Parjono Naiki Atap Rumah Bekas Puting Beliung

Dawe Kudus – Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Kabupaten Kudus PKS, Ustadz Parjono Wiro Putro sesampainya dilokasi bencana langsung berlari menaiki tangga menuju atap rumah untuk memperbaiki genteng-genteng yang hancur bekas bencana puting beliung yang melanda Desa Kandang Mas Kecamatan Dawe Kudus (05/03).

Seorang Nasrani yang berterimakasih pada Ambulan PKS

Ngaliyan, 26 Ferbruari 2017 – Upacara pemakanan Antonius Edy Wahyono sudah mulai siap dilakukan, disudut rumah duka juga sudah terlihat Pendeta yang akan memimpin upacara pemakaman ini dengan khidmat. Disidut lain terlihat anak-anaknya tidak bisa menahan isak tangis kepergian ayah tercintanya. Namun  Ibu Edi masih terlihat resah, karena dihari itu ternyata belum ada mobil jenasah yang bisa mengantarkan  jenasah Suaminya ke pemakaman. Karena lokasi pemakaman agak lumayan jauh, sehingga membutuhkan armada ambulan. “Gimana ni mas, belum dapat ambulannya,” Tanyanya resah, “Belum ada bu,” Jawab  warga yang membantunya mengurusi pemakanan.Terlihat beberapa warga mencoba telpon sana-sini untuk mencari ambulan yang bisa digunakan.

Setelah mencari-cari mobil jenasah tapi tak kunjung ada hasil, rupanya memang dihari itu banyak mobil jenasah yang sedang  digunakan. Terlihat ibu Edi masih resah dan bingung, pemakaman belum dapat dilangsungkan jika belum didapatkan armada. Ditengah kebingunan pihak keluarga, tiba-tiba ia dikagetkan dengan usulan warga diluar perkiraan keluarga duka, “Pakai ambulan PKS aja bu, bagaimana, coba dicek bisa digunakan atau tidak?”, Sontak ibu Edi terkaget, “Apa mau pak?” Jawabnya, “Insyaallah dicoba bu, siapa tau bisa digunakan, kami dulu pernah menggunakan juga dan dibantu dengan baik” terang seorang warga.  Akhirnya Ibu Edi  setuju untuk menghubungi PKS Semarang untuk dapat mengirimkan ambulan jenasah, meskipun ia ragu karena menyadari PKS adalah partai Islam dan Jenasah  adalah seorang Nasrani.

Jenasah dimasukan kedalam mobil ambulan PKS

Warga mencoba membantu menghubungi PKS melalui nomer telepon, dan tidak disangka, Ambulan PKS siap untuk membantu. Kurang dari 30 Menit Ambulan sudah berada di rumah duka dan siap mengantar jenasah kepemakaman. Suasana lega bagi keluarga karena akhirnya ada ambulan yang bisa mengantarkan jenasah ke pemekaman.Upacara pemakamanpun akhirnya terlaksana dengan khidmat sesuai dengan agama dan kepercayaan jenasah dan dengan Mobil Ambulan PKS sebagai armada pengantar jenasah ke Pemakaman.

Rasa terimakasih dan kegakuman kepada PKS yang tidak membeda-bedakan agama dalam memberikan pelayanan. “Meski nasrani, ternyata Ambulan PKS tetap mau bantu bawa jenasah suami saya, terimakasih banyak,” Ungkap bu Edi.

Ambulan PKS antar jenasah hingga pemakaman

PKS memang Partai Islam namun sesuai dengan tagline program Berkhidmat Untuk Rakyat, PKS memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. PKS saat ini memiliki 2 Ambulan jenasah dan 1 Mobil Khidmat untuk antar jemput pasien dari dan ke tempat pengobatan jika dibutuhkan.

Antara Hujan, Banjir dan Cinta Seorang Ibu

Undaan Kudus - Hujan deras memenuhi catatan kami sepanjang hari. Hampir tidak ada sinar matahari yang mampu mengeringkan tanah di pekarangan rumah kami hari itu. Hingga malam tiba, hujan barulah reda, namun masih menyisakan hawa dingin yang sangat menusuk hingga ke tulang-tulang kami. Suasana ini menjadikan orang-orang untuk segera menutup pintu dan ingin segera terlelap dalam tidur.

Umi Bariroh Blusukan Sambagi Janda dan dhuafa Karang Bener

Bae - Suasana keramaian tampak di salah satu rumah warga Karangbener RT o2 RW 02 di kediaman ibu Eva, salah satu penggerak BPKK PKS Karangbener. Terlihat dalam perkumpulan ibu-ibu tersebut sangat gayeng. Pasalnya, salah satu orang yang tampak di sana adalah Umi Bariroh, satu-satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, ikut hadir membersamai kegiatan bersama ibu-ibu janda dhuafa tersebut.

