News Ticker :

>> KUDUS

>> Ruang Perempuan

INSPIRASI

>>TWITTER

Politisi PKS Minta Mendagri Hati-hati Terkait Kolom Agama

8.11.14



Jakarta - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini berharap, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berhati-hati atas rencana pengosongan kolom agama dalam e-KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI) penganut ajaran kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah.
Meskipun Indonesia bukan negara agama, namun menurutnya agama di Indonesia harus tetap menjadi landasan dalam pembangunan bangsa yang tercantum di pancasia.
"Mendagri sebelum mengambil keputusan harusnya berpikir matang dan dalam. Jangan karena tuntutan segelintir orang lalu mengabaikan kepentingan mayoritas," kata Jazuli kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (7/11/2014).
"Agama di Indonesia ini harus jadi landasan pembangunan bangsa dan negara, itu tercermin pada sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa," sambung dia.
Dia menuturkan, bagi semua orang beragama di Indonesia pasti kolom agama di KTP dirasa penting untuk diisi. Karena menurutnya, hal tersebut memiliki implikasi jangka panjang ke depannya.
"Buat orang Islam dan saya yakin juga pemeluk agama lain yang sudah diakui, kolom agama ini sangat penting. Itu karena ada implikasinya terkait dengan pernikahan, kematian dan warisan. Ketika tidak tercantum kolom agama, bagaimana mengidentifikasi dan implementasi persoalan-persoalan itu," beber dia.
Selain itu, ia juga mempertanyakan jika ada sebagian orang menganggap kolom agama itu sebuah bentuk diskriminasi, padahal semua agama yang sudah diakui oleh pemerintah dicantumkan semua dalam kolom agama tersebut.
"Di mana diskriminasi? Kan semua agama dicantumkan bukan hanya agama tertentu," ujar Jazuli.
Terkait dengan keyakinan yang belum diakui pemerintah, menurutnya hal tersebut bisa bisa dicarikan solusinya oleh pemerintah.
"Untuk keyakinan yang belum diakui secara formal, harusnya Mendagri memberi solusi seperti membuka dan memfasilitasi pengurusan pengakuan keyakin mereka scara formal lewat mekanisme yang berlaku di negeri ini. Ingat demokrasi di negeri ini adalah demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal, kita punya jati diri," tandas Jazuli. (Yus)

Fahri Ingin KIH Masuk dalam Alat Kelengkapan Dewan




Jakarta (5/11) - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menginginkan fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat terlebih dahulu masuk dalam alat kelengkapan dewan sebelum dilakukan mekanisme musyawarah dan mufakat.
"Masuk dahulu ke alat kelengkapan karena tidak mungkin musyawarah mufakat apabila alat kelengkapan belum ada. Karena letak musyawarah mufakat itu di alat kelengkapan," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan apabila sudah masuk dalam alat kelengkapan maka akan mudah memutuskan secara bersama terkait mekanisme dan sistem pemilihan pimpinan. Menurut dia, kocok ulang pimpinan alat kelengkapan merupakan hal yang fleksibel tidak serumit mengubah undang-undang.
Menurut dia, sebenarnya DPR bisa berjalan sendiri seperti saat ini karena tidak ada prinsip dualisme namun apabila fraksi KIH mau ikut maka pintu dialog terbuka. Fahri mengatakan pimpinan DPR akan merespons apa yang dikomunikasikan fraksi KIH dengan meletakkan azas musyawarah mufakat.
"Tiap pekan ada rapat Badan Musyawarah dan rapat pengganti Bamus agar tidak ada anggota dewan yang ditinggal. Apabila yang mendaftar 10 fraksi, maka ketentuan tentang forum fraksi akan tercapai," katanya.
Fahri Hamzah mengatakan pada dasarnya tidak ada dualisme dalam kepemimpinan di DPR. Karena menurut dia, lembaga legislatif tidak menolelir adanya perpecahan seperti di lembaga kepresidenan. Dia menegaskan jangan sampai rapat paripurna di DPR disandera agar mendapatkan kursi di alat kelengkapan.
Menurut dia, undang-undang mengamanatkan agar membuat alat kelengkapan terlebih dahulu baru melakukan mekanisme musyawarah mufakat. "Saya menilai mekanisme undang-undang itu jangan diputar nanti berimbas jelek," ujarnya.

