News Ticker :

>> KUDUS

>> Ruang Perempuan

INSPIRASI

>>TWITTER

Telegram untuk Menanggalakan Jilbab dari Mabes Lukai Perasaan Umat

30.11.13


pkskudus.org - Jakarta - Telegram Rahasia (TR) yang diduga dikeluarkan Mabes Polri berisi imbauan agar Polwan tidak menggunakan jilbab selama berdinas sebelum rumusan baku tentang Jilbab keluar, Kamis (29/11/2013) kemarin, dinilai melukai perasaan umat Islam.

Seperti diketahui, tak lama setelah dilantik sebagai Kapolri Jend Polisi Sutarman menyatakan Polwan boleh berjilbab tanpa menunggu aturan. Pernyataan itu rupanya langsung diikuti oleh maraknya Polwan berjilbab di seluruh Indonesia.

"Sekarang diterbitkan Telegram Rahasia agar Polwan menanggalkan jilbab dengan berbagai dalih, (itu) sungguh sangat melukai perasaan Umat Islam," kata aktifis muda Muhammadiyah Musthofa B. Nahrawardaya dalam siaran persnya diterima hidayatullah.com, Jum'at (29/11/2013).

Musthofa mengatakan pernyataan Kapolri yang tulus diduga mendapatkan tekanan dan desakan dari kelompok intoleran yang ingin memecah belah kesatuan Polri dengan pemeluk Islam khususnya Polwan.

"Semestinya, tidak perlu perintah menanggalkan jilbab bagi Polwan apabila memang ada keinginan dibuat seragam khusus di waktu mendatang," kata peneliti kriminal di Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF). .

Jilbab yang dikenakan para Polwan sebagai sambutan positif atas anjuran Kapolri, terang Musthofa, merupakan sebuah respon positif dari segenap aparat Polwan di kepolisian. Tetapi menurutnya perintah pencopotan Jilbab melalui selebaran telegram rahasia saat ini jelas sebuah langkah blunder paling memalukan dan paling melukai bagi umat yang dilakukan Polri.

"Saya berharap Kapolri tidak mudah dikendalikan oleh kelompok intoleran yang bertujuan memecahbelah umat," katanya.

Menyikapi upaya-upaya intoleransi itu, Musthofa memandang perlunya umat Islam di seluruh Indonesia untuk bersikap.

"Polri adalah pengayom dan pelindung serta pelayan umat. Jika Polri tidak lagi berkenan menjadi pengayom dan pelindung serta pelayan umat, kepada siapa umat Islam akan mengadu," ujar dia.

"Ormas Islam khususnya NU dan Muhammadiyah, ini saatnya bersatu membendung gerombolan intoleran yang mencoba membodohi Polri," tandasnya.

Seperti diketahui, Telegram Rahasia (TR) yang dikeluarkan Mabes Polri itu ditandatangai oleh Wakapolri Komjen Oegroseno yang menyebutkan bahwa keputusan untuk tak mengenakan jilbab bagi Polwan saat berdinas tersebut bersifat perintah untuk segera dilaksanakan. Kini kopi TR tersebut tengah beredar di masyarakat via jejaring sosial.*

Kopi Telegram Rahasia (TR) yang diduga dikeluarkan Mabes Polri itu ditandatangai oleh Wakapolri Komjen Oegroseno yang tengah beredar di masyarakat


*sumber: hidayatullah

Usai Polwan, PKS Desak TNI Wanita Boleh Berjilbab

29.11.13


pkskudus.org - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mengaku bangga dengan ketegasan Kapolri yang membolehkan Polisi Wanita (Polwan) untuk mengenakan jilbab. Muzzammil mendesak agar Panglima TNI juga membolehkan anggota TNI wanita mengenakan jilbab.

“Sudah saatnya, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko mencabut pelarangan seragam berjilbab bagi TNI wanita.” Desak politisi PKS asal Lampung ini di Jakarta, 26/11/2013.

Desakan agar anggota TNI wanita boleh berjilbab, kata Muzzammil, sudah pernah disampaikannya ketika menjadi anggota Komisi I DPR pada 2009/2010 kepada Panglima TNI.