Harapan dan Kekuatan

Dikisahkan dua orang yang melakukan kesalahan dan akan dieksekusi oleh seorang raja. Orang yang pertama merasa putus asa dan sudah tidak ada semangat untuk hidup selama di tahanan menunggu eksekusi mati. Dia pasrah dengan keadaan dan lebih banyak merenung.

Hidayah di Usia 92 Tahun

Seorang wanita Belgia bernama Josette Marie memutuskan masuk Islam pada saat umurnya telah mencapai 92 tahun, hampir 1 abad.

KEPALA DESA BLIMBING KIDUL DOAKAN PENGURUS PKS DI ACARA SANTUNAN BPKK

Ahad,4 Desember 2016

Sebanyak 30  anak yatim piatu mendapatkan santunan dari BPKK DPC PKS Kec Kaliwungu Kabupaten Kudus, dalam rangka Launcing RKI (Rumah Keluarga Indonesia ) Kecamatan Kaliwungu, sebagai salah satu Program Partai Keadilan Sejahtera yang membawahi bidang perempuan.

“Sebagai rasa syukur atas nikmat Allah , mewakili Pemerintah Desa Blimbing Kidul menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu – ibu Pks yang telah memberikan bantuan berupa santunan kepada anak anak kami,  Mudah – mudahan ini menjadi amal baik,karna ini doa mujarab dari anak yatim , semoga pengurus Pks di berikan kebaikan,sehat dan kelebihan rizki agar acara seperti ini,bisa terus berjalan” kata Kepala Desa Blimbing Kidul , Purnomo , saat memberikan sambutan di acara yang berlangsung di rumah bapak Sudarmaji ( ketua ranting desa blimbing kidul ). 

Selain memberikan santunan dan bantuan, BPKK DPC PKS Kec Kaliwungu pun melaunching Rumah Keluarga Indonesia Kec Kaliwungu Kabupaten Kudus . Rumah Keluarga Indonesia (RKI) merupakan salah satu program dari bidang perempuan DPP yang bertujuan untuk membantu memberikan solusi terhadap kendala-kendala kerumahtanggaan yang ada, sehingga anak-anak terjaga dari pengaruh negatif. RKI merupakan sumbangsih PKS kepada masyarakat, khususnya perempuan , Perempuan PKS menyadari, persoalan keluarga saat ini tidak sedikit, karena itu perlu upaya sungguh-sungguh untuk meminimalisir persoalannya, ujar Mafulla selaku ketua BPKK DPC PKS Kecamatan Kaliwungu.

Acarapun di tutup dengan mauidhoh hasanah dan doa yang di sampaikan oleh Ustadzah Sutiyani, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan akan pentingnya bersedekah dan bersilaturrahmi. 

Sasi Suro Sasine Cah Yatim

Bae Kudus -  "Bulan Jawa Asyuro atau berbaregan dengan Bulan Muharram sering dikait-kaitkan dengan bulannya anak yatim. Semangat kearifan lokal dan tradisi yang bagus dilingkungan kita perlu dilestarikan." Begitu kata Ust. Setyo Margono selaku Ketua DPC PKS Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam bincang-bincangnya dengan tim Humas DPD PKS Kabupaten Kudus saat menyaksikan acara santunan yatim DPC PKS Kecamatan Bae.

Pesan Kyai NU pada PKS Mejobo

 Mejobo Kudus – Dalam rangkaian menyemarakkan Tahun Baru Hijriyah 1438 H, DPC PKS Kecamatan Mejobo Kudus melaksanakan Kajian warga dan Ibu-ibu Pengurus Ranting PKS se-Kecamatan Mejobo pada tanggal 28 September 2016 Kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah kediaman Kyai Jamilin Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

BPKK PKS Dawe Motivasi 21 Ibu Tangguh

Dawe Kudus - Untuk meramaikan Bulan Muharram 1438 H lalu, BPKK DPC PKS Kecamatan Dawe Kudus Mengumpulkan 21 Ibu-ibu tangguh di lingkungan Desa Kajar beserta putra-putrinya dalam acara santunan dan motivasi DPC PKS Kecamatan Dawe. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2016 di rumah Ketua DPRa PKS Desa Kajar, bapak Muh. Nafi.

Kader PKS Jati Urunan Santuni 54 Yatim

Jati Kudus - Sebagai rasa syukur atas pergantian Tahun Baru 1438 Hijriyah, DPC PKS Kecamatan Jati bersama seluruh kader dan simpatisan PKS Kecamatan Jati untuk urunan/patungan santuni Yatim-dhuafa.

