras beberapa tahun belakangan ini. Media sosial menjadi wahana terpadat dalam lalu lintas komunikasi virtual antar manusia. Kementerian Kominfo RI mencatat pada tahun 2012 pengguna internet mencapai 55 juta orang, Facebook 44,6 juta orang, dan Twitter 19,5 juta orang di Indonesia. Angka ini menjadi pangsa pasar politik yang potensial. Jika digarap serius maka kampanye virtual berpotensi memiliki daya elektoral lebih baik dibandingkan kampanye konvensional.

Kampanye virtual memiliki daya jual bagi parpol dan caleg karena beberapa keunggulannya. Pertama adalah ramah lingkungan. Kampanye ini sangat efektif meminimalisasi hadirnya sampah visual dan fisikal. Kedua, kampanye virtual lebih efektif. Kampanye ini secara singkat mampu menjangkau wilayah luas dan objek yang tidak terbatasi jarak dan luas. Ketiga, ongkosnya murah. Biaya hanya dibutuhkan untuk desain, membuat domain, akses internet, dan atau insentif admin. Keempat, kampanye virtual dapat menekan praktek politik uang, sebab komunikasi tidak dilakukan dengan bertatap muka langsung. Kelima, memiliki ruang dan waktu yang tidak terbatas dalam menyampaikan gagasan dan visi-misi politik.

Efek elektoral dari kampanye virtual akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Faktor kuantitatif antara lain updating informasi, jaringan virtual, jumlah pengikut, aktifasi berkomunikasi, dan lainnya. Faktor kualitatif ditunjukkan oleh konten, desain tampilan, etika  berkomunikasi, dan lainnya. Praktek kampanye virtual mesti memegang komitmen politik santun, bermoral, dan bertanggungjawab. Regulasi kepemiluan juga harus tetap ditegakkan. Pemenang perang virtual adalah mereka yang mampu mengoptimalikan dua faktor tersebut.

Virtualisasi akan memberikan efek positif bagi proses pendidikan politik masyarakat. Akhirnya kedaulatan tetap di tangan rakyat. Kita tunggu parpol, caleg, dan capres mana yang memiliki virtualitas baik di tahun politik ini.


*Kolom Opini HARIAN NASIONAL Edisi 12 November 2013 'Virtualitas Politik Menjawab Ledakan Nitizenship'

Ketika 'Jilbab Hitam' Mengguncang Arogansi Sebuah Media

Oleh @IndraJPiliang
   

#JilbabHitam di malam bekas hujan. Ia bersembunyi dlm dongeng raja2. Seperti jilatang yg menyusup di dedaunan, terinjak. Gatal.
   
#JilbabHitam berpena tajam. Berdawai kata2. Bertinta kelembutan yg mengerikan. Dendam tak sudah. Masih koma...
   
#JilbabHitam bekerja rapi. Seperti penyair yg piawai membajak kata2, menanam benih2 misteri, dlm rimba raya persaingan...
   
#JilbabHitam. Mungkin tak ada kebenaran. Mungkin hanya pembenaran. Ia pandai mengemasnya. Dlm nyanyian ombak...
   
Terlalu byk pertempuran. Dgn satu peperangan. Akankah bangsa ini sanggup atasi beban? Akankah #JilbabHitam gantikan Trio Macan?
   
@JusDalle: Hahaha, #JilbabHitam menulis dgn tenang namun mematikan :D | Nama2 yg disebut mulai terhuyung kasih jawaban.
   
Akur dg @fadjroeL. Kini (media) kelimpungan dg akun anonim. Dulu kan (anonim) dimuat juga infonya oleh @tempodotco @kompascom dll.
   
Aku tak menyebut akun anonim sbg akun fitnah spt @fadjroeL. Masalahnya, ketika media mengutip akun anonim, itu sulit diverifikasi.
   
Yg membesar2kan dan menempatkan akun anonim pd posisi penting juga media2 online. Dikutip. Skrg? Berbalik arah.
   
Entah kaidah dan teori jurnalistik mana yg dipakai ketika akun2 anonim jadi sumber berita. Kini justru berhadapan dg jurnalis sendiri.
   
#JilbabHitam bisa sj bukan wartawati. Bisa sj ia hanya pengumpul data ttg sirkulasi wartawan. Tak harus dia yg menulis. Bisa org lain.
   
Nada berang dlm kalimat2 #JilbabHitam terbaca. Dendam tak sudah. Ia spt menaruh arus listrik dlm setiap kata yg ditulis.
   
Mitos saja sering jadi referensi para ilmuwan. Jadi aku tetap tak menggeneralisir akun anonim sbg fitnah. Mrk berhak bersuara.
   
Akan sangat berbahaya kalau pers melakukan breidel versinya sendiri dg argumen "penulis tdk membuka identitas diri". (tulisan jilbabhitam dibredel alias didelete kompasiana –red)
   
Pers jg sering nulis begini: "Menurut sumber yg tdk mau ditulis namanya". Ini biasa dlm kaidah jurnalistik. Di layar TV: mukanya dihablur.
   
Ingat kasus @wikileaks kan? Betapa ia pernah jadi primadona pers dunia. Pahlawan kebebasan. Skrg kok alergi dg anonim?
   