“Namun, jawaban diplomatis Panglima TNI waktu itu adalah sedang dikaji oleh pimpinan TNI. Sampai sekarang kami belum tahu sampai dimana kajiannya?” Tanyanya.

Menurut Muzzammil, saat ini bukan zamannya lagi alergi dengan jilbab seperti Orde Baru yang lalu. TNI dan Polri harus menjadi yang terdepan dalam menjunjung tinggi hukum dan HAM.

“Alergi jilbab itu jadul seperti Orde Baru. Kini zamannya reformasi, hukum dan HAM sudah dilindungi dalam Konstitusi. Pasal 28E Ayat 1 menyebutkan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.” paparnya.

Keinginan anggota TNI muslimah untuk mengenakan jilbab, menurut Muzzammil, jumlahnya tidak sedikit. Mereka berharap ada perubahan kebijakan mengenai seragam TNI bagi wanita.

“Keinginan mereka belum terealisasi sampai saat ini karena belum ada peraturan tertulis di TNI yang membolehkannya berjilbab, kecuali jika berdinas di Aceh.” Terang mantan Anggota Komisi I DPR RI ini.

Bahkan Muzzammil mendapat informasi adanya anggota TNI muslimah terpaksa harus keluar dari TNI karena ingin mengenakan jilbab. “Keadaan ini tentu menjadi halangan bagi hak muslimah untuk bergabung dalam TNI.”ujarnya

Menurut politisi PKS ini, pengenaan jilbab adalah hak asasi setiap muslimah yang dilindungi oleh UUD 1945 dan Pancasila. Secara internasional penggunaan seragam tentara  muslimah sudah ada di beberapa negara non muslim.

“Untuk itu, kami mendesak agar Panglima TNI secepatnya mengijinkan wanita TNI boleh menggunakan seragam jilbab dan memasukkannya dalam peraturan seragam wanita TNI.”tegasnya.
Muzzammil berharap masyarakat juga turut mendukung para anggota TNI wanita yang ingin berjilbab.”Mari kita tunjukan solidaritas dukungan kita kepada mereka agar Panglima TNI mengeluarkan peraturan dibolehkannya anggota TNI wanita mengenakan jilbab.”ajaknya.

Prof Romli: Century sudah terang, KPK yang tak berani


JAKARTA. Ahli hukum pidana Prof Romli Atmasasmita mengkritik cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut skandal bail out Bank Century.

Romli menilai, KPK gamang mengusut Century yang sebenarnya sudah terang benderang. Ia mengaku sudah menyampaikan semua pendapatnya sebagai ahli hukum kepada KPK sejak lama.

“Saya juga bingung, untuk siapa saya ke sini? Kan kasusnya sudah terang benderang. Jadi menurut saya, saya punya keyakinan omongan saya sudah dikutip KPK. Cuma satu, keberanian enggak ada. Bagaimana KPK meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan investigasi tapi KPK-nya tetap lambat bergerak,” ujar Romli saat diundang oleh Tim Pengawas Bank Century DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2013).

Romli berpendapat, pihak-pihak yang mesti bertanggung jawab sebenarnya sudah jelas. Misalnya, dia menyebutkan soal tanggung jawab kolektif kolegial di antara Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam proses pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century. Menurut Romli, Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjadi Gubernur Bank Indonesia tidak bisa lepas tangan.

Pihak yang bertanggung jawab lainnya, sebut Romli, adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “LPS ini bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi sudah sangat jelas sebenarnya kasus Century, di situ ada Menkeu, Gubernur BI, dan Presiden,” katanya.

Menurut Romli, pimpinan KPK saat ini tidak seberani pimpinan KPK di bawah Antasari Azhar. Ia mengkritik cara KPK yang mengistimewakan pemeriksaan terhadap Boediono. Pemeriksaan tidak dilakukan di kantor KPK seperti kasus-kasus lainnya, melainkan di Istana Wapres.

Hal lain yang disoroti Romli adalah soal audit yang dilakukan BPK. Ia berpendapat, audit itu sudah sangat jelas menggambarkan pelanggaran yang terjadi. Proses pengambilan kebijakan terhadap Bank Century, katanya, juga tidak perlu dilihat dari niat jahatnya. Dari fakta-fakta yang ada sudah tampak bahwa Bank Centruy hanya dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

“Masalahnya, kenapa laporan BPK yang jelas itu tidak dibuka? Kenapa nggak ditanyakan? Kenapa pimpinan KPK tidak memanggil sebagai saksi seperti Hamzah dan Assegaf?” ucap mantan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM itu.

Seperti diberitakan, dalam kasus Century, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Boediono telah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya. Keterangan yang diminta penyidik KPK fokus pada pemberian fasilitas FPJP. Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China. (Sabrina Asril)

Tak Transparan Pemeriksaan Boediono, Wartawan Boikot Jumpa Pers KPK

25.11.13



pkskudus.org - JAKARTA -- Wartawan yang biasa bertugas di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan boikot dengan keluar dari konferensi pers yang akan dilakukan Pimpinan KPK terkait pemeriksaan Wakil Presiden Boediono yang telah dilakukan di Kantor Wapres, Sabtu (23/11).

Aksi ini merupakan wujud protes para wartawan karena KPK dianggap menutup-nutupi pemeriksaan Boediono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Dalam jumpa pers tersebut hadir Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono yang rencananya akan menjelaskan soal pemeriksaan Boediono. Saat jumpa pers dibuka oleh Juru Bicara KPK Johan Budi, salah satu wartawan dari televisi nasional langsung memotong sebelum pimpinan KPK sempat memberi keterangan.

Selanjutnya, seorang wartawan dari koran nasional mengungkapkan kekecewaannya karena KPK tidak transparan terkait pemeriksaan Boediono. "Kami berterima kasih pada akhirnya pimpinan KPK datang dan akhirnya mau menceritakan sebenarnya terjadi di hari Sabtu. Tapi kami sungguh benar-benar merasa kecewa akhirnya kami baru mendapat kepastian bahwa pemeriksanan Boediono dilakukan hari Sabtu," katanya, Senin (25/11).

"Saat ini kami ingin menyampaikan bahwa kami menginginkan pemimpin KPK bersikap setara terhadap semua media masa dan semua informasi, kalau hari ini pemimpin KPK hanya menceritakan soal pemeriksaan hari sabtu. Sepertinya tidak usah, itu sudah sangat basi," tambahnya.

Selanjutnya para wartawan bersama-sama meninggalkan ruangan konferensi pers. "Apa bedanya JK (Jusuf Kalla) dengan Boediono? Semua sama di mata hukum. Teman-teman sudah sangat kecewa, tidak ada transparansi," ujar wartawan lainnya.

Johan sempat bertanya lagi kepada wartawan apakah konferensi pers ingin dilanjutkan atau tidak. Namun, semua wartawan telah meninggakan ruangan. Akhirnya para pemimpin KPK juga meninggalkan ruangan tanpa sempat memberikan keterangan. Abraham Samad terlihat hanya tersenyum kecut.

Boediono diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dalam pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun untuk Bank Century atas tersangka Budi Mulya. Ia diperiksa terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank Century pada 2008 lewat rapat dewan gubernur dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu.

Pemeriksaan terhadap Boediono yang dilakukan selama tujuh jam di kantor Wapres menimbulkan pertanyaan karena tidak ada keterangan resmi dari KPK mengeni hal tersebut. Hanya ada informasi bahwa KPK akan menggelar konferensi pers pada hari ini. (ROL)

"Sayangilah Yang Mulia Boediono, Wahai KPK" | by @Fahrihamzah



by @Fahrihamzah


1) Kita tuntaskan kasus #Century yuuuk...

2) Kita boleh sayang pada pak Boediono maka caranya adalah selesaikanlah masalah #CENTURY

3) Kita tentu ingin tak ada yang bersalah tapi apa bisa kasus sebesar ini terjadi tanpa perbuatan salah?

4) Kalau pimpinan tertinggi berani bertanggungjawab tentu itu akan lebih mulia bagi legacy kepemimpinan...

5) Tindakan mulia tidak serta merta tak ada kesalahan di dalamnya..tetapi karena kita bertanggungjawab atas akibatnya.

6) Kemuliaan di dalamnya pasti mengandung kejujuran dan keikhlasan untuk bertanggungjawab. ..

7) Penjelasan pak Boediono bahwa bailout itu tindakan mulia tak bisa menutupi kejanggalan yang luas dan banyak...

8) Pertama, adalah BI yang membiarkan status Bank Century sebagai bank gagal sejak 2001 tapi hidup seperti zombie..

9) Kedua, adalah BI yang merekayasa PBI dlm pemberian FPJP padahal Bank Century hanya meminta Repo Rp. 1 T hanya dlm 5 jam.

10) Dan akhirnya KSSK atas masukan BI memberikan talangan Rp.632 M disepakati tapi bengkak Rp.2,7 T dalam 3 hari.

11) Dan kita tahu, total yang keluar adalah Rp. 6,7 Trilyun. Tambah FPJP (689 M,uang BI) menjadi Rp. 7, 389 T.

12) Hari ini, Bank Mutiara tak kita ketahui berapa nilainya. Bank ini maih digelayuti masalah yang mustahil terjual mahal.

13) Kasus Antaboga sampai hari ini mengambang, dan sengaja dibiarkan tidak jelas sejak PN, PT dan MA. Eksekusinya mandeg.

14) Maka, bertanggungjawab menjadi kosa kata paling langka sekarang...

Wawan Setiawan, Kader PKS Kudus Terpilih Menjadi Kepala Desa

24.11.13


pkskudus.org - Satu lagi kader PKS  membuktikan bahwa partai ini belum “habis” ditinggalkan pemilihnya. PKS  sekali lagi  masih dipercaya oleh masyarakat untuk mengemban amanah masyarakat. setidaknya hal ini tercermin dari hasil Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang diselenggarakan serentak dilaksanakan di Kabupaten Kudus hari ini ,Ahad - 24/11/2013.


Dia adalah Wawan Setiawan, kader PKS Kudus  yang juga  Ketua Bidang Ekonomi DPD PKS Kudus terpilih menjadi Kepala Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kudus secara meyakinkan.Kemenangan ini tentunya menjadi pelecut semangat kader - kader PKS di Kecamatan Jekulo khususnya dan Kudus pada umumnya dalam menghadapi pemilu 2014 yang akan datang.

Wawan Setiawan Selain aktif di partai dan kegiatan sosial,  juga aktif di lingkungannya dan dikenal sebagai Pengusaha yang cukup sukses.
 Meski sedemikian sibuk, banyak warga yang mendorongnya  untuk maju mengikuti bursa calon kepala desa. Panggilan jiwa yang kuatlah dari Pak Dhe Wan - begitu ia biasa disapa- untuk mengabdikan diri membangun Desa Hadipolo agar lebih maju.

Kemenangan Wawan sebetulnya sudah diprediksi sebelumnya karena "pesaingnya" merupakan istrinya sendiri :  Era Amanati Adona, S. Pd. Hmm....Unik memang karena pasangan suami-istri menjadi "lawan" dalam satu PILKADES. Sehingga apapun hasilnya, agaknya masyarakat Hadipolo memang menginginkan pasangan ini memimpin desanya. Di Hadipolo pasangan Wawan - Era dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Satu-satunya kekhawatiran adalah tidak tercapainya quorum pemilih, tetapi Alhamdulillah  ternyata sejak pagi masyarakat antusias,berduyun-duyun datang ke TPS untuk menyalurkan  suaranya.Sampai akhir perhitungan, Pilkades berjalan aman,tertib dan lancar. Wawan unggul 800 suara atas Era.




Konvensi Capres Ala PKS, Ternyata Calon Lebih Banyak Dibanding Partai Lain

capres pks
Seolah tak mau kalah dengan Partai Demokrat, kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar konvensi calon presiden (capres) bernama pemilihan raya (pemira) internal. Pelaksanaan pemira ini tidak lepas dari gejolak internal akibat kasus hukum yang menimpa sejumlah petinggi PKS.