Kebijakan Aher Jadi Percontohan KPK

• 
  

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) terkait tunjangan pokok penghasilan (TPP) PNS dijadikan percontohan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi daerah lain.

Kebijakan Aher yang diterapkan sejak 2010 lalu ini disosialisasikan KPK bersama Pemprov Jabar ke sejumlah daerah.

Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar M Solihin mengatakan KPK menilai kebijakan TPP Pemprov Jabar bisa diadopsi daerah lain. "Kebijakan [TPP] ini jadi percontohan oleh KPK," katanya di Bandung, Rabu (24/8).

Gubernur Jabar sendiri langsung memberikan pengalamannya merumus dan menerapkan kebijakan TPP dihadapan Pemprov Sumatera Barat. Di waktu yang sama, Pemprov Maluku Utara, Kalimantan Selatan mendapatkan pencerahan yang sama.

KPK meminta Jabar berbagi pengalaman karena memandang penerapan TPP di wilayah lain yang belum optimal. Komisi anti rasuah tersebut juga menilai sistem kinerja pegawai online yang diberlakukan Pemprov Jabar menjadikan pemberian TPP tepat karena sesuai kinerja.

"Di beberapa daerah penghitungan kinerja belum baik. Kita online. Jadi PNS Pemprov yang bekerja di Cirebon bisa melaporkan kinerja setiap bulan. Mereka self assessment lalu dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah diverifikasi dan dilaporkan ke Biro Keuangan untuk kemudian dibayarkan TPP-nya," paparnya.

Penerapan kebjakan ini di daerah lain maupun kementerian/lembaga belum berjalan baik karena sistemnya belum terintegrasi. Solihin memastikan kebijakan TPP yang paling krusial dan diaprestesi KPK adalah berhasil membuat sistem honor dihapuskan di Pemprov Jabar. "Sementara di tempat lain masih ada yang memberikan honor juga tunjangan jadi tumpang tindih," ujarnya.

KPK meminta Pemprov Jabar memaparkan pada stakeholder daerah terkait pengaruh penghapusan honor pada kinerja pemerintahan serta dampaknya pada bidang lain seperti keuangan. "Studi kasus yang dipelajari KPK di Pemprov Jabar diminta untuk dipaparkan lagi," katanya.

Dia mengaku KPK mengapresiasi kebijakan Aher tak hanya berbagi kisah sukses namun juga menempatkan pihaknya sebagai mentor bagi daerah-daerah yang sistem tunjangannya tengah dibenahi. "Ini sudah berjalan beberapa bulan ini. Jadi kami menceritakan ini dari awal sebelum diterapkan di Pemprov Jabar juga sempat ada keberatan dari PNS," tuturnya.

Penerapan TPP oleh Gubemur Jabar sejak periode pertama kepemimpinannya memang sempat mendapatkan ketidaksetujuan oleh PNS. Mengingat besaran yang diterima dari honor berbeda dengan jumlah TPP yang didapat. Tapi TPP itu lebih memberi kepastian dan stabil [jumlahnya] tergantung ke PNS mau benar atau tidak kerjanya," cetusnya.

Gubernur Aher menambahkan Instrument TPP merupakan upaya menghidupkan keharmonisan di dalam organisasi. "Instrumen ini merupakan instrument yang paling baik di Indonesia karena mampu menepis dikotomi dinas berkawasan basah dan kering," katanya.

Menurutnya sejak awal pendekatan dengan instrument TPP ini dirasa jauh lebih adil ketimbang pendekatan honor yang diterapkan sebelumnya. Bahkan melalui instrumen ini bila dibandingkan dengan provinsi lain, PNS Jawa Barat memiliki penghasilan yang paling tinggi. "Kedua terbaik seteteh Kementerian Keuangan," ujarnya.

Dia memastikan kebijakan pemberian TPP didasarkan pada pencapaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja serta kreatifitas pegawai setiap bulannya melalui sistem informasi manajemen kinerja terpadu skp.jabarprov.go.id yang di akses oleh seluruh pegawai sebanyak 13.000 orang.

Kebijakan pemberian TPP di Pemprov Jabar sendiri berdasarkan Peraturan Gubemur Jabar Nomor 119 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dalam Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang berlaku sejak 2010. "Bukan dengan cara menaikan penghasilan untuk meningkatkan kinerja melainkan menaikan kinerjalah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi," pesannya.

Sumber: Bisnis Indonesia, 25 Agustus 2016

sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3636-kebijakan-aher-jadi-percontohan-kpk