Hitungan Politik; LHI Pasti Divonis Bersalah

Persidangan Sesat

ustadz Luthfi Hasan Ishaaq atau LHI disidang bukan kapasitas dirinya sebagai seorang pengusaha

disidang, bukan juga karena kapasitas dirinya yang seorang ustadz atau ulama

disidang, bukan juga karena dirinya seorang sahabat dan teman yang baik untuk seorang bernama Ahmad Fathanah

tetapi ustadz Luthfi Hasan Ishaaq di sidang karena dirinya adalah seorang politisi dari sebuah partai Islam yang memiliki jargon partai yang bersih dan peduli

jadi lupakanlah hitungan logika kebenaran dan bukti bukti yang mengarahkan LHI tidak bersalah

toh; memang itu sudah sejak dari awal targetnya; pembusukan politik dengan penjatuhan vonis bersalah kepada mantan presiden PKS sekali lagi mantan presiden PKS
Hitungan Politik untuk PKS

maka wajar, kalau kita harus bersikap skeptis dan dingin; karena semua logika kebenaran di abaikan

lalu pantaskah selanjutnya; kita sebut persidangan ini; persidangan yang menyesatkan

bukan untuk memperhitungkan nilai dan logika berpikir tentang kebenaran

tetapi melainkan mencari cari 'cara' dan 'siasat' untuk menjatuhkan dan menjerat

kalau mereka pakai aturan hukum dan logika kebenaran; LHI sudah lama diputuskan tidak terlibat dan bisa bebas

awal dari semuanya yang membuat diri kita jangan menutup mata; karena ini semua adalah hitungan politik untuk menjatuhkan dan pembusukan

dari proses penangkapan LHI yang tidak masuk akal (Ahmad Fathanah yang menerima uang dan tertangkap tangan lalu tiba tiba bisa menyeret seorang LHI tanpa ada proses pemeriksaan saksi saksi dan hanya berdasarkan katanya orang (Ahmad Fathanah;red)

dan pernyataan jubir KPK Johan Budi yang selalu ambigu dan bingung ketika ditanya proses pemeriksaan dan bukti bukti terkait kasus LHI; dan dengan cukup menjawab;

sedang di periksa dan kita lihat saja dipersidangan nantinya; hubung hubungan dan selanjutnya selanjutnya (ambigu)..
Ini Semua Hanya Perhitungan Politik untuk PKS

demi membangun opini jelek dan busuk tentang PKS yang bersih dan peduli menjadi PKS yang korup dan tidak ada bedanya dengan partai kotor lainnya

lalu apakah 'aneh' bagi mereka para pemesan settingan atas pembusukan kepada PKS lewat penjatuhan karakter LHI; MEMBIARKAN keputusan hakim tipikor menjatuhkan vonis tidak bersalah dan membebaskan LHI dari segala tuntutan jaksa

MANA MUNGKIN mereka membiarkan hal itu terjadi

buat apa mereka cape cape buat skenario dan settingan rapi kalau akhir ujungnya untuk memberi opini LHI bebas dan terbukti didzolimi serta di fitnah

maka pantas lah; kalau saya lebih mengajak kita berpikir skeptis dan nyata nya saja seperti kehendak para pemesan pembuat perhitungan politik buat PKS

bahwa persidangan ini semata untuk menjatuhkan vonis bersalah

dan lalu bisa dipakai untuk memberi cap dan label kepada PKS partai korup dan tidak ada bedanya dengan partai lain

persidangan yang menyesatkan; hasilnya pun pasti hasil yang disesatkan

kalau bagi saya cuma satu saran saya pada saat mendengarkan dan menghadapi putusan vonis buat LHI

kita harus hadir dengan memakai baju putih, lalu pada saat hakim mengetuk palu untuk membacakan putusan vonis bersalah buat LHI; kita berdiri dan lalu bertepuk tangan sekeras kerasnya

berdiri dan bertepuk tangan sekeras kerasnya

sebagai tanda mati nya hukum indonesia

bertepuk tangan atas sebuah dagelan politik yang terjadi

agar para pemesan settingan; bisa puaas dan tersenyum sekaligus tersindirkan..

dasar persidangan sesat!!!

-bang DW-

@mbari siap siap belajar tepuk tangan sambil tertawa keras keras..

"Akrobat Politik KPK Sudah Mencapai Tahap Berbahaya" | by @Fahrihamzah

by @Fahrihamzah 

1) KATA KPK: TAK BERWENANG USUT TNI (detik.com)

2) KPK kalau ada maunya tinggal bikin statemen. Dan pernyataannya langsung jadi UU yg dipercaya. Hebat!

3) NANTI kalau mau menerobos kemana2 seperti kasus TPPU tinggal bilang: UU KPK ITU LEX SPECIALIS. Hebat!

4) Sekarang, mulai ketahuan KPK kesepian..dalam UU 30/2002 tugasnya harusnya koordinasi kelembagaan.

5) Hal itu dimaksudkan oleh UU agar lembaga pemberantasan korupsi bukan hanya KPK. Tapi semua lembaga negara.

6) Setelah gagal lakukan tugasnya dan hampir semua lembaga mencurigainya. Mulailah mereka memainkan kartu TNI.

7) Mulai dari kerjasama memakai RTM Guntur, merekrut penyidik TNI, melatih penyidik di kopasus, dll.

8) Menyeret TNI sejauh ini ada maksudnya karena mereka sdh tidak punya teman. LSM dan Media bisa apa kalau ada apa2...

9) Masalahnya sekarang KPK menyatakan bahwa TNI tidak bisa mereka usut...dasar dari mana?

10) Gak ada dasarnya sama sekali...yang ada adalah permainan politik KPK yg sdh tidak punya teman...koordinasi gagal.

11) Kita tidak curiga TNI mau lindungi diri tapi pertanyaannya kalau ada korupsi di TNI trus siapa yang tangani?

12) KPK itu tidak perlu latihan militer..dia perlunya latihan investigasi...tuh kasus #Century mangkrak tuh...