Ledia Hanifa: Kolom Agama Identitas Warga Negara Indonesia


Jakarta (7/11) - Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengkritisi rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang ingin mengosongkan kolom agama di e-KTP. Menurutnya, Kolom agama di e-KTP adalah identitas seorang Warga Negara Indonesia (WNI).
"Sebab dalam pembukaan UUD 1945 secara tegas meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap WNI yang menjalankan agamanya dengan baik maka ia adalah seorang Pancasilais," kata Ledia melalui pesan singkatnya kepada Humas DPP PKS, di Jakarta, Jumat (7/11).
Ledia menambahkan, agama yang tercantum di e-KTP berkorelasi dengan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara. "Setidaknya ini akan menegaskan pola kerukunan hidup antar umat beragama," imbuh Wakil Ketua Komisi VIII yang membawahi Keagamaan itu.
Lebih lanjut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, banyak manfaat dari adanya kolom agama. Misalnya, lanjut Ledia, dengan adanya identitas agama di e-KTP maka seseorang dibatasi untuk tidak masuk dan menggangu ibadah orang lain. Selain itu, juga mempermudah hak seseorang untuk mendapatkan pengajaran agama di sekolah dengan guru yang seagama dengannya sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Sisdiknas.
Ledia juga mengungkapkan, jika kolom agama dihapus, maka akan mempersulit proses pemakaman sesorang jika meninggal dunia. "Jika dia wafat harus dimakamkan sesuai agamanya. Jika tak tercantum dalam KTP dan yang bersangkutan mengalami kecelakaan yang menimbulkan kematian tentu pengurusan jenazahnya dilakukan sesuai identitas di KTP-nya," ujar anggota dewan dari dapil Jabar I itu.
Terkait alasan Mendagri dengan rencana pengosongan kolom agama adalah bahwa pemerintah menjamin masyarakat Indonesia untuk memeluk suatu keyakinan atau agama yang diyakini, Ledia berpendapat bahwa perlindungan yang diberikan tentu berdasarkan bukti identitas yang bersangkutan.
"Bagamana pemerintah memberi perlindungan dan kebebasan untuk beribadah jika identitas tidak jelas? Bagamana pemerintah bisa melindungi pemeluk agama yang melaporkan adanya penodaan atau penistaan jika tidak diketahui agamanya? Bisa jadi nanti dianggap laporan palsu padahal benar adanya. Jadi aspek perlindungan yang dimaksud harus dipikirkan matang-matang," pungkasnya.

Rapat Paripurna DPRD Kudus Terkait Perubahan Ranperda Tahun Anggaran 2014

13.10.14



ISK-Rapat paripurna DPRD pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2014 dihadiri sebanyak 36 orang yang terdiri dari seluruh Anggota DPRD Kudus, Bupati Kudus, H.Musthofa beserta jajarannya di lantai 3 Gedung DPRD Kabupaten Kudus, Senin (13/10). Masa sidang pertama tadi, hanya berisi penjelasan umum tentang perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2014 yang disampaikan oleh Bupati Kudus,H.Musthofa. Sementara forum pandangan fraksi akan diselenggarakan besok hari Selasa 14/10.

''Perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2014 ini dilakukan dengan mendasarkan pada nota Kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Kudus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus tentang kebijakan umum perubahan anggarana (KUA) dan prioritas Plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 yang telah ditandatngani pada tanggal 20 Agustus 2014,''Ujar Sambutan Musthofa. 