Di area2 perang, ada @AnonOpsLegion yg juga dijadikan sumber pemberitaan. Ada legiun2 anonim di medan2 berat. Demi keamanan diri.
   
Anonymous adalah akun terkenal di dunia. Bagi yg tak setuju, dianggap sampah virtual. Bagi yg lain: informan seksi :D
       
Saran sy utk teman2 di TEMPO, spy tak blunder spt Pak SBY menjawab Bunda Putri, bikin artikel panjang sj di salah satu blog.
   
Reaksi balik nama2 yg disebut #JilbabHitam menurut saya tdk pas. Tak perlu utk ungkap siapa itu pemilik akun. Uraiannya aja dibalas.

*sumber: http://chirpstory.com/li/169199

______

Ini tulisan #JilbabHitam yang menghebohkan:

TEMPO dan KataData ‘Memeras’ Bank Mandiri dalam Kasus SKK Migas?

Saya adalah seorang perempuan biasa yang sempat bercita-cita menjadi seorang wartawan. Menjadi wartawan TEMPO tepatnya. Kekaguman saya terhadap sosok Goenawan Mohamad yang menjadi alasan utamanya. Dimulai dari mengoleksi coretan-coretan beliau yang tertuang dalam ‘Catatan Pinggir’ hingga rutin membaca Majalah TEMPO sejak masih duduk di bangku pelajar, membulatkan tekad saya untuk menjadi bagian dalam grup media TEMPO.

Dengan polos, saya selalu berpikir, salah satu cara memberikan kontribusi yang mulia kepada masyarakat, mungkin juga negara adalah dengan menjadi bagian dalam jejaring wartawan TEMPO. Apalagi, sebagai awam saya selalu melihat TEMPO sebagai media yang bersih dari praktik-praktik kotor permainan uang. Permainan uang ini, dikenal dalam dunia wartawan dengan istilah ‘Jale’ yang merupakan perubahan kata dari kosakata ‘Jelas’.

“Jelas nggak nih acaranya?”

“Ada kejelasan nggak nih?”

“Gimana nih broh, ada jale-annya nggak?”

Kira-kira begitu pembicaraan yang sering saya dengar di area liputan. Istilah ‘Jelas’ berarti acara liputannya memberikan ongkos transportasi alias gratifikasi kepada wartawan, dengan imbal balik tentunya penulisan berita yang positif. Dari kata ‘Jelas’, kemudian bergeser istilah menjadi ‘Jale’ yang menjadi kosakata slank untuk ‘Uang Transportasi Wartawan’.

Perilaku menerima uang sudah menjadi sangat umum dalam dunia wartawan. Saya pribadi jujur sangat jijik dengan perilaku tersebut.

Ketika (akhirnya) saya bergabung dengan grup TEMPO di tahun 2006, sebagaimana cita-cita saya dulu sekali, saya merasa lega.

“Setidaknya, saya tidak menjadi bagian dari media-media ecek-ecek yang kotor dan sarat permainan uang” pikir saya.

Dulu, saya berpikir, media besar seperti TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa Pos dan sebagainya, tidak mungkin bermain uang dalam peliputannya. Dulu, saya pikir, hanya media-media tidak jelas saja yang bermain seperti itu.

Namun fakta berkata lain. Sempat tidak percaya karena begitu dibutakan kekaguman saya pada kewartawanan, Goenawan Mohamad, TEMPO dan lainnya, saya sempat menolak percaya bahwa wartawan-wartawan TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Antara dan lain-lainnya, rupanya terlibat juga dalam jejaring permainan uang.

Media-media tidak jelas atau yang lebih dikenal dengan media Bodrek bermain uang dalam peliputannya. Hanya saja, dari segi uang yang diterima, saya bisa katakan kalau itu hanya Uang Receh.

Mafia-nya bukan disitu. Media-media Bodrek bukan menjadi mafia permainan uang dalam jual beli pencitraan para raksasa politik, korporasi, pemerintahan. Adalah media-media besar seperti TEMPO, Kompas, Detik, Antara, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan sebagainya, yang menjadi pelaku jual beli pencitraan alias menjadi mafia permainan uang wartawan.

Siapa tak kenal Fajar (Kompas) yang menjadi kepala mafia uang dari Bank Indonesia dalam permainan uang di kalangan wartawan perbankan?

Siapa tak kenal Kang Budi (Antara News) yang mengatur seluruh permainan uang di kalangan wartawan Bursa Efek Indonesia?

Siapa tak kenal duet Anto (Investor Daily) dan Yusuf (Bisnis Indonesia) yang mengatur peredaran uang wartawan di sektor Industri?

Banyak lagi lainnya, yang tak perlu saya ungkap disini. Tapi beberapa nama berikut ini, sungguh menyakitkan hati dan pikiran saya, sempat menggoyahkan iman saya, lantas betul-betul membuat saya kehilangan iman.

Adalah Bambang Harimurti (eks Pimred TEMPO yang kemudian menjadi pejabat Dewan Pers, juga salah satu orang kepercayaan Goenawan Mohamad di grup TEMPO) yang menjadi kepala permainan uang di dalam grup TEMPO.