13) Jadi akrobat politik KPK ini sdh mencapai tahap yang berbahaya...saya ingatkan...ini bahaya...inilah buah dari superbody.

14) Jaminan KPK atas korupsi TNI ini juga akan merusak TNI lantaran benerapa sebab:

15) Pertama, TNI mulai masuk ke wilayah sipil lagi, yaitu penegakan hukum. Ini bencana.

16) Kedua, sadar atau tidak TNI bisa saja merasa perlu ikut lebih jauh akibat adiknya (polri) dianggap gagal.

17) Faktor kedua itu bisa memperuncing perseteruan lama dan ini KPK bisa dianggap mengadu domba.

18) Ketiga, TNI bisa diserbu makelar yang cari aman karena bisnis dengan TNI steril dan aman.

19) Desas desus point ini sudah terasa. Banyak yang bilang aman bisnis dgn TNI. Bahkan juga saya dengar anak pejabat main lagi.

20) Mari kita waspadai bahaya..jangan biarkan siapun rusak TNI kita yg sekarang kita sedang perbaiki dengan dana besar sekali.

21) DPR dah rusak, POLRI dah, Kejaksaan dah, MA dah, Pemda dah, MK dah, ...apa semua mau dirusak? Wallahua'lam.

Kronologi Rekayasa Kasus LHI Terkuak Pada Hari Penangkapan AF

Felix Radjali, sales Williams Mobil, saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

pkskudus.org - JAKARTA - Sidang lanjutan perkara dugaan suap daging impor dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq,  Senin (18/11) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat  menghadirkan Felix Radjali, Oke Setiadi, Ahmad Azhar, dan Delly Agustian Pratama. Felix Radjali merupakan sales Williams Mobil, yang pada hari penangkapan Ahmad Fathanah (AF) tanggal 29 Januari 2013 datang ke Hotel Le Meridien atas permintaan AF.

Di hadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Gusrizal, Felix menceritakan, pada tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 15 wib ia ditelepon AF untuk mengambil uang muka pembelian mobil Mercy S200 sebesar Rp 400 juta.  Ia sampai di Le Meredien sekitar pukl 17 wib dan oleh AF diminta untuk menunggu di lobi.

 “Tetapi menunggu sampai pukul tujuh Ahmad Fathanah tidak muncul, saya tanya ke resepsionis tidak ada yang tahu,” kata Felix.

Felix sempat berusaha mencari supir AF ke tempat parkir di basement hotel. Namun tidak ketemu. Karena AF tidak bisa dihubungi dan merasa tidak ada kepastian Felix memutuskan pulang.

Lebih lanjut Felix menceritakan, dalam perjalanan pulang istri AF, Septi Sanustika menelepon dirinya dan mangabarkan AF ditangkap petugas KPK.

Menurut Felix, AF sudah tiga kali memesan mobil di tempatnya bekerja. Dan pembeliannya selalu dengan leasing. Untuk pembelian mobil Mercy S200 AF baru memba booking fee sebesar Rp 25 juta.

Kedatangan Felix ke Le Meredian untuk mengambil sisa uang muka yang dijanjikan AF. Namun karena AF tidak kunjung muncul uang muka itu urung ia ambil. Padahal dia sudah menyiapkan tanda terima uang tersebut.

“Pembelian batal, karena uang muka tidak jadi dibayarkan,” jelas Felix.

Dalam persidangan sebelumnya ketika menjadi saksi untuk LHI, AF menyatakan bahwa uang Rp 1 miliar yang ia terima dari Indoguna bukanlah untuk LHI. Tetapi ia gunakan untuk kepentingannya sendiri, termasuk untuk membayar uang muka mobil yang dibelinya dari William Mobil.

AF juga menjelaskan, pada hari penangkapan dirinya sudah menghubungi sejumlah pihak untuk mengambil uang di Le Merdian. Selain Felix, AF juga menghubungi Ilham untuk mengambil uang sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut untuk membayar furniture yang dibelinya. (HAS)

*http://tajuk.co/news/pada-hari-penangkapan-af-panggil-sales-mobil-untuk-bayar-dp

Ikhlas Demi Perjuangan Partai, Kader PKS Bersaksi di Pengadilan LHI Infaq-an Rp 1 Miliar

 pkskudus.org - Sidang lanjutan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq mendengar keterangan saksi tambahan terkait dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

Salah seorang saksi bernama Okeu Setiaji menuturkan, pernah memberikan duit Rp1 miliar kepada Luthfi.

“Kami berikan uang Rp1 miliar cash kepada beliau (Luthfi Hasan Ishaaq) sebagai infak,” kata Okeu saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/11/2013).

Duit tersebut, diketahui buat membeli mobil. Okeu yang juga Kader PKS, menghendaki PKS punya mobil bagus. Apalagi, kata dia, saat itu hendak ada kunjungan tamu dari luar negeri.

“Agar diberikan kendaraan yang layak ketika terima tamu dari luar negeri,” jelasnya.

Namun, Okeu mengaku tak tahu mobil itu dibeli atas nama siapa. Yang pasti, kata dia, duit yang diberikan buat membeli mobil.

Mobil tersebut diketahui adalah VW Caravelle yang dibeli atas nama Luthfi Hasan Ishaaq. Namun dalam persidangan terungkap, mobil sempat coba disembunyikan menjadi aset milik PKS untuk menghindari penyitaan oleh KPK. Karena memang Mobil VW Carevelle tersebut dibeli dan diperuntukkan untuk partai, bukan individu Luthfi Hasan Ishaaq.

http://www.suaranews.com/2013/11/ikhlas-demi-perjuangan-partai-kader-pks.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Melihat Dapur Web PKS PIYUNGAN di tengah Perang Hacker

Sudah lumayan lama admin gak berbagi cerita tentang kondisi 'dapur' web PKS PIYUNGAN. Dan pagi ini sekedar sharing info dari dapur web ndeso yang sampai saat ini alhamdulillah masih bisa mengudara di tengah keriuhan sadap menyadap, hacker menghacker antar dua negara Indonesia vs Australia. Mudah-mudahan web ini gak kena serangan balik hacker anonymous kangguru conection hehe...