Selanjutnya, Perubahan APBD Tahun anggaran 2014 ini, dilakukan karena adanya perubahan asumsi dari perkembangan kondisi riil pada tahun anggaran berjalan, diantaranya dari segi Pembiayaan, hasil perhitumngan terdapat selisih Rp 323.862.134.000 termasuk didalamnya Silpa RSU, sisa DAK tahun 2010-2013, sisa DBHCHT yang belum diluncurkan, sisa Tunjangan perbaikan Penghasilan Guru dan sisia Tunjangan Profesi guru tahun 2013. 
 
ISK

Absensi Sidik Jari Anggota DPRD Kudus baru diwacanakan




ISK-Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, muncul wacana dilakukan absensi sidik jari. Ini berlaku untuk absensi harian bagi sejumlah 45 anggota DPRD periode 2014-2019.

Sa'diyanto, salah satu anggota DPRD ini mengatakan, sepakat bilamana absensi anggota dewan berupa penggunaan sidik jari. Menurutnya, hal itu bagus dalam rangka mendorong peningkatan kualitas para wakil rakyat. "Prinsipnya kami setu-setuju saja. Tinggal diatur mekanismenya seperti apa,"kata dia.

Namun demikian, pihaknya menuturkan bahwa terkadang para anggota dewan langsung terjun ke masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. "Kalau ditanya, ya, kami fleksibel saja. Kalau baik tetap kita dukung,"jelas ketua DPC Hanura Kudus itu.

Sementara aktvis sosial, Slamet Mahmudi, menyambut baik wacana absensi sidik jari bagi anggota DPRD Kudus. Dengan begitu, lanjut dia, akan diketahui anggota dewan mana saja yang rajin dan yang suka bolos. "Kami harap ini tidak sekedar wacana belaka, namun sebuah rencana yang didasari niat baik selaku wakil rakyat yang terhormat," jelasnya.( kawanmuda)/ISK

Sebagian Desa di Kudus kekurangan air bersih

17.9.14



#isk_info

Kesulitan Air Bersih

KUDUS—Ratusan warga Kecamatan Kaliwungu,
Kudus, Jawa Tengah, mulai kesulitan mendapatkan
air bersih menyusul sumur warga mulai kering.
Menurut Perangkat Desa Sidorekso, Kecamatan
Kaliwungu, Kudus, Zainal Arifin, Selasa
(16/9/2014), warga desanya yang mulai kesulitan
air tersebar di tiga rukun warga (RW).
Ketiga RW tersebut, yakni RW 1,2 dan 4 dengan
jumlah keluarga bervariasi. “Untuk RW 1 saja
terdapat sekitar 185 rumah dengan jumlah keluarga
bisa mencapai 200-an keluarga,” ujarnya seperti
dikutip Antara.
Ia memperkirakan, jumlah keluarga yang
mengalami kesulitan mendapatkan air bersih
mencapai ratusan keluarga.
Masing-masing rumah, kata dia, sudah memiliki
sumur bor sendiri degan kedalaman bervariasi,
namun saat ini mulai kering.
“Kalaupun ada yang masih bisa digunakan airnya
sangat minim sehingga butuh bantuan,” ujarnya.
Dengan adanya bantuan droping air bersih dari PT
Djarum, dia menyambut positif karena sebagian
dari 1.600-an keluarga yang ada di Desa Sidorekso
memang mulai kesulitan air bersih.
Untuk antisipasi kesulitan air bersih, katanya, di
desa setempat sudah tersedia dua unit sumur
pompa serta beberapa tandon air.
“Hanya saja, satu unit sumur tidak bisa difungsikan
karena mesin pompanya rusak,” ujarnya.