Siapa bilang TEMPO bersih?

Saya melihat sendiri bagaimana para wartawan TEMPO memborong saham-saham grup Bakrie setelah TEMPO mati-matian menghajar grup Bakrie di tahun 2008 yang membuat saham Bakrie terpuruk jatuh ke titik terendah. Ketika itu, tak sedikit para petinggi TEMPO yang melihat peluang itu dan memborong saham Bakrie.

Dan rupanya, perilaku yang sama juga terjadi pada media-media besar lainnya, seperti yang sebut di atas.

Memang, secara gaya, permainan uang dalam grup TEMPO berbeda gaya dengan grup Jawapos. Teman saya di Jawapos mengatakan, falsafah dari Dahlan Iskan (pemilik grup Jawapos) adalah, gaji para wartawan Jawapos tidak besar, namun manajemen Jawapos menganjurkan para wartawannya mencari ‘pendapatan sampingan’ di luar. Syukur-syukur bisa mendatangkan iklan bagi perusahaan.

TEMPO berbeda. Kami, wartawannya, digaji cukup besar. Start awal, di angka 3 jutaan. Terakhir malah mencapai 4 jutaan. Bukan untuk mencegah wartawan TEMPO bermain uang seperti yang dipikir banyak orang. Rupanya, agar para junior berpikir demikian, sementara para senior bermain proyek pemberitaan.

Media sekelas TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia dan sebagainya yang sebut tadi di atas, tidak bermain Receh. Mereka bermain dalam kelas yang lebih tinggi. Mereka tidak dibayar per berita tayang seperti media ecek-ecek. Mereka di bayar untuk suatu jasa pengawalan pencitraan jangka panjang.

Memangnya, ketika TEMPO begitu membela Sri Mulyani, tidak ada kucuran dana dari Arifin Panigoro sebagai pendana Partai SRI?

Memangnya, ketika TEMPO menggembosi Sukanto Tanoto, tidak ada kucuran dana dari Edwin Surjadjaja (kompetitor bisnis Sukanto Tanoto)?

Memangnya, ketika TEMPO usai menghajar Sinarmas, lalu balik arah membela Sinarmas, tidak ada kucuran dana dari Sinarmas? Memang dari mana Goenawan Mohamad mampu membangun Salihara dan Green Gallery?

Memangnya, ketika grup TEMPO membela Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam Skandal IPO Krakatau Steel dan Garuda, tidak ada deal khusus antara Bambang Harimurti dengan Mustafa Abubakar? Saat itu, Bambang Harimurti juga Freelance menjadi staff khusus Mustafa Abubakar.

Memangnya, ketika TEMPO mengangkat kembali kasus utang grup Bakrie, tidak ada kucuran dana dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang saat itu sedang bermusuhan dengan Bakrie? Lin Che Wei sebagai penyedia data keuangan grup Bakrie yang buruk, semula menawarkan Nirwan Bakrie jasa ‘Tutup Mulut’ senilai Rp 2 miliar. Ditolak oleh bos Bakrie, Lin Che Wei kemudian menjual data ini ke Agus Marto yang sedang berseberangan dengan grup Bakrie terkait sengketa Newmont. Agus Marto sepakat bayar Rp 2 miliar untuk mempublikasi data buruk grup Bakrie tersebut. Grup TEMPO sebagai gerbang pembuka data tersebut kepada masyarakat dan media-media lain, dapat berapa ya? Lin Che Wei dapat berapa?

Fakta-fakta itu, yang semula begitu enggan saya percayai karena fundamentalisme saya yang begitu buta terhadap TEMPO, sempat membuat saya frustrasi. Kalau boleh saya samakan, mungkin kebimbangan saya seperti seorang yang hendak berpindah agama. Spiritualitas dan mentalitas saya goncang akibat adanya fakta-fakta tersebut. Bukan hanya fakta soal permainan mafia grup TEMPO, tetapi juga fakta bahwa media-media besar bersama wartawan-wartawannya, lebih jauh terlibat dalam permainan uang dan jual beli pencitraan, layaknya jasa konsultan.

Mereka, media-media besar ini, tidak bermain Receh, mereka bermain dalam cakupan yang lebih luas lagi, baik deal politik tingkat tinggi, juga transaksi korporasi kelas berat.

Namun semua itu sebetulnya tidak terlalu saya masalahkan, hingga suatu hari saya lihat sendiri bahwa permainan uang dan jual beli pencitraan juga terjadi pada media tempat saya bekerja, TEMPO. Dikepalai oleh Bambang Harimurti sebagai salah satu Godfather mafia permainan uang dan transaksi jual beli pencitraan dalam grup TEMPO, kini tidak hanya bergerak dari dalam TEMPO, tetapi sudah menjadi jejaring antara grup TEMPO dengan para eks-wartawan TEMPO yang membangun kapal-kapal semi-konsultan untuk memperluas jaringan mereka, masih di bawah Bambang Harimurti.

Saya pribadi, memutuskan resign dari TEMPO pada awal tahun 2013. Muak dengan segala kekotoran TEMPO, kejorokan media-media di Indonesia, kejijikan melihat jejaring permainan uang dan jual beli pencitraan di kalangan wartawan TEMPO dan media-media besar lainnya.