Berikut beberapa resume statistik web PKS PIYUNGAN yang kami ambil hari ini (20/11/2013) dari sumber blogger sebagai basis sekaligus hosting web ini.

Pageviews

Pageviews/kunjungan harian web alias berapa kali web ini di-klik setiap harinya rata-rata diatas 100 ribu per harinya.

- Hari ini (Selasa 19/11 jam 07.00 - Rabu 20/11 jam 06.00) = 167.294
- Kemarin (Senin 18/11 jam 07.00 - Selasa 19/11 jam 06.00) = 143.001

Pengunjuang Berdasar Negara Asal

Blogger hanya menampilkan 10 besar negara asal pengunjung, dengan urutan sbb:

1. Indonesia (sekitar 78 % dari total pengunjung web)
2. Kanada
3. Amerika Serikat
4. Malaysia
5. Jepang
6. Australia
7. Arab Saudi
8. Jerman
9. Singapura
10. Thailand

(NB: yang gak masuk daftar 10 besar jangan kecil hati yaa :D)

Berdasar Browser

Penayangan menurut browser yang dipakai user. Mayoritas pakai Firefox (46%), disusul Chrome (19%), Mobile Safari (13%), Opera (11%), Safari (4%), Internet Explorer (3%), dll sisanya.

Berdasar Sistem Operasi

Penayangan menurut Sistem Operasi yang dipakai user. Windows masih sangat mendominasi dengan prosentase 69%, disusul Android (16%), BlackBerry (7%), Macintosh (1%), iPad, iPhone, Linux, Nokia, Other Unix, BB10.

Tulisan ini masih belum komplit membedah Aplikasi Web PKS Piyungan di dunia smartphone android dan balckberry yang sampai tulisan ini tayang masih menunggu info data dari Rahmat El'azzm selaku developer aplikasi. Beliau masih sibuk saat admin SMS pagi tadi :)

Piyungan Ndeso, 20-11-2013

Admin @pkspiyungan

PKS (Panganan Keripik Singkong) sambangi warga untuk berbagi

pkskudus.org - Gerakan Silaturahim (GESIT) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ranting Beji melakukan kunjungan ke 127 ketua RT/RW se kelurahan Beji Depok dengan membawa bingkisan "PKS". Tapi "PKS" yang ini adalah Panganan Kripik Singkong (PKS) sebanyak 3 bungkus sesuai nomor urut PKS di pemilu 2014.

"Hehe...kreatif", begitu kata salah satu ketua RT di RW06 kel/kec Beji, Kota Depok yang tersenyum ketika ditemui di rumahnya setelah menerima bingkisan "PKS" ini.

Bingkisan ini murah dan praktis karena bisa langsung dimakan. Diharapkan juga bingkisan "PKS" ini menjadi icon yang dapat mencairkan suasana silaturahim sekaligus mengkampanyekan gerakan Kota Depok untuk mengurangi makan nasi melalui gerakan ODNR (One Day No Rice).

Program GESIT ini diawali dengan breifing seluruh kader dalam acara LT3T, lalu langsung dilanjutkan dengan aksi silaturahim ke seluruh ketua RT/RW di kelurahan beji dalam rentang waktu 2 pekan untuk mendengar apa kebutuhan dan harapan tokoh terhadap PKS.

"Ini bentuk pemetaan yang lebih terukur untuk melanjutkan aksi-aksi pelayanan yang sudah kami lakukan sebelumnya," ujar Hanri Basel, ketua PKS DPRa Beji yang terkenal dengan murah senyumnya itu.

Al Muzammil : Komisi III Apresiasi Kapolri Izinkan Polwan Berjilbab

Jakarta- pkskudus.org - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf menyampaikan apresiasi atas sikap Kapolri Jenderal Pol Sutarman yang membolehkan polisi wanita (Polwan) berjilbab pada saat melaksanakan tugas. 

"Kapolri sebelumnya sudah melaporkan dalam rapat resmi dengan Komisi III mengenai rancangan 62 model jilbab yang akan digunakan. Ini kemudian dikuatkan Pak Sutarman pada waktu beliau fit proper test," kata Muzammil di Jakarta, Selasa.

Ia menilai perizinan tersebut sebagai bentuk konsistensi dari Jenderal Pol. Sutarman saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dengan meneruskan kebijakan Kapolri sebelumnya.

"Kami ucapkan selamat, ini bentuk konsistensi antara Kapolri yang lalu Pak Timur dengan Kapolri baru Pak Sutarman," ujarnya.

Namun, ia mengimbau agar sikap yang disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan sejumlah media dan wartawan di Mabes Polri itu hendaknya segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kapolri.

Muzammil berpendapat bahwa kebijakan mengenai izin polwan berjilbab itu akan menjamin hak polwan yang ingin berjilbab.

"Jadi kalau masih ada komandan yang melarang atau mempersulit, polwan akan bisa memperkarakan karena sudah ada SK-nya," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan kebijakan tersebut tentu akan mempunyai konsekuensi anggaran.

"Setelah SK, urutannya adalah pendataan untuk pengadaan seragam polwan berjilbab, dan kemudian dilanjutkan pengganggaran," katanya.

Ia mengatakan Komisi III DPR memaklumi untuk tahun anggaran berjalan ini, penganggaran seragam resmi untuk polwan berjilbab belum dapat dilakukan.

Oleh karena itu, ia menilai tepat arahan Kapolri yang menyatakan untuk saat ini Polwan yang ingin berjilbab dipersilakan membeli sendiri dengan model menyesuaikan dengan seragam Polwan Provinsi Aceh, yang telah menerapkan seragam berjilbab.

Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, sejumlah anggota Komisi III, baik dari partai Islam maupun partai nasionalis, sebenarnya berharap kebijakan tersebut dapat dikeluarkan sejak menjelang bulan Ramadhan lalu.