#john
KUDUS—Ratusan warga Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah, mulai kesulitan mendapatkan
air bersih menyusul sumur warga mulai kering.Menurut Perangkat Desa Sidorekso, Kecamatan
Kaliwungu, Kudus, Zainal Arifin, Selasa (16/9/2014), warga desanya yang mulai kesulitan
air tersebar di tiga rukun warga (RW). Ketiga RW tersebut, yakni RW 1,2 dan 4 dengan
jumlah keluarga bervariasi. “Untuk RW 1 sajaterdapat sekitar 185 rumah dengan jumlah keluarga
bisa mencapai 200-an keluarga,” ujarnya seperti  dikutip Antara.
Ia memperkirakan, jumlah keluarga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih
mencapai ratusan keluarga. Masing-masing rumah, kata dia, sudah memiliki
sumur bor sendiri degan kedalaman bervariasi,
namun saat ini mulai kering. “Kalaupun ada yang masih bisa digunakan airnya
sangat minim sehingga butuh bantuan,” ujarnya.Dengan adanya bantuan droping air bersih dari PT
Djarum, dia menyambut positif karena sebagian dari 1.600-an keluarga yang ada di Desa Sidorekso
memang mulai kesulitan air bersih. Untuk antisipasi kesulitan air bersih, katanya, di
desa setempat sudah tersedia dua unit sumur pompa serta beberapa tandon air.
“Hanya saja, satu unit sumur tidak bisa difungsikan karena mesin pompanya rusak,” ujarnya.

PKL Jalan Lukomohodi Akan Ditata Ulang


 
image

KUDUS, suaramerdeka.com - Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus berencana akan melakukan penataan PKL di sepanjang Jalan Lukomonohadi Kudus atau tepatnya di depan RSU Kudus, ini dimaksudkan agar keberadaan mereka tidak mengganggu sudut pandang area pusat Kuliner di depan Kudus Plaza yang jaraknya berdekatan.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus, Sudiharti mengatakan, memang PKL tersebut tidak direlokasi namun cukup dilakukan pembinaan dan penataan ulang karena PKL yang berdagang pada sore hari hingga jelang malam penempatan dagangannya terlalu menjorok ke jalan sehingga mengganggu arus lau lintas.
"Jika dari arah selatan menuju ke utara untuk memasuki area pusat kuliner tampaknya masih tertutup karena penempatan dagangan. Oleh karena itu kami akan melakukan koordinasi dengan pengurus PKL setempat agar jualan mereka untuk digeser lebih masuk agar tidak meluber ke jalan, dan untuk menambah estetika kota kami meminta mereka melakukan penyeragaman warna gerobak atau tempat jualan mereka sesuai dengan kreasi mereka," katanya, Jumat (5/9).
Menurutnya jika PKL masih bisa dibina dan mau diajak kerjasama agar senantiasa mau tertib maka Pemkab Kudus tidak segan-segan memfasilitasi mereka, namun jika tidak maka justru mereka yang akan rugi. Ia juga menjelaskan bahwa penertiban tersebut tidak akan mengganggu atau menyebabkan kerugian bagi PKL.
( Ruli Aditio / CN38 / SMNetwork )

Akhirnya PAN Gabung PKS, Inilah Susunan Fraksi di DPRD Kab. Kudus

6.9.14


KUDUS -  pkskudus.org  Rabu, tgl. 3 September 2014, telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus dengan acara Pengumuman Pembentukan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan 2014-2019. Rapat dipimpin oleh Pimpinan Sementara , Bp. Masan, SE dan didampingi Wakil Ketua sementara Bp. Drs. Ilwani, dihadiri Para Anggota DPRD, Sekretaris DPRD dan Pejabat Struktural Sekretariat DPRD. Dalam pembukaan Rapat Paripurna Pimpinan sementara mengharapkan dukungan dan peran aktif para Anggota DPRD untuk senantiasa meningkatkan kinerja serta kedisiplinannya dalam mengikuti rapat-rapat DPRD Kabupaten Kudus, sehingga tahapan dalam proses pembentukan fraksi-fraksi sampai dengan terbentuknya alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus bisa berjalan tepat waktu.Mengingat agenda-agenda pokok seperti pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan pembahasan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 yang harus segera diselesaikan.   Adapun Nama Fraksi dan susunan keanggotaan fraksi adalah sebagai berikut : 