Praktik mafia TEMPO kini semakin menjadi-jadi.

Agustus lalu, masih di tahun 2013, saya sempat mampir ke Bank Mandiri pusat di jalan Gatot Subroto. Saat itu, saya sudah resign dari grup TEMPO. Tak perlu saya sebut, kini saya bekerja sebagai buruh biasa di sebuah perusahaan kecil-kecilan, namun jauh dari permainan kotor TEMPO.

Di gedung pusat Bank Mandiri itu, saya memang janjian dengan eks-wartawan TEMPO bernama Eko Nopiansyah yang kini bekerja sebagai Media Relations Bank Mandiri. Ia keluar dari TEMPO dan pindah ke Bank Mandiri sejak tahun 2009, karena dibajak oleh Humas Bank Mandiri Iskandar Tumbuan.

Pada pertemuan santai itu, hadir juga Dicky Kristanto, eks-wartawan Antara yang kini juga menjabat sebagai Media Relations Bank Mandiri. Kami bincang bertiga. Pak Iskandar, yang dulu juga saya kenal ketika sempat meliput berita-berita perbankan sempat mampir menemui kami bertiga. Namun karena ada meeting dengan bos-bos Mandiri, pak Iskandar pun pamit.

Sambil menyeruput kopi pagi, saya berbincang bersama Eko dan Dicky. Mulai dari obrolan ringan seputar kabar masing-masing, hingga bicara konspirasi politik dan berujung pada obrolan soal aksi lanjutan TEMPO dalam ‘memeras’ Bank Mandiri terkait kasus SKK Migas.

Saya lupa siapa yang memulai pembicaraan mengagetkan itu, meski sebetulnya kami sudah tidak kaget lagi karena memang kami, kalangan wartawan (atau eks-wartawan) sudah paham betul perilaku wartawan.

Siapapun itu, Eko maupun Dicky menuturkan keluhannya terhadap grup TEMPO. Begini ceritanya.

“Ketika kasus suap SKK Migas yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini terkuak, saat itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri. Dan memang harus diakui bahwa aktivitas transaksi suap, pencairan dana dan sebagainya, menggunakan rekening Bank Mandiri. Tapi ya itu kami nilai sebagai transaksi individu. Karena berdasarkan UU Kerahasiaan Nasabah, kami Bank Mandiri pun tidak dapat melihat dan memang tidak diizinkan menilai tujuan dari sebuah transaksi pencairan, transfer atau apapun, kecuali ada permintaan dari pihak Bank Indonesia, PPATK, pokoknya yang berwenang. Oleh sebab itu, kami tidak terlalu memusingkan soal apakah Bank Mandiri akan dilibatkan dalam kasus SKK Migas,” tuturnya.

“Tiba-tiba, masuklah proposal kepada divisi Corporate Secretary dan Humas Bank Mandiri dari KataData. Itu lho lembaga barunya Metta Dharmasaputra (eks-wartawan TEMPO) yang didanai oleh Lin Che Wei (eks-broker Danareksa). Gua kira KataData murni bergerak di bidang pemberitaan. Eh, nggak taunya KataData juga bergerak sebagai lembaga konsultan. Jadi KataData menawarkan jasa solusi komunikasi kepada Bank Mandiri untuk berjaga-jaga apabila isu SKK Migas meluas dan mengaitkan Bank Mandiri sebagai fasilitator aksi suap,” ungkapnya.

“Rekomendasinya sih menarik, KataData menawarkan agar aksi suap SKK Migas dipersonalisasi menjadi hanya kejahatan Individu, bukan kejahatan kelembagaan, baik itu lembaga SKK Migas maupun Bank Mandiri. Apalagi, Metta mengatakan bahwa tim KataData juga sudah bergerak di social media untuk mendiskreditkan Rudi Rubiandini dalam isu perselingkuhan, sehingga akan mempermudah proses mempersonalisasi kasus suap SKK Migas menjadi kejahatan individu semata,” jelasnya.

“Data-data yang ditampilkan KataData memang menarik, karena riset data dilakukan oleh IRAI, lembaga riset milik Lin Che Wei yang menjadi penyedia data utama KataData. Kalau tidak salah waktu itu data utang-utang grup Bakrie yang dibongkar TEMPO juga dari IRAI ya? Itu lho, yang tadinya ditawarin ke pak Nirwan dan karena ditolak kemudian dibayarin Agus Marto Rp 2 miliar untuk menghajar grup Bakrie,” papar dia.

“Kita sih waktu itu melaporkan proposal tersebut kepada para direksi Bank Mandiri. Dan selama sekitar 2 pekan, memang belum ada arahan dari direksi mau diapakan proposal tersebut. Penjelasan pak Iskandar (humas Bank Mandiri) sih, direksi masih melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan pemerintahan. Biar bagaimanapun ini isu besar, salah langkah bisa berabe akibatnya. Gua sih yakin, saat itu bos-bos lagi memetakan dulu kemana arah isu ini sebelum memberikan jawaban terhadap proposal yang masuk. Karena selain KataData juga ada dari pihak-pihak konsultan lainnya,” kata dia.

“Eeh, tau-tau Pak Iskandar bilang, gila, TEMPO makin jadi aja kelakuannya. Masak BHM (Bambang Harimurti) sampai menelpon langsung ke pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin) terkait proposal KataData yang memang belum kita respon karena masih memetakan arah isunya. Secara tersirat kita tau lah telepon itu semacam ancaman halus dari BHM dan KataData bahwa jika tidak segera direspon, maka data-data akan dipublikasi, tentunya dalam cara TEMPO mempublikasi data dong yang selalu penuh asumsi dan bertendensi negatif,” ungkap dia.

“Menurut Pak Iskandar, meski sudah diperingati soal bahaya menolak tawaran (alias ancaman) TEMPO grup adalah terjadinya serangan isu negatif kepada Bank Mandiri, rupanya Pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri) bersikeras tidak takut terhadap grup TEMPO. Penolakan memberikan respon cepat terhadap proposal KataData pun disampaikan kepada BHM (Bambang Harimurti),” singkap dia.

“Alhasil, terbitlah Majalah TEMPO edisi 18 Agustus 2013 dengan judul Setelah Rudi, Siapa Terciprat? yang isinya begitu mendiskreditkan Bank Mandiri dalam kasus SKK Migas. TEMPO membentuk opini bahwa aksi suap Rudi Rubiandini tidak akan terjadi apabila Bank Mandiri tidak memfasilitasinya,” keluh dia.

“Ini kan semacam pemerasan halus atau pemerasan Kerah Putih dari jejaring TEMPO (Bambang Harimurti), KataData (Metta Dharmasaputra, Eks-Wartawan TEMPO) dan IRAI (Lin Che Wei, Eks-Broker Danareksa dan pendana utama KataData). Begitu edisi tersebut tayang, kita sih tepuk dada saja menghadapi mafia TEMPO dalam memeras korban-korbannya. Biasanya memang begitu polanya. Begitu ada kasus skala nasional, calon-calon korban seperti kita (Bank Mandiri) akan didekati oleh mereka, ditawari jasa konsultan dengan ancaman kalau tidak deal, ya di blow up. Padahal data yang mereka publish tidak sepenuhnya benar. Tapi semua orang juga tau kalau TEMPO sangat pintar memainkan asumsi dan tendensi negatif,” keluh dia.

Mendengar cerita tersebut, dalam hati saya bersyukur kalau saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari TEMPO yang sudah tidak bersih lagi. Mereka sudah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan. Sama saja dengan media-media lainnya kayak Kompas, Antara, Detik, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan lain-lain.

Saya lega sudah dibukakan mata dan tidak lagi buta terhadap TEMPO maupun mimpi saya menjadi seorang wartawan yang bersih. Sulit menjadi bersih di kalangan wartawan. Godaan begitu banyak. Tidak hanya di luar organisasi tempat kamu bekerja, tetapi juga di dalam organisasi tempatmu bekerja.

Hampir mirip seperti PNS, mengikuti arus korupsi adalah sebuah keharusan, karena jika tidak, karirmu akan mandek. Korupsi yang melembaga tidak hanya terjadi di lembaga pemerintah. Jejaring wartawan, media seperti yang terjadi pada grup TEMPO, meski mereka seringkali memeras dengan ‘kedok’ melawan korupsi, toh kenyataannya grup TEMPO telah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan.

TEMPO dan media-media besar lainnya tidak lagi bersih. Korupsi dalam grup TEMPO telah melembaga alias terorganisir, sebagaimana korupsi di organisasi pemerintahan, departemen dan sebagainya.

Saya bersyukur dibukakan mata dan dijauhkan dari dunia itu. Lebih senang dan tenang batin bekerja sebagai buruh biasa seperti yang saya lakukan kini.

Insya Allah jauh dari dunia hitam. (Jilbab Hitam, mantan wartawan Tempo/ KCM/Kompasiana)


*sumber: rimanews

Anis Matta, Tentara Cyber Indonesia dan MetroTV

 

pkskudus.org - Saya ingat persis ketika beberapa tahun yang lalu Anis Matta menyerukan kader PKS yang jumlahnya ratusan ribu masuk ke dunia maya untuk menjadi Armada Media/Armed PKS. Saat itu pernyataan Anis Matta dibully bahkan ada seorang pengamat yang mengatakan bahwa langkah yang diambil Anis Matta itu karena PKS mulai kurang percaya diri.

Sore ini (5/11/13) MetroTV dalam acara beritanya Metro Hari Ini menyajikan berita rencana atau langkah Kementerian Pertahanan yang akan membentuk Tentara Cyber Indonesia yang diambil dari tentara yang memiliki kemampuan teknologi informasi. Ini adalah kebijakan negara yang mencoba mengekor kepada Republik Rakyat China/RRC dan Republik Korea Utara yang telah lebih dulu punya tentara cyber.