"Kalau itu dikeluarkan sekarang berarti hadiah Tahun Baru Islam bagi Polwan, bagian dari penghormatan terhadap HAM (hak asasi manusia) yang tegas diatur dalam konstitusi kita," ujar Muzammil.(*)

Editor: Ruslan Burhani

http://www.antaranews.com/berita/405720/komisi-iii-apresiasi-kapolri-izinkan-polwan-berjilbab

Mahasiswa Jabar Dukung Aher Nyapres

pkskudus.org - Jakarta - Persatuan Mahasiswa Jakarta yang berasal dari Jawa Barat (Permata Jabar) mendukung Ahmad Heryawan (Aher) maju menjadi calon presiden (Capres). 

Aher dianggap calon pemimpin alternatif yang memiliki integritas dan jiwa kepemimpinan.

"Kita butuh pemimpin alternatif, pemimpin yang penuh integritas serta kepemimpinan yang patut diapresiasi," kata Koordinator Permata Jabar, Faris Maulana Akbar di Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Selain itu, Aher dinilai sukses dalam memimpin Jawa Barat selama dua periode. 

"Pak Aher, saya pikir sangat bagus dalam memimpin Jawa Barat. Dia merupakan tokoh nasional untuk dijadikan pemimpin dan aspirasi bagi kita semua," kata Faris.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan disebut-sebut layak maju sebagai calon presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Aher tak menghiraukan isu itu. Dia mengaku hanya fokus mengerjakan tugas sebagai Gubernur.

"Saya akan terus fokus jadi Gubernur Jabar, untuk melaksanakan pembangunan di Jabar, baik kesehatan maupun pendidikan," terangnya.(okezone)

Sidang Rusuh, Fahri: Ada Gejala Delegitimasi MK

pkskudus.org - Jakarta -- Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai ada upaya pembiaran atau delegitimasi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Karena aparat keamanan tak bisa menahan kerusuhan di Gedung MK. 

"Saya mengkhawatirkan adanya gejala delegitimasi terhadap MK. Seolah MK tidak bisa diandalkan lagi. Hal ini patut dicurigai sebagai upaya yang berlanjut untuk merusak kredibilitas lembaga negara yang inti," kata Fahri di Jakarta, Jumat (15/11). 

Ia menyebut, penggembosan ini mulai berbahaya dan didramatisasi oleh kelompok yang menginginkan agar sebelum atau saat pemilu nanti tak ada lagi lembaga negara yang kredibel. Kalau itu terjadi, imbuhnya, dapat membuat proses transisi politik mengalami jalan buntu. 

"Semua harus mewaspadai gejala ini dan secara khusus saya minta kepada kapolri yang baru agar memberikan penjagaan kepada gedung MK. Khususnya dalam masa persidangan agar prosesnya jangan dikacaukan oleh intervensi para pengacau," ujar anggota Komisi III DPR tersebut. (Rol)

Ustadz Kamal Fauzi “Menyapa” Para Calon Kepala Desa

Tanggal 24 Nopember mendatang, Kudus punya gawe besar, yaitu Pemilihan Kepala Desa yang akan dilakasanakan  serentak di seluruh Desa di  Kabupaten Kudus.Peta perpolitikan menjelang PILKADES pun makin memanas, masing-masing Cakades berlomba-lomba mencari dukungan massa.Tidak jarang hal tersebut menimbulkan gesekan,  persaingan, riak-riak kecil di tengah-tengah masyarakat pendukung masing-masing calon.

Ditengah-tengah kondisi  tersebut , Ustadz  Kamal Fauzi --- yang juga merupakan CALEG DPRRI dengan nomor urut 1 --  itu punya cara tersendiri untuk ikut menjaga kekompakan  dan kerukunan  masyarakat agar tetap kondusif . Cara yang dipilih dengan memasang  puluhan banner himbauan agar Pemilihan Kepala Desa dapat berlangsung dengan damai dan berkualitas.

Alhamdulillah cara tersebut terbukti efektif   menyejukkan suasana  di masyarakat , baik antar  Timses calon maupun  masyarakat pemilih. “ Himbauan smacam  ini sangat positif dan diperlukan, agar pelaksanaan PILKADES dapat berjalan aman,nyaman,lancar dan menghasilkan pemimpin Desa (Kades) yang berkualitas “, ujar Pak Sus,salah satu warga Kedungdowo.

Akhirnya  kita berharap pemilihan Kepala Desa se Kabupaten Kudus tanggal 24 Nopember mendatang, benar-benar dapat menghasilkan Kepala Desa -kepala Desa yang berkualitas.

Politik Citra dan Kampanye Virtual

Ribut Lupiyanto*
Pengamat Sosial Politik

Demokrasi di era informasi sangat kental dengan politik citra. Yasraf A. Piliang (2005) menyebutkan fenomena politik seperti ini sebagai ontologi citra (being images). Politik citra memiliki konotasi positif sekaligus negatif. Politik citra positif mengemas realita agar benilai politis, sedangkan politik citra negatif adalah merekayasa keadaan dengan menyembunyikan atau bersifat seakan-akan. Media pendongkrak citra cukup variatif mulai dari media elektronik, media cetak, hingga media virtual.

Peraturan KPU No 01 Tahun 2013 Pasal 20 menegaskan bahwa kampanye pemilu salah satunya dapat berbentuk layanan pesan singkat dan jejaring sosial melalui Facebook, Twitter, email, website dan lainnya. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 juga membatasi pemasangan alat peraga kampanye. Jagad maya dengan demikian menjadi medan potensial bagi kampanye Pemilu 2014.

Peta Virtualitas

Virtualitas partai politik dapat ditelusuri dari dinamika virtual melalui website dan media sosial. Kualitas website dapat diamati melalui pemeringkatan yang dilakukan Alexa Internet-Inc (USA). 

Peringkat pertama menurut  Alexa Internet-Inc (USA) per tanggal 11 November 2013 diduduki Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Website PKS yang terbaik justru berada di pengurus bawah. Website tersebut dimiliki pengurus tingkat Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DIY. Website PKS Piyungan (www.pkspiyungan.org) secara fenomenal menempati urutan 475 dan menjadi satu-satunya website parpol yang menembus 500 besar.