1. Fraksi NasDem                        Ketua               : Superiyanto, SH, MH
                                                  Wakil Ketua      : Sudjarwo
                                                 Sekretaris          : Zusni Anwar, SH.I
                                                 Anggota             : H. Muhtamat
2. Fraksi PKB                             Ketua                : Sutejo, S.Pd.I
                                                 Wakil Ketua       : Mukhasiron, S.Ag
                                                 Sekretaris          : H. Sunarto, SH, MH
                                                 Anggota             : 1. Drs. Ilwani
                                                                            2. H. Noor Hadi, SH
                                                                            3. HM. Nur Khabsyin, S.Pd.

3. Fraksi PKS                            Ketua                 : Syu'aibul Huda
                                                Wakil Ketua        : Bambang Kasriono
                                                Sekretaris           : Roni Agus Santoso
                                               Anggota               : 1. Setia Budi Wibowo, S.Ag, MM
                                                                            2. Umi Bariroh
                                                                            3. Rochim Sutopo, ST, MT
                                                                            4. Agus Darmawan

4. Fraksi PDIP                          Ketua                 : Achmad Yusuf Roni
                                               Wakil Ketua        : H. Aris Suliyono, SH
                                               Sekretaris           : Sunarto, SE
                                               Anggota              : 1. Ngateman, S.Pd
                                                                           2. H. Hartopo
                                                                           3. Agus Imakudin, S.Kom, MM
                                                                           4. H. Sunarto, SH
                                                                           5. Masan, SE
                                                                           6. Hendrik Marantek, SH
5. Fraksi Partai Golkar            Ketua                   : Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH
                                             Wakil Ketua         : Dedhy Prayogo, SE
                                            Sekretaris             : Ali Muklisin
                                            Anggota                : H. Mawahib
6. Fraksi Partai Gerindra    -    Ketua                    : Kusma Hendriyanto, SH
                                           Wakil Ketua           : Luwis Junaiti, A.Md
                                           Sekretaris              : Ahmad Fatkhul aziz, SH
                                           Anggota                 : 1. Nur Hudi, SH
                                                                          2. Agus Wariono
7. Fraksi Hanura Demokrat - Ketua                       : Sa'diyanto, S.Sos
                                          Wakil Ketua              : H. Tommy Sutomo
                                          Sekretatris                : Edy Kurniawan, SE
                                          Anggota                    : 1. H. Kadarjono, S.Pd. MH
                                                                             2. Mardijanto, SE, MH
                                                                             3. Sumarjono
8. Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan - Ketua                    : H. Soetiyono, SE, MH
                                                                 Wakil Ketua           : Joko Siswanto, SE
                                                                 Sekretaris              : H. Ulwan Hakim, ST
                                                                 Anggota                 : Sutiyo

*sumber http://dprd.kuduskab.go.id/

Ditemukan Honorer “Palsu” Lolos Verfikasi

KUDUS, pkskudus.org – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menyoroti hasil verifikasi terhadap 298 tenaga honorer kategori dua (K2). Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Sutejo mengaku menemukan ada nama K2 yang tidak memenuhi syarat, namun diloloskan.
Disebutkan, hanya sebanyak 232 orang dari total 298 orang honorer K2 yang dinyatakan memenuhi syarat. Sebanyak 66 orang lainnya tidak lolos. “Setelah kami cek 232 nama tersebut, ternyata masih ada yang tidak memenuhi syarat, namun diloloskan,” katanya

Politisi PKB yang pada periode lalu menjabat Ketua Komisi D ini menambahkan, honorer K2 “palsu” tersebut diketahui guru di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Mejobo. Ia enggan menyebut nama honorer tersebut sebelum mengklarifikasi temuan itu ke BKD. Dari penelusurannya, guru tersebut mengantongi SK bertugas tahun 2007. Kebetulan dari sekolah yang sama ada tiga guru yang mengikuti seleksi CPNS dari jalur K2.
Dua orang guru lainnya sebelumnya dinyatakan lolos tes. Namun saat hasil tes diprotes yang berujung pada verifikasi oleh Ombudsman, dua guru tersebut memilih mengundurkan diri. “Anehnya setelah verifikasi oleh BKD, satu orang guru yang semula tidak lolos tersebut justru dinyatakan lolos. Kami mendengar ia aktif ikut demonstrasi bersama K2 asli,” ujarnya.