“Kasus-kasus hukum initidak bisa ditampik membuat dinamika PKS bergolak. Kami enggak perlu menutupnya. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya dinamika di bawah agar PKS melakukan pemira,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/11).
Gelaran Pemira tersebut diharapkan dapat menjadi ajang konsolidasi bagi kader-kader PKS yang lebih matang. Fahri pun mengungkapkan alasan partainya kali ini mengusung capres, yakni tuntutan arus bawah PKS berpandangan bahwa sudah saatnya PKS mengusung calon sendiri setelah berdiri selama 15 tahun.
Ditegaskan Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho, konsep pemira yang diterapkan PKS ini bukan secara instan disiapkan, melainkan sudah melalui diskusi matang dalam forum rapat-rapat selama 2-3 bulan belakangan ini.
“Kami juga ingin menguji mesin politik partai menjelang pileg. Jadi, tujuan pilpres dan pileg bisa berbarengan berjalan,” tutur Taufik.
Menurutnya, pemira PKS tidaklah sama dengan konvensi yang dilakukan partai-partai lain. Karena pemira hanya diikuti oleh kader-kader internal yang diusung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) kepada Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK) yang mendapatmandat menyelenggarakan pemira.
Usulan nama itu kemudian akan dipilih oleh sekitar 1 juta kader PKS dalam proses pemira tanggal 29-30 November 2013. Dari hasil pemira ini, akan ada 3-5 nama yang diajukan ke Majelis Syuro PKS.
“Majelis Syuro tetap akan memutuskan siapa yang akan menjadi capres PKS untuk didukung bersama,” imbuh Taufik
Dikatakannya, PKS menargetkan pada pertengahan Desember 2013 sudah ada nama capres yang diusung.
Berikut nama-nama kandidat capres yang diusulkan:
1. Abdul Ghani Kasuba, Wagub Maluku Utara
2. Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat
3. Anton Apriyantono, Mantan Mentan KIB I
4. Fahri Hamzah, Anggota Komisi III DPR RI
5. Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara
6. Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat
7. Anis Matta, Presiden PKS
8. Hidayat Nur Wahid, Ketua F-PKS
9. Nasir Jamil, Anggota Komisi III DPR RI
10. Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR RI
11. Taufik Ridho, Sekjen PKS
12. Yusuf Asyhari, Mantan Menpera KIB I
13. Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I DPR RI
14. Mahfudz Abdurrahman, Bendahara Umum DPP PKS
15. Mustafa Kamal, Anggota DPR RI
16. Nur Mahmudi Isma’il, Wali Kota Depok
17. Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial
18. Suharna Surapranata, Mantan Menristek KIB II
19. Surahman Hidayat, Anggota DPR RI
20. Suswono, Menteri Pertanian KIB II
21. Tifatul Sembiring, Menkominfo KIB II
22. Untung Wahono, Ketua MPP PKS 

Polling Berita Satu.com : PKS Partai Yang Relatif Paling Bersih dari Korupsi

22.11.13


Media online nasional BERITASATU.COM mengadakan POLLING "Parpol Bersih Korupsi" dengan pertanyaan:

Belakangan ini semakin banyak kader parpol yang duduk di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dipenjara dan juga menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. Parpol pun kini menjadi salah satu sarang koruptor. Menurut Anda, parpol mana yang relatif bersih dari korupsi?

Hasil Polling sampai saat ditulisnya berita ini (Jumat, 22/11/2013) menunjukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipilih sebagai parpol yang relatif paling bersih dari korupsi. Mayoritas pembaca (41,7%) memilih PKS sebagai parpol terbersih.

Berikut hasil lengkap sementara polling:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (41.7%)
2. Partai Bulan Bintang (PBB) (28.7%)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (7.3%)
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (7.3%)
5. Partai Nasdem (3.6%)
6. Partai Amanat Nasional (PAN) (2.4%)
7. Partai Demokrat (PD) (2.0%)
8. Partai Golongan Karya (Golkar) (1.6%)
9. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (1.6%)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) (1.2%)
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (1.2%)
12. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (1.2%)

Bagi anda yang mau mengikuti POLLING tersebut silakan klik link dibawah ini

http://www.beritasatu.com/pages/polling/poll.php?pollid=77

Nama-Nama 22 Kandidat Capres RI PKS

Jakarta - PKS mengumpulkan seluruh DPW PKS dalam acara Election Update - III di JCC, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam acara ini dimunculkan 22 nama kader PKS yang nantinya akan menjadi bakal capres PKS. Nantinya capres PKS akan diputuskan melalui Pemilu Raya yang mirip konvensi capres pada Desember mendatang.

"Muncul 22 nama yang menjadi representasi dari daerah-daerah, semua adalah kader dari internal PKS. Karena jumlahnya yang cukup banyak makanya kami tidak berniat untuk mencari kader eksternal," ujar Ketua LPPK PKS, Taufik Ridlo saat Jumpa Pers di Cendrawasih Room JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2013).

Nama-nama yang dimunculkan tersebut pun belum final karena beberapa di antaranya akan mengundurkan diri. Para kader yang namanya disebut pun dilarang melakukan kampanye.

"Ini bukan konvensi ya, jadi para kader dilarang untuk berkampanye,mereka benar-benar ditunjuk dari bawah. Mereka sifatnya pasif dan baru aktif kalau menyatakan mengundurkan diri," imbuhnya.

Dari nama-nama tersebut kemudian akan dikerucutkan menjadi 5 orang yang akan dipilih dalam Pemilihan Raya (Pemira) PKS. Rencananya Pemira akan dilaksanakan pada 29-30 November 2013 di seluruh DPW PKS.

"Kelima nama ini kemudian akan diajukan ke Majelis Syuro untuk dipilih menjadi Capres PKS," katanya.

Berikut nama-nama yang muncul sebagai bakal capres dari PKS:

1. Abdul Ghani Kasuba, Wagub Maluku Utara
2. Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat
3. Anton Apriyantono, Mantan Mentan KIB I
4. Fahri Hamzah, Anggota Komisi III DPR RI
5. Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara
6. Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat
7. Anis Matta, Presiden PKS
8. Hidayat Nur Wahid, Ketua F-PKS
9. Nasir Jamil, Anggota Komisi III DPR RI
10. Sohibul Iman, wakil ketua DPR RI
11. Taufik Ridlo, Sekjen PKS
12. Yusuf Asyhari, Mantan Menpera KIB I
13. Mahfudz Siddik, Ketua Komisi I DPR RI
14. Mahfudz Abdurrahman, Bendahara Umum DPP PKS
15. Mustafa Kamal, Anggota DPR RI
16. Nur Mahmudi Isma'il, Walikota Depok
17. Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial
18. Suharna Surapranata, Mantan Menristek KIB II
19. Surahman Hidayat, Anggota DPR RI
20. Suswono, Menteri Pertanian KIB II
21. Tifatul Sembiring, Menkominfo KIB II
22. Untung Wahono, Ketua MPP PKS
http://news.detik.com/read/2013/11/21/132007/2419594/10/ini-22-kandidat-capres-peserta-pemilu-raya-pks

Bebaskah LHI ? Terkuaknya Misteri 1 Milyar


Dakwaan suap 1,3 milyar pada LHI akhirnya terkuak. Menurut pengakuan Sales PT William Mobil, Felix Rajali pada persidangan LHI 18/11/13, pernah diminta Ahmad Fathanah mengambil uang Rp 400 juta untuk pembayaran mobil Mercedes Benz C-200 di Hotel Le Meridien pada 29 Januari 2013.

Di hadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Gusrizal, Felix menceritakan, pada tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 15 wib ia ditelepon AF untuk mengambil uang muka pembelian mobil Mercy S200 sebesar Rp 400 juta. Ia sampai di Le Meredien sekitar pukl 17 wib dan oleh AF diminta untuk menunggu di lobi.

Tidak itu saja Fatonah pada persidangan lain juga menjelaskan, pada hari penangkapan dirinya sudah menghubungi sejumlah pihak untuk mengambil uang di Le Merdian. Selain Felix, AF juga menghubungi Ilham untuk mengambil uang sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut untuk membayar furniture yang dibelinya

Dengan semakin jelasnya aliran uang tersebut, bagaimana putusan majlis Hakim ? Mari kita tunggu perjalanan sidang berikutnya.

Namun bila melihat gugatan KPK terhadap putusan vonis Fatonah. Ada perbedaan antara gugatan KPK dibandingkan pada kasus-kasus lainnya.