Peringkat selanjutnya secara berurutan diduduki Partai Demokrat (www.demokrat.or.id), PAN (www.pan.or.id), PKB (www.pkb.or.id), PPP (www.ppp.or.id), Partai Gerindra (www.partaigerindra.or.id), PDIP (www.pdiperjuangan.or.id), Partai Nasdem (www.partainasdem.org), PBB (www.bulan-bintang.org), Partai Hanura (www.hanura.com),  dan Partai Golkar (www.partaigolkar.or.id). Website PKPI (www.pkpindonesia.or.id) tercatat dalam konstruksi atau perbaikan. Website Partai Demokrat menempati urutan 10.830, PAN 13.409, PKB 19.468, PPP 20.498, Partai Gerindra 21.491, PDIP  38.003, Partai Nasdem 42.420 , PBB 51.376, Partai Hanura 79.304, dan Partai Golkar 83.030.

Media virtual yang paling dinamis adalah Facebook dan Twitter. Kualitas Facebook dapat dilihat dari pertemanan, sedangkan Twitter melalui pengikut (followers). Aspek lain adalah tingkat updating status atau tanggapannya. Beberapa politisi yang aktif di Twitter dan memiliki follower banyak diantaranya Tifatul Sembiring, Budiman Sujatmiko, Aburizal Bakrie, Akbar Faisal, Lukman Hakim Saifuddin, dan lainnya.

Kritik atas follower tokoh adalah banyaknya pengikut akun hantu yang diduga dijaring melalui mesin perekrut follower otomatis. Penelitian Prapancha Research (2013) menunjukkan akun @SBYudhoyono 29% pengikutnya adalah akun pasif dan 35% diduga akun hantu. Akun @tifsembiring (Tifatul Sembiring) yang dikenal aktif ber-twitter, diduga memiliki 34% pengikut palsu dan  43% tidak aktif. Pengikut @hattarajasa (Hatta Rajasa) 35% diduga palsu dan 39% tidak aktif; pengikut @prabowo08 (Prabowo Subianto) 34% diduga palsu dan 40% tidak aktif, serta pengikut @aburizalbakrie (Abu Rizal Bakrie) 27% diduga palsu dan 42% tidak aktif.

Pasar Nitizenship

Warga di dunia maya (nitizenship) meledak keras beberapa tahun belakangan ini. Media sosial menjadi wahana terpadat dalam lalu lintas komunikasi virtual antar manusia. Kementerian Kominfo RI mencatat pada tahun 2012 pengguna internet mencapai 55 juta orang, Facebook 44,6 juta orang, dan Twitter 19,5 juta orang di Indonesia. Angka ini menjadi pangsa pasar politik yang potensial. Jika digarap serius maka kampanye virtual berpotensi memiliki daya elektoral lebih baik dibandingkan kampanye konvensional.

Kampanye virtual memiliki daya jual bagi parpol dan caleg karena beberapa keunggulannya. Pertama adalah ramah lingkungan. Kampanye ini sangat efektif meminimalisasi hadirnya sampah visual dan fisikal. Kedua, kampanye virtual lebih efektif. Kampanye ini secara singkat mampu menjangkau wilayah luas dan objek yang tidak terbatasi jarak dan luas. Ketiga, ongkosnya murah. Biaya hanya dibutuhkan untuk desain, membuat domain, akses internet, dan atau insentif admin. Keempat, kampanye virtual dapat menekan praktek politik uang, sebab komunikasi tidak dilakukan dengan bertatap muka langsung. Kelima, memiliki ruang dan waktu yang tidak terbatas dalam menyampaikan gagasan dan visi-misi politik.

Efek elektoral dari kampanye virtual akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Faktor kuantitatif antara lain updating informasi, jaringan virtual, jumlah pengikut, aktifasi berkomunikasi, dan lainnya. Faktor kualitatif ditunjukkan oleh konten, desain tampilan, etika  berkomunikasi, dan lainnya. Praktek kampanye virtual mesti memegang komitmen politik santun, bermoral, dan bertanggungjawab. Regulasi kepemiluan juga harus tetap ditegakkan. Pemenang perang virtual adalah mereka yang mampu mengoptimalikan dua faktor tersebut.

Virtualisasi akan memberikan efek positif bagi proses pendidikan politik masyarakat. Akhirnya kedaulatan tetap di tangan rakyat. Kita tunggu parpol, caleg, dan capres mana yang memiliki virtualitas baik di tahun politik ini.


*Kolom Opini HARIAN NASIONAL Edisi 12 November 2013 'Virtualitas Politik Menjawab Ledakan Nitizenship'

Ketika 'Jilbab Hitam' Mengguncang Arogansi Sebuah Media

Oleh @IndraJPiliang
   

#JilbabHitam di malam bekas hujan. Ia bersembunyi dlm dongeng raja2. Seperti jilatang yg menyusup di dedaunan, terinjak. Gatal.
   
#JilbabHitam berpena tajam. Berdawai kata2. Bertinta kelembutan yg mengerikan. Dendam tak sudah. Masih koma...
   
#JilbabHitam bekerja rapi. Seperti penyair yg piawai membajak kata2, menanam benih2 misteri, dlm rimba raya persaingan...
   
#JilbabHitam. Mungkin tak ada kebenaran. Mungkin hanya pembenaran. Ia pandai mengemasnya. Dlm nyanyian ombak...
   
Terlalu byk pertempuran. Dgn satu peperangan. Akankah bangsa ini sanggup atasi beban? Akankah #JilbabHitam gantikan Trio Macan?
   
@JusDalle: Hahaha, #JilbabHitam menulis dgn tenang namun mematikan :D | Nama2 yg disebut mulai terhuyung kasih jawaban.
   
Akur dg @fadjroeL. Kini (media) kelimpungan dg akun anonim. Dulu kan (anonim) dimuat juga infonya oleh @tempodotco @kompascom dll.
   
Aku tak menyebut akun anonim sbg akun fitnah spt @fadjroeL. Masalahnya, ketika media mengutip akun anonim, itu sulit diverifikasi.
   
Yg membesar2kan dan menempatkan akun anonim pd posisi penting juga media2 online. Dikutip. Skrg? Berbalik arah.
   
Entah kaidah dan teori jurnalistik mana yg dipakai ketika akun2 anonim jadi sumber berita. Kini justru berhadapan dg jurnalis sendiri.
   
#JilbabHitam bisa sj bukan wartawati. Bisa sj ia hanya pengumpul data ttg sirkulasi wartawan. Tak harus dia yg menulis. Bisa org lain.
   
Nada berang dlm kalimat2 #JilbabHitam terbaca. Dendam tak sudah. Ia spt menaruh arus listrik dlm setiap kata yg ditulis.
   
Mitos saja sering jadi referensi para ilmuwan. Jadi aku tetap tak menggeneralisir akun anonim sbg fitnah. Mrk berhak bersuara.
   
Akan sangat berbahaya kalau pers melakukan breidel versinya sendiri dg argumen "penulis tdk membuka identitas diri". (tulisan jilbabhitam dibredel alias didelete kompasiana –red)
   
Pers jg sering nulis begini: "Menurut sumber yg tdk mau ditulis namanya". Ini biasa dlm kaidah jurnalistik. Di layar TV: mukanya dihablur.
   
Ingat kasus @wikileaks kan? Betapa ia pernah jadi primadona pers dunia. Pahlawan kebebasan. Skrg kok alergi dg anonim?
   
Di area2 perang, ada @AnonOpsLegion yg juga dijadikan sumber pemberitaan. Ada legiun2 anonim di medan2 berat. Demi keamanan diri.
   
Anonymous adalah akun terkenal di dunia. Bagi yg tak setuju, dianggap sampah virtual. Bagi yg lain: informan seksi :D
       
Saran sy utk teman2 di TEMPO, spy tak blunder spt Pak SBY menjawab Bunda Putri, bikin artikel panjang sj di salah satu blog.
   
Reaksi balik nama2 yg disebut #JilbabHitam menurut saya tdk pas. Tak perlu utk ungkap siapa itu pemilik akun. Uraiannya aja dibalas.

*sumber: http://chirpstory.com/li/169199

______

Ini tulisan #JilbabHitam yang menghebohkan:

TEMPO dan KataData ‘Memeras’ Bank Mandiri dalam Kasus SKK Migas?

Saya adalah seorang perempuan biasa yang sempat bercita-cita menjadi seorang wartawan. Menjadi wartawan TEMPO tepatnya. Kekaguman saya terhadap sosok Goenawan Mohamad yang menjadi alasan utamanya. Dimulai dari mengoleksi coretan-coretan beliau yang tertuang dalam ‘Catatan Pinggir’ hingga rutin membaca Majalah TEMPO sejak masih duduk di bangku pelajar, membulatkan tekad saya untuk menjadi bagian dalam grup media TEMPO.

Dengan polos, saya selalu berpikir, salah satu cara memberikan kontribusi yang mulia kepada masyarakat, mungkin juga negara adalah dengan menjadi bagian dalam jejaring wartawan TEMPO. Apalagi, sebagai awam saya selalu melihat TEMPO sebagai media yang bersih dari praktik-praktik kotor permainan uang. Permainan uang ini, dikenal dalam dunia wartawan dengan istilah ‘Jale’ yang merupakan perubahan kata dari kosakata ‘Jelas’.

“Jelas nggak nih acaranya?”

“Ada kejelasan nggak nih?”

“Gimana nih broh, ada jale-annya nggak?”

Kira-kira begitu pembicaraan yang sering saya dengar di area liputan. Istilah ‘Jelas’ berarti acara liputannya memberikan ongkos transportasi alias gratifikasi kepada wartawan, dengan imbal balik tentunya penulisan berita yang positif. Dari kata ‘Jelas’, kemudian bergeser istilah menjadi ‘Jale’ yang menjadi kosakata slank untuk ‘Uang Transportasi Wartawan’.

Perilaku menerima uang sudah menjadi sangat umum dalam dunia wartawan. Saya pribadi jujur sangat jijik dengan perilaku tersebut.

Ketika (akhirnya) saya bergabung dengan grup TEMPO di tahun 2006, sebagaimana cita-cita saya dulu sekali, saya merasa lega.

“Setidaknya, saya tidak menjadi bagian dari media-media ecek-ecek yang kotor dan sarat permainan uang” pikir saya.

Dulu, saya berpikir, media besar seperti TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa Pos dan sebagainya, tidak mungkin bermain uang dalam peliputannya. Dulu, saya pikir, hanya media-media tidak jelas saja yang bermain seperti itu.

Namun fakta berkata lain. Sempat tidak percaya karena begitu dibutakan kekaguman saya pada kewartawanan, Goenawan Mohamad, TEMPO dan lainnya, saya sempat menolak percaya bahwa wartawan-wartawan TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Antara dan lain-lainnya, rupanya terlibat juga dalam jejaring permainan uang.

Media-media tidak jelas atau yang lebih dikenal dengan media Bodrek bermain uang dalam peliputannya. Hanya saja, dari segi uang yang diterima, saya bisa katakan kalau itu hanya Uang Receh.

Mafia-nya bukan disitu. Media-media Bodrek bukan menjadi mafia permainan uang dalam jual beli pencitraan para raksasa politik, korporasi, pemerintahan. Adalah media-media besar seperti TEMPO, Kompas, Detik, Antara, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan sebagainya, yang menjadi pelaku jual beli pencitraan alias menjadi mafia permainan uang wartawan.

Siapa tak kenal Fajar (Kompas) yang menjadi kepala mafia uang dari Bank Indonesia dalam permainan uang di kalangan wartawan perbankan?

Siapa tak kenal Kang Budi (Antara News) yang mengatur seluruh permainan uang di kalangan wartawan Bursa Efek Indonesia?

Siapa tak kenal duet Anto (Investor Daily) dan Yusuf (Bisnis Indonesia) yang mengatur peredaran uang wartawan di sektor Industri?

Banyak lagi lainnya, yang tak perlu saya ungkap disini. Tapi beberapa nama berikut ini, sungguh menyakitkan hati dan pikiran saya, sempat menggoyahkan iman saya, lantas betul-betul membuat saya kehilangan iman.