Sutejo meminta tim verifikasi BKD kembali mengecek nama-nama yang sudah dinyatakan lolos verifikasi. Sesuai PP nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, hanya honorer yang sudah memiliki masa kerja selama satu tahun pada 31 Desember 2005, yang bisa mengikuti seleksi.

Terpisah, Sekretaris Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) Slamet Machmudi mendukung langkah anggota DPRD yang ikut melakukan investigasi keaslian data honorer K2. Ia meminta agar temuan itu ditindaklanjuti secara serius dengan menyampaikan sanggahan atau memanggil BKD untuk meminta penjelasan.
(Saiful Annas/CN26/SM Network) http://berita.suaramerdeka.com/dprd-kudus-temukan-honorer-palsu-lolos-verfikasi/

Jika Jokowi Naikkan Harga BBM, PKS Tetap Konsisten Menolak

3.9.14

pkskudus.org- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan konsisten menolak kenaikan BBM jika kebijakan itu akan diambil pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut politisi PKS di DPR Aboe Bakar Al Habsy, kebijakan mengurangi subsidi dengan menaikkan BBM terbukti tidak efektif dan meleset. Pada R-APBN-P 2013 yang semula merencanakan kenaikan BBM, pada perjalanannya nilai subsidi masih melonjak dari angka APBN 2013. Bila asumsi awal subsidi BBM sebesar 193,8 T, ternyata setelah ada subsidi nilainya malah meningkat pada angka 209,9 T. Padahal sebenarnya kenaikan harga BBM ini untuk menekan angka subsidi tersebut (bisa dilihat di hal 4-7 Nota Keuangan R-APBN-P 2013).

“Oleh karenanya, tak benar kalau BBM naik, biaya subsidi akan turun, buktinya itu APBNP 2013,” ujar Aboe Bakar Al Habsy mengutip akun twitternya, sabtu (30/8).

Disisi lain tambah Habib sapaan akrab Aboe Bakar, kenaikan BBM ini juga akan membawa konsekuensi membengkaknya anggaran belanja untuk kompensasi BBM. Bila dilihat kompensasi kenaikan harga BBM yang diajukan dalam RAPBNP 2013 mencapai Rp 30,6 triliun. Angka itu dialokasikan untuk BLSM, Raskin, beasiswa, maupun PKH. Sehingga, totalnya akan mencapai Rp 66,8 triliun (bisa dilihat di hal 4-11 Nota Keuangan R-APBN-P 2013).

Ia melanjutkan, dampak negatif kenaikan harga BBM juga akan menyebabkan naiknya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Misalkan pada tahun 2013, dimana target kemiskinan yang telah ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar 9,5 persen hingga 10,5 persen ternyata dikoreksi menjadi antara 11,85% dan 12,10% lantaran kenaikan BBM.

Selain itu pada tahun 2013 juga terlihat kebijakan pengurangan subsidi BBM akan berdampak secara langsung pada peningkatan biaya transportasi masing-masing sebesar 23.8 persen dan 11,9 persen, ketika dilakukan kenaikan premium 44 persen dan solar 22 persen.

Tak hanya itu kenaikan harga BBM juga memicu Inflasi, seperti yang terjadi di tahun kemarin bila pada asumsi awal inflasi pada angka 4,8 persen. Karena ada kenaikan BBM angka inflasi akan melonjak pada angka 7,2 persen. Menurut BI bila tanda adanya kenaikan BBM, angka inflasi bisa ditekan sampai pada angka 5,5 persen, namun bila ada kenaikan BBM angka inflasi bisa melonjak hingga 7,5 persen.