Bila pada gugatan Fatonah, KPK tidak mempermasalahkan besarnya vonis kurungan dan denda pada Fatonah. Padahal pada gugatan kasus-kasus sebelumnya KPK sering mempermasalahkan vonis kurungan dan dendanya pada hasil keputusan persidangan Tipikor.

Namun pada kasus Fatonah, gugatannya pada dakwaan kedua mengenai mengapa hakim hanya mengenakan pasal TPPU saja ? sedangkan soal suap dan korupsinya tidak dimasukan ?

Bila melihat hal ini, bisa jadi memang pada kasus dugaan suap impor sapi memang tidak ada dugaan suap, korupsi dan gratifikasinya ?

Mari kita kita tunggu persidangan berikutnya…!

Nasrullah Mu  | Kompasiana

Ahay Pantun Cantik dari Menkominfo Tifatul Sembiring untuk Australia


"Ikan tenggiri dicampur lalap, teman sendiri kenapa disadap."

Ahay... Cantik sekali pantun dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, menyindir negara tetangga Australia terkait isu penyadapan yang sedang ramai diperbincangkan.

Pantun ini disampaikan di sela-sela jumpa pers bersama pengelola operator telekomunikasi di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, (21/11).

Tifatul Sembiring menyayangkan perilaku Negeri Kangguru yang sangat kelewat batas dalam berdiplomasi.

Tifatul juga telah memerintahkan para pengelola jaringan telekomunikasi Indonesia untuk memastikan bahwa infrastruktur mereka aman dari penyadapan negara lain.

Ketentuan penyadapan tertuang dalam Pasal 42 atau 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa yang berwenang melakukan intersepsi hanya lima aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan Badan Narkotika Nasional. Tifatul mengatakan, selain kelima aparat penegak hukum tadi, tidak boleh ada satu lembaga pun yang melakukan intersepsi atau penyadapan. "Sehingga operator telekomunikasi harus memeriksa apakah ada penyusup gelap penyadapan oleh oknum swasta ilegal," ujar Tifatul.(Ismed)

PKS Optimistis Usung Capres Sendiri



pkskudus.org - JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai mempersiapkan penjaringan calon presiden melalui mekanisme pemilihan raya (pemira) internal. Pelaksanaan pemira ini bahkan sudah ditetapkan meski PKS belum mengetahui perolehan suara legislatif yang menentukan apakah partai ini mampu mengajukan capres.

Bagaimana jika PKS tidak memenuhi syarat presidential threshold (PT)?

"Di dalam kamus kami, tidak ada kata tidak lolos PT. Kami optimistis ke depan bisa lebih baik," ujar Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Hal senada juga dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, dalam rapat yang dihadiri 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), tidak ada sekali pun tersirat keraguan untuk mengusung capres. Dengan modal itu, Fahri mengaku PKS tak perlu lagi mempersiapkan rencana cadangan.

"Tidak ada plan B, semuanya ditargetkan untuk bisa memenuhi suara supaya kita bisa usung capres," ucap Fahri.

Menurut Fahri, keyakinan PKS ini bukan tanpa alasan. Fahri merujuk pada survei-survei internal yang dilakukan partainya selama ini. "Penjelasan dari beberapa lembaga survei yang kami pakai, rebound-nya cukup surprise," katanya.

Fahri belum mau mengungkap hasil survei internal partai itu. Namun, saat ditanyakan apakah survei itu menunjukkan PKS masuk tiga besar, Fahri berkilah. "Tiga besar masih menjadi target seperti sedia kala," ucapnya diplomatis.

Seperti diberitakan, PKS menetapkan akan melakukan pemilihan raya (pemira) pada 29-30 November 2013. Pemira ini adalah mekanisme menentukan kandidat calon Presiden PKS. Pemira akan diikuti oleh sekitar 1 juta kader PKS se-Nusantara.

Sebanyak tiga hingga lima nama dengan suara terbanyak akan diserahkan kepada Majelis Syuro untuk kemudian dipilih satu orang yang diusung sebagai capres resmi dari PKS. Ditargetkan, pertengahan Desember 2013 sudah ada keputusan dari Majelis Syuro.


*KOMPAS

>> PILKADA UPDATE

>> TAUJIH

Alam Islami

 
 photo pksno3_zps07baf103.gif
© Copyright pks-kudus 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.