Adalah Bambang Harimurti (eks Pimred TEMPO yang kemudian menjadi pejabat Dewan Pers, juga salah satu orang kepercayaan Goenawan Mohamad di grup TEMPO) yang menjadi kepala permainan uang di dalam grup TEMPO.

Siapa bilang TEMPO bersih?

Saya melihat sendiri bagaimana para wartawan TEMPO memborong saham-saham grup Bakrie setelah TEMPO mati-matian menghajar grup Bakrie di tahun 2008 yang membuat saham Bakrie terpuruk jatuh ke titik terendah. Ketika itu, tak sedikit para petinggi TEMPO yang melihat peluang itu dan memborong saham Bakrie.

Dan rupanya, perilaku yang sama juga terjadi pada media-media besar lainnya, seperti yang sebut di atas.

Memang, secara gaya, permainan uang dalam grup TEMPO berbeda gaya dengan grup Jawapos. Teman saya di Jawapos mengatakan, falsafah dari Dahlan Iskan (pemilik grup Jawapos) adalah, gaji para wartawan Jawapos tidak besar, namun manajemen Jawapos menganjurkan para wartawannya mencari ‘pendapatan sampingan’ di luar. Syukur-syukur bisa mendatangkan iklan bagi perusahaan.

TEMPO berbeda. Kami, wartawannya, digaji cukup besar. Start awal, di angka 3 jutaan. Terakhir malah mencapai 4 jutaan. Bukan untuk mencegah wartawan TEMPO bermain uang seperti yang dipikir banyak orang. Rupanya, agar para junior berpikir demikian, sementara para senior bermain proyek pemberitaan.

Media sekelas TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia dan sebagainya yang sebut tadi di atas, tidak bermain Receh. Mereka bermain dalam kelas yang lebih tinggi. Mereka tidak dibayar per berita tayang seperti media ecek-ecek. Mereka di bayar untuk suatu jasa pengawalan pencitraan jangka panjang.

Memangnya, ketika TEMPO begitu membela Sri Mulyani, tidak ada kucuran dana dari Arifin Panigoro sebagai pendana Partai SRI?

Memangnya, ketika TEMPO menggembosi Sukanto Tanoto, tidak ada kucuran dana dari Edwin Surjadjaja (kompetitor bisnis Sukanto Tanoto)?

Memangnya, ketika TEMPO usai menghajar Sinarmas, lalu balik arah membela Sinarmas, tidak ada kucuran dana dari Sinarmas? Memang dari mana Goenawan Mohamad mampu membangun Salihara dan Green Gallery?

Memangnya, ketika grup TEMPO membela Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam Skandal IPO Krakatau Steel dan Garuda, tidak ada deal khusus antara Bambang Harimurti dengan Mustafa Abubakar? Saat itu, Bambang Harimurti juga Freelance menjadi staff khusus Mustafa Abubakar.

Memangnya, ketika TEMPO mengangkat kembali kasus utang grup Bakrie, tidak ada kucuran dana dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang saat itu sedang bermusuhan dengan Bakrie? Lin Che Wei sebagai penyedia data keuangan grup Bakrie yang buruk, semula menawarkan Nirwan Bakrie jasa ‘Tutup Mulut’ senilai Rp 2 miliar. Ditolak oleh bos Bakrie, Lin Che Wei kemudian menjual data ini ke Agus Marto yang sedang berseberangan dengan grup Bakrie terkait sengketa Newmont. Agus Marto sepakat bayar Rp 2 miliar untuk mempublikasi data buruk grup Bakrie tersebut. Grup TEMPO sebagai gerbang pembuka data tersebut kepada masyarakat dan media-media lain, dapat berapa ya? Lin Che Wei dapat berapa?

Fakta-fakta itu, yang semula begitu enggan saya percayai karena fundamentalisme saya yang begitu buta terhadap TEMPO, sempat membuat saya frustrasi. Kalau boleh saya samakan, mungkin kebimbangan saya seperti seorang yang hendak berpindah agama. Spiritualitas dan mentalitas saya goncang akibat adanya fakta-fakta tersebut. Bukan hanya fakta soal permainan mafia grup TEMPO, tetapi juga fakta bahwa media-media besar bersama wartawan-wartawannya, lebih jauh terlibat dalam permainan uang dan jual beli pencitraan, layaknya jasa konsultan.

Mereka, media-media besar ini, tidak bermain Receh, mereka bermain dalam cakupan yang lebih luas lagi, baik deal politik tingkat tinggi, juga transaksi korporasi kelas berat.

Namun semua itu sebetulnya tidak terlalu saya masalahkan, hingga suatu hari saya lihat sendiri bahwa permainan uang dan jual beli pencitraan juga terjadi pada media tempat saya bekerja, TEMPO. Dikepalai oleh Bambang Harimurti sebagai salah satu Godfather mafia permainan uang dan transaksi jual beli pencitraan dalam grup TEMPO, kini tidak hanya bergerak dari dalam TEMPO, tetapi sudah menjadi jejaring antara grup TEMPO dengan para eks-wartawan TEMPO yang membangun kapal-kapal semi-konsultan untuk memperluas jaringan mereka, masih di bawah Bambang Harimurti.

Saya pribadi, memutuskan resign dari TEMPO pada awal tahun 2013. Muak dengan segala kekotoran TEMPO, kejorokan media-media di Indonesia, kejijikan melihat jejaring permainan uang dan jual beli pencitraan di kalangan wartawan TEMPO dan media-media besar lainnya.

Praktik mafia TEMPO kini semakin menjadi-jadi.

Agustus lalu, masih di tahun 2013, saya sempat mampir ke Bank Mandiri pusat di jalan Gatot Subroto. Saat itu, saya sudah resign dari grup TEMPO. Tak perlu saya sebut, kini saya bekerja sebagai buruh biasa di sebuah perusahaan kecil-kecilan, namun jauh dari permainan kotor TEMPO.