Dari sini mulai jelas siapa yang cerdas, walaupun dulu dibully karena ada yang dengki atau merasa terancam kedudukannya oleh PKS di 2014. Tapi langkah yang dilakukan Anis Matta ini sama seperti yang dilakukan negara kuat seperti RRC hanya saja levelnya beda, andaikan Anis Matta presiden kita tidak perlu terus-terusan berwacana dan mengekor negara lain karena dia cerdas, muda, tegas, bertindak cepat. Tidak seperti sekarang kebijakannya cenderung selalu terlambat dan disertai kegamangan.

Dari kejadian ini saya jadi kasihan dengan orang yang suka membully PKS atau PKS haters, mereka ini orang yang membully membabi buta entah PKS itu benar atau salah. Dulu saya ingat ketika masih PK atau Partai Keadilan ada jargon “Bila setuju pilihlah kami, bila ragu pelajari kami, bila simpati doakan kami, bila tidak setuju kami tetap berjuang untuk anda” Begitulah PKS, sebesar apapun kedengkian anda maka kader PKS tetap Bekerja Untuk Indonesia seperti yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang tidak membalas kejahatan yang dilakukan warga Thaif namun mendoakan kebaikan bagi mereka. Toh mereka ini menolak karena mereka belum mengerti.

Tapi ada juga PKS haters ini yang membully karena merasa terancam dengan kegemilangan PKS mirip seperti pembesar Quraisy yang memusuhi Nabi karena merasa lebih mulia. Kelompok ini adalah orang-orang yang pernah dan atau sedang berkuasa di negeri ini.

Yang membuat saya terhenyak adalah kelakuan mereka ini yang berusaha untuk mengelabui rakyat dengan agenda setting media. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran yang pada saatnya nanti Yang Maha Kuasa yang akan menampakannya.

 

http://www.pkspadangpanjang.org/2013/11/anis-matta-tentara-cyber-indonesia-dan.html

Setujui RS Siloam, DPRD Padang Banjir Kecaman dari MUI Sumbar

pkskudus.org - Keputusan DPRD Padang melalui voting yang merestui investasi pembangunan RS Siloam dan Super Blok Lippo Group di kota Padang, tidak akan menggoyahkan sikap MUI Sumbar bersama ormas Islam dan lembaga yang selama ini gencar menentangnya.

"Alhamdulillah, dalam rapat kilat antara MUI Sumbar, LKAAM Sumbar, LKAAM Kota Padang, dan Bundo Kanduang, tadi sore kami tetap teguh pada pendirian, yaitu "menolak walaupun apo rintangan nan manghadang, tabujua lalu tabalintang patah, patah sayok batungkek paruah”," tegas Ketua Komisi Fatwa MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar, Rabu (13/11) malam, dikutip dari Hidayatullah.com. Artinya, apapun yang akan terjadi, ketiga lembaga utama di Minangkabau ini tidak akan mundur setapak pun dalam melakukan penolakan RS Siloam.

Keputusan itu diambil dalam rapat 'mendadak' yang dilaksanakan di kantor LKAAM Sumbar, yang langsung dihadiri Ketua MUI Sumbar Syamsul Bahri Chatib, Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Sumbar M. Sayuti Dt. Rajo Penghulu dan Sekum, Ketua LKAAM Kota Padang Zainuddin Dt. R., Ny. Yusna Syam dan Nurlis Muis, Bundo Kanduang Sumbar, serta Ketua Komisi Fatwa MUI.

Sebelumnya hari Selasa (12/11) DPRD Kota Padang menyetujui dan mensahkan Ranperda Investasi Rumah Sakit (RS) Siloam beserta sekolah, mal, dan hotel yang akan dibangun Lippo Group di Jalan Khatib Sulaiman Padang menjadi Perda.

Persetujuan atas investasi RS Siloam dan investasi lainnya itu dilakukan secara voting dengan suara yang mendukung 28 orang dan yang tidak mendukung atau menolak enam orang. Mereka yang menolak investasi RS Siloam itu adalah Fraksi PKS dan seorang anggota Fraksi Partai Demokrat. Sedangkan satu orang anggota dari Fraksi PPP hanya abstain.

Putusan DPRD Padang itu, menurut Buya Gusrizal, tidak mengindahkan aspirasi umat, suara MUI, dan ormas Islam serta Lembaga Kerapatan Adat yang telah nyaring menyuarakan selama ini dan dianggap angin lalu saja. "Kini DPRD Padang sepertinya sudah menyulut api kemarahan umat, padahal ulama sudah mengingatkan jauh-jauh hari agar DPRD jangan memperuncing persoalan," tegasnya.

Kecaman pada DPRD Padang juga disampaikan Ketua Paga Nagari Sumbar Ibnu Aqil D. Ghani. Dikatakatan, putusan itu bukan sekadar mengecewakan, tapi telah memporakporandakan Minangkabau.

"Rumah sakit Kristen Siloam lebih mereka cintai dari Minangkabau," kecamnya. "Umat Islam telah berjuang keras, siang dan malam. Rupanya perjuangan itu dikhianati, tak sedikit jua pun mereka dihargai".

"Tadi pagi (kemarin, red) saya ke DPRD Padang. Meminta dokumen hasil pleno tersebut. Semua seperti sembunyi. Untunglah, lewat fraksi PKS kami mendapatkannya. Hanya Fraksi PKS yang berani menolak RS Siloam, ini fakta," tegasnya.

Menurut Ibnu Aqil, apa yang harus dilakukan? Ormas Islam dan Minangkabau mesti bersatu. Tak boleh pecah. Selain itu tunjukkan kekuatan, misalnya demontrasi. Jika masih tak didengar, kata Ibnu, ajukan mosi tak percaya kepada anggota dewan, sekaligus melakukan upaya hukum.

Katanya, pembangunan RS Siloam itu melanggar hukum, di antaranya Perda tentang RTRW Padang 2010-2013 yang ditetapkan oleh DPRD Padang. “Kalau tidak juga, kami ingin menggelar kongres masyarakat Minangkabau. DPRD Kota Padang harus mencabut rekomendasi tersebut paling lambat 3 x 24 jam. Kalau tidak, kami akan turun melakukan aksi," tegasnya. [Hidayatullah/Bersamadakwah]

Perbedaan Soekarno dan SBY Ketika Disadap Amerika

Sesaat usai pesawat B-26 ditembak jatuh, ada dua parasut mengembang keluar dari pesawat itu. Parasut itu tersangkut di pohon kelapa dan pasukan TNI membekuk dua orang. Yang satu namanya Harry Rantung anggota Permesta dan satunya lagi seorang bule Amerika.
Itulah si pilot Allen Lawrence Pope. Dari dokumen-dokumen yang disita, terkuak Allen Pope terkait dengan operasi CIA. Yaitu menyusup di gerakan pemberontakan di Indonesia untuk menggulingkan Soekarno.

Tak pelak, tuduhan bahwa Amerika dengan CIA adalah dalang pemberontakan separatis, bukan isapan jempol! Peristiwa tertangkapnya Allen Pope adalah tamparan bagi Amerika. Itu mungkin terwakili dalam kalimat Allan Pope ketika tertangkap. “Biasanya negara saya yang menang, tapi kali ini kalian yang menang”.

Tapi sebetulnya yang lebih bikin malu Amerika bukan soal kalah yang dikatakan Pope tadi. Tapi tertangkapnya Allan Pope mengungkap permainan kotor AS untuk menggulingkan Soekarno. Seperti biasa, Amerika menyangkalnya. Tapi bukti-bukti yang ada membungkam penyangkalan Washington.

Taktik kotor itu jadi isu internasional. Tanpa ampun, kedok operasi CIA dibuka Bung Karno lengkap dengan bukti-buktinya. Amerika terpaksa berubah 180 derajat menjadi baik pada Soekarno. Semua operasi CIA untuk melengserkan Soekarno langsung dihentikan.


Amerika berusaha mati-matian minta pilotnya dibebaskan. Segala cara pun mulai dilakukan untuk mengambil hati Bung Karno. Presiden AS Dwight Eisenhower mengundang Soekarno ke AS bulan Juni 1960.

Lalu Soekarno juga diundang Presiden John F Kennedy di bulan April 1961. Di balik segala alasan diplomatik tentang kunjungan itu, tak bisa disangkal itu karena kelihaian Bung Karno memainkan isu Allen Pope.

Bung Karno main tarik ulur untuk membebaskan Pope. Tarik ulur berjalan alot. Karena Bung Karno tak mau melepaskan Pope dengan gratis dan sengaja berlama-lama sebelum Amerika menyanggupi permintaan Indonesia.

Hanya untuk membebaskan seorang Pope, Gedung Putih butuh waktu 4 tahun, sebuah proses negosiasi diplomatik yang menyita waktu dan tenaga. Tapi itulah yang diinginkan Bung Karno, sekaligus memberi pelajaran kepada penguasa Negeri Paman Sam.

Dimulai dengan rayuan Presiden Dwight Eisenhower yang mengundang Bung Karno ke Amerika. Namun sesudahnya Bung Karno tetap tidak mau tunduk dan proses negosiasi gagal total. Eisenhower marah dan jengkel, tapi Bung Karno tetap dengan pendiriannya.

Sikap Gedung Putih mulai melunak usai jabatan presiden beralih ke John F Kennedy. Mantan senator Partai Demokrat itu tahu Soekarno sangat kuat dan benci kalau ditekan.

Di era Kennedy, proses negosiasi menemui titik terang lagi, saat John F Kennedy mengirim adik kandungnya Jaksa Agung Robert Kennedy, menemui Bung Karno di Jakarta. Misinya jelas, Mr President, bebaskan Pope!

Tapi Bung Karno tetaplah Bung Karno. Membebaskan Pope atau tidak hasilnya sama saja, tidak akan membuat warga di Ambon yang tewas bisa hidup lagi. Saat itu Indonesia sedang butuh peralatan perang untuk melawan Belanda di Irian Barat, tapi Jakarta tidak punya cukup dana. Tapi Bung Karno gengsi kalau meminta kepada Washington, ia cukup memberikan isyarat agar bisa dibaca oleh penguasa Gedung Putih.
Dan John Kennedy peka membaca isyarat itu. Bung Karno pernah berkata “Presiden John F Kennedy sangat mengerti akan diriku”.

Kennedy paham Indonesia peralatan perang untuk merebut Irian Barat. Karena itu, John F Kennedy mengundang Bung Karno ke AS dan diajaknya melihat pabrik pesawat Lockheed di Burbank, California. Di sana Bung Karno diberi kemudahan oleh Kennedy untuk mendapatkan 10 pesawat Hercules tipe B, terdiri dari 8 kargo dan 2 tanker.

Meski dikenal sebagai orang yang berwatak keras, Bung Karno adalah sosok tahu balas budi. Rasa pengertian dari Presiden Kennedy langsung dibalas Bung Karno dengan membebaskan Allen Pope dan dipulangkan ke AS.

Ini yang diinginkan Bung Karno dari Amerika, membebaskan Pope tidak gratis. Bantuan AS bukan untuk pribadi Bung Karno, tapi untuk kepentingan negara merebut Irian Barat dari cengkeraman Belanda.

Tak hanya itu, Bung Karno juga bisa membuat Kennedy menyudahi embargo ekonomi dan menyuntik dana ke Indonesia, termasuk gelontoran beras 37 ribu ton dan ratusan persenjataan, yang memang dibutuhkan oleh Indonesia saat itu.

Dan Bung Karno sudah berhasil mempertontonkan sebuah diplomasi dan negosiasi tingkat tinggi sehingga Indonesia dihargai di mata Amerika Serikat.

Akhirnya Allen Pope dibebaskan secara diam-diam oleh suatu misi rahasia saat subuh di bulan Februari 1962.

Saat itu Bung Karno sempat berpesan kepada Pope “Tinggalkan Indonesia dan jangan pernah kembali atau negaramu akan membayar pembebasanmu lagi dengan harga lebih mahal”.
Kini, saat Indonesia dikerjai Amerika dengan aksi penyadapan, Presiden SBY sama sekali tidak membuat gerakan untuk membalas tindakan arogan itu. Jangankan untuk membalas, mengecam saja, SBY tidak berani.
Pantas saja, nama Soekarno tetap harum di mata internasional meski sudah berpulang puluhan tahun silam. Tapi perjuangan dan dedikasinya untuk memajukan Indonesia tetap dikenang hingga kini.


Sumber : Facebook Artati Sansumardi

Forum Rektor UGM : Gagasan-gagasan Pak Anis sangat bernas dan mencerahkan

pkskudus.org - YOGYAKARTA - Indonesia akan memasuki gelombang sejarah baru yang didorong oleh faktor demografi yang akan menghasilkan tatanan politik, ekonomi dan sosial baru. Karena itu, pemilu 2014 bukan hanya bermakna pergantian kekuasaan, melainkan juga peralihan gelombang sejarah.

Akan lahir kelas menengah sebagai mayoritas baru yang harus direspon oleh partai politik dengan pendekatan yang baru pula. Demikian disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dalam diskusi Forum Rektor Regional DIY di Yogyakarta,  Selasa (12/11).

Diskusi tersebut merupakan rangkaian dari pertemuan Forum Rektor yang dilaksanakan bergilir dari kota ke kota. Di Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menjadi tuan rumah acara yang dibuka Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam IX.

Pertemuan dengan tema besar 'Indonesia di Persimpangan Jalan: Kepemimpinan Indonesia Baru Menyongsong Era Asia' ini menghadirkan tokoh nasional pimpinan partai di Indonesia, yaitu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta.

Anis Matta selama satu jam lebih secara panjang lebar mengurai gagasannya yang berjudul "Menyambut Gelombang Ketiga Sejarah Indonesia". Menurut Anis Matta pemilu 2014 bukan saja menandakan peralihan kepemimpinan nasional, tapi juga peralihan sejarah Indonesia.

Audiens tampak antusias menyambut paparan Anis. "Gagasan-gagasan Pak Anis sangat bernas dan mencerahkan. Banyak ide baru yang membuka cakrawala berfikir dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia," kata Kodar, mahasiswa pascasarjana UGM yang turut hadir.

Prof. Imam Suprayogo tampil atraktif sebagai pembanding dengan sejumlah kritik pedas dan apresiasi yang dibungkus humor.

"Pak Anis Matta presiden partai Islam, kok bisa bicara konsep Indonesia modern, bukan quran-hadits," ujar mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini disambut aplaus hadirin.

Agenda Forum Rektor ini sekaligus melakukan uji dan kontestasi gagasan tokoh-tokoh partai dan capres Indonesia untuk Pemilu 2014.

Prof Laode Kamarudin pun menyatakan, "Jangan sampai Indonesia kecolongan lagi memilih presiden karena pencitraan bukan karena idenya."

Acara ini dihadiri 350 pimpinan Perguruan Tinggi, aktivis mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Senat Mahasiswa (SEMA) se-DI Yogyakarta.

Acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masa depan Indonesia. Karena siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia ke depan harus memiliki konsep yang jelas akan dibawa kemana bangsa ini. Maka dari itu Forum Rektor Indonesia setelah mengundang para tokoh-tokoh potensial pada pertemuan se-Indonesia juga mengundang seluruh partai politik guna memaparkan konsepnya kepada masyarakat terutama kaum intelektual.