Dari dasar itulah menurut Habib, PKS akan memilih untuk menolak kebijakan kenaikan BBM jika dasarnya adalah untuk menutup anggaran subsidi yang membengkak. Padahal berkaca pada 2013 lalu ada atau tidaknya kenaikan BBM, nilai subsidi tetap membengkak. [piyunganonline/islamedia/im] http://www.islamedia.co/2014/09/pks-pastikan-akan-konsisten-tolak.html

Terperosok Jurang Degradasi

25.8.14

KUDUS - Kekhawatiran publik Kota Kretek terhadap  kesebelasan kesayangannya Persiku Macan Muria akan terperosok ke jurang degradasi terbukti. Setelah Sabtu (23/8) di Stadion Krida Kabupaten Rembang dihempaskan tuan rumah  PSIR dengan angka meyakinkan 2-0.
Pada waktu yang bersamaan, ketiga kesebelasan yang juga teranacam turun kasta, semua memenangkan pertarungan. Tuan rumah Persipur Purwodadi menang tipis 3-2 atas tamunya PSIS Semarang. Selanjutnya Persip Pekalongan  mengalahkan  Persitema Temanggung 2-0 dan PPSM Magelang juga menang atas Persis Solo 2-1.
Persiku yang bermain 14 kali hanya mampu meraub nilai 16. Hasil dari tiga menang, tujuh kali seri dan empat kali kalah, sehingga  menemani Persitema untuk kembali berlaga di ajang kompetisi Divisi. Seperti yang pernah dialami Persiku pada tahun 2006.
Agus Riyanto sang pelatih Persiku secara hitam putih bertanggung jawab penuh atas kegagalan ini. Begitu pula manajer Laskar Macan Muria, Agus Imakudin. Keduanya sampai dengan Minggu (24/8) belum mengeluarkan pernyataan resmi. Selain dua nama tersebut, pengelola Persiku, PT Kudus Muria Raya (KMR) juga harus ikut bertanggung jawab.
Dengan terdegradasinya Persiku,  maka PT KMR yang kehadirannya serba “abu-abu” ini harus legawa menyerahkan kembali mandat yang pernah diterimanya. Namun publik sepakbola juga tidak tahu menahu siapa sebenarnya yang memberikan mandat. Apakah pengurus perserikatan Persiku atau bupati-wakil bupati, atau yang lainnya.
Terlepas dari itu semuanya,  terdegradasinya Persiku harus disikapi dengan arif dan bijaksana.Bupati Kudus Musthofa atau setidaknya Wakil Bupati Kudus, Abdul Hamid, sebaiknya turun tangan membantu. Kemudian persepakbolaan di Kudus harus ditata ulang secara cermat.
Sejak munculnya sekolah sepakbola  (SSB) yang bagai jamur di musim hujan,  Pendidikan Pelatihan (Diklat ) Sepakbola yang dibiayai APBD Kudus, perserikatan Persiku (Persiku amatir) hingga menyangkut suporter dan penyandang dana. Kemunculan SSB di Kudus  hanya sekedar ikut-ikutan  seperti yang dilakukan di kabupaten/kota lainnya.
Meski harus diakui  ada sejumlah SSB yang tertatangani secara profesional. Selain itu lulusan SSB, tidak memungkinkan untuk segera bergabung ke Diklat Sepakbola, karena faktor usia. SSB mentok pada usia 15-16 tahun. Sedang pemain Diklat diawali dari usia 19 tahun, sehingga ada “ruang hampa kegiatan” selama dua-tiga tahun, Begitu pula ketika  memasuki Persiku Yunior dan Persiku Senior juga ada.
Selain pengurus Persiku (amatir) harus berani memulai mentrapkan sistem kompetisi yang ketat. Antara lain persyaratan harus memiliki lapangan dan pelatih (harus dicek kebenarannya di lapangan). Di Kudus, jumlah anggota perserikatan Persiku terlalu besar ( data terakhir yang dihimpun Jateng Pos) mencapai 64 klub.Lalu jumlah lapangan sepakbola yang  tidak memadai dan memenuhi standar.
Lalu Diklat Sepakbola Putra Kudus sebaiknya juga harus ditata ulang. “Saya mendengar Diklat ini tidak memiliki manajer. Padahal dalam era sepakbola modern (profesional) kehadiran manajer suatu keharusan. Dengan  adanya kucuran dana rutin setiap tahun dari APBD Kudus, maka sangat mungkin penanggung jawab diklat mengangkat manajer,” ujar Jalal Jalil.
Ia adalah mantan pemain Persiku, namun akhirnya memilih menjadi PNS dan sejak beberapa tahun terakhir menjadi pengurus Persita Tangerang. Sedangkan langkah yang juga harusn dilakukan pengelola Persiku,  membangun ulang kerjasama secara kekeluragaan dengan pihak pengusaha/perusahaan di Kudus.
Selama ini  pengurus PT KMR, hanya melulu menyodorkan proposal minta bantuan. Namun tidak/belum pernah  melaporkan secara rinci (akurat) dan jujur tentang asal muasal dana, pengelolaan dan tanggung jawab. Perusahaan seringkali dikubili, sehingga kepercayaan para pengusaha untuk memberikan bantuan kepada pengelola Persiku memudar.
Bahkan sudah pada tahapan antipati pada pihak pengelola. Meski nasi sudah terlanjur menjadi bubur- Persiku terdegradasi ke Divisi I, justru menjadi  pelecut untuk  menata diri kembali agar tim kebanggan warga Kota Kretek kembali berlaga di kasta Divisi Utama. Bahkan menyodok ke posisi tertinggi persepakbolaan  tanah air, yaitu Liga  Sepakbola Indonesia (LSI).
Persiku sudah pernah merasakan saat ikut berlaga di kasta tertinggi itu, saat kesebelasan berkostum  kebesaran biru-biru ditangani pelatih Riono Asnan. Dengan dua pemain yang sempat direkrut tim-tim besar di Indonesia, yaitu Bambang Harsoyo dan Agus Santiko. Bahkan Agus Santiko yang seharusnya sudah gantung sepatu, masih memperkuat Persiku di Divisi Utama 2013/2014. Persiku tidak perlu menangis, tetapi Persiku (baca pengelolanya) harus dikoreksi total. (sup)
sumber : http://m.patiekspres.co/2014/08/terperosok-jurang-degradasi/

Gedung Serba Guna Gor Wergu Wetan Dibongkar

Gedung Serba Guna Gor Wergu Wetan Dibongkar
Kudus 23/08,Pembongkaran gedung Serba Guna Gor Wergu Wetan yang sudah dimulai beberapa waktu lalu saat ini sudah sampai tahap menurunkan atap pada sisi sebelah Utara.

Pembongkaran gedung karena gedung ini sudah tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan sehingga ke depan tempat ini akan dibuat Sport Center yang dikerjakan berkelanjutan 3 tahun ke depan seperti disampaikan Kepala Disdikpora Hadi Sucipto kepada ISK," Tempat Olah Raga yang sudah tidak Layak ini akan diperbaharui secara bertahap hingga 3 tahun ke depan."

Ditambahkan,ke depan direncanakan menjadi Sport Center untuk segala jenis kegiatan Olah Raga yang secara bertahap dalam kurun waktu 3 tahun ke depan.Untuk tahap pertama diharapkan bisa teralisasi September.Dengan terbatasnya lahan yang tersedia Kadisdikpora akan megoptimalkan sehingga bisa menjadi tempat Olah Raga yang memadai.

http://www.infoseputarkudus.com/2014/08/gedung-serba-guna-gor-wergu-wetan.html

>> PILKADA UPDATE

>> TAUJIH

Alam Islami

 
 photo pksno3_zps07baf103.gif
© Copyright pks-kudus 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.