Di gedung pusat Bank Mandiri itu, saya memang janjian dengan eks-wartawan TEMPO bernama Eko Nopiansyah yang kini bekerja sebagai Media Relations Bank Mandiri. Ia keluar dari TEMPO dan pindah ke Bank Mandiri sejak tahun 2009, karena dibajak oleh Humas Bank Mandiri Iskandar Tumbuan.

Pada pertemuan santai itu, hadir juga Dicky Kristanto, eks-wartawan Antara yang kini juga menjabat sebagai Media Relations Bank Mandiri. Kami bincang bertiga. Pak Iskandar, yang dulu juga saya kenal ketika sempat meliput berita-berita perbankan sempat mampir menemui kami bertiga. Namun karena ada meeting dengan bos-bos Mandiri, pak Iskandar pun pamit.

Sambil menyeruput kopi pagi, saya berbincang bersama Eko dan Dicky. Mulai dari obrolan ringan seputar kabar masing-masing, hingga bicara konspirasi politik dan berujung pada obrolan soal aksi lanjutan TEMPO dalam ‘memeras’ Bank Mandiri terkait kasus SKK Migas.

Saya lupa siapa yang memulai pembicaraan mengagetkan itu, meski sebetulnya kami sudah tidak kaget lagi karena memang kami, kalangan wartawan (atau eks-wartawan) sudah paham betul perilaku wartawan.

Siapapun itu, Eko maupun Dicky menuturkan keluhannya terhadap grup TEMPO. Begini ceritanya.

“Ketika kasus suap SKK Migas yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini terkuak, saat itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri. Dan memang harus diakui bahwa aktivitas transaksi suap, pencairan dana dan sebagainya, menggunakan rekening Bank Mandiri. Tapi ya itu kami nilai sebagai transaksi individu. Karena berdasarkan UU Kerahasiaan Nasabah, kami Bank Mandiri pun tidak dapat melihat dan memang tidak diizinkan menilai tujuan dari sebuah transaksi pencairan, transfer atau apapun, kecuali ada permintaan dari pihak Bank Indonesia, PPATK, pokoknya yang berwenang. Oleh sebab itu, kami tidak terlalu memusingkan soal apakah Bank Mandiri akan dilibatkan dalam kasus SKK Migas,” tuturnya.

“Tiba-tiba, masuklah proposal kepada divisi Corporate Secretary dan Humas Bank Mandiri dari KataData. Itu lho lembaga barunya Metta Dharmasaputra (eks-wartawan TEMPO) yang didanai oleh Lin Che Wei (eks-broker Danareksa). Gua kira KataData murni bergerak di bidang pemberitaan. Eh, nggak taunya KataData juga bergerak sebagai lembaga konsultan. Jadi KataData menawarkan jasa solusi komunikasi kepada Bank Mandiri untuk berjaga-jaga apabila isu SKK Migas meluas dan mengaitkan Bank Mandiri sebagai fasilitator aksi suap,” ungkapnya.

“Rekomendasinya sih menarik, KataData menawarkan agar aksi suap SKK Migas dipersonalisasi menjadi hanya kejahatan Individu, bukan kejahatan kelembagaan, baik itu lembaga SKK Migas maupun Bank Mandiri. Apalagi, Metta mengatakan bahwa tim KataData juga sudah bergerak di social media untuk mendiskreditkan Rudi Rubiandini dalam isu perselingkuhan, sehingga akan mempermudah proses mempersonalisasi kasus suap SKK Migas menjadi kejahatan individu semata,” jelasnya.

“Data-data yang ditampilkan KataData memang menarik, karena riset data dilakukan oleh IRAI, lembaga riset milik Lin Che Wei yang menjadi penyedia data utama KataData. Kalau tidak salah waktu itu data utang-utang grup Bakrie yang dibongkar TEMPO juga dari IRAI ya? Itu lho, yang tadinya ditawarin ke pak Nirwan dan karena ditolak kemudian dibayarin Agus Marto Rp 2 miliar untuk menghajar grup Bakrie,” papar dia.

“Kita sih waktu itu melaporkan proposal tersebut kepada para direksi Bank Mandiri. Dan selama sekitar 2 pekan, memang belum ada arahan dari direksi mau diapakan proposal tersebut. Penjelasan pak Iskandar (humas Bank Mandiri) sih, direksi masih melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan pemerintahan. Biar bagaimanapun ini isu besar, salah langkah bisa berabe akibatnya. Gua sih yakin, saat itu bos-bos lagi memetakan dulu kemana arah isu ini sebelum memberikan jawaban terhadap proposal yang masuk. Karena selain KataData juga ada dari pihak-pihak konsultan lainnya,” kata dia.

“Eeh, tau-tau Pak Iskandar bilang, gila, TEMPO makin jadi aja kelakuannya. Masak BHM (Bambang Harimurti) sampai menelpon langsung ke pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin) terkait proposal KataData yang memang belum kita respon karena masih memetakan arah isunya. Secara tersirat kita tau lah telepon itu semacam ancaman halus dari BHM dan KataData bahwa jika tidak segera direspon, maka data-data akan dipublikasi, tentunya dalam cara TEMPO mempublikasi data dong yang selalu penuh asumsi dan bertendensi negatif,” ungkap dia.

“Menurut Pak Iskandar, meski sudah diperingati soal bahaya menolak tawaran (alias ancaman) TEMPO grup adalah terjadinya serangan isu negatif kepada Bank Mandiri, rupanya Pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri) bersikeras tidak takut terhadap grup TEMPO. Penolakan memberikan respon cepat terhadap proposal KataData pun disampaikan kepada BHM (Bambang Harimurti),” singkap dia.

“Alhasil, terbitlah Majalah TEMPO edisi 18 Agustus 2013 dengan judul Setelah Rudi, Siapa Terciprat? yang isinya begitu mendiskreditkan Bank Mandiri dalam kasus SKK Migas. TEMPO membentuk opini bahwa aksi suap Rudi Rubiandini tidak akan terjadi apabila Bank Mandiri tidak memfasilitasinya,” keluh dia.

“Ini kan semacam pemerasan halus atau pemerasan Kerah Putih dari jejaring TEMPO (Bambang Harimurti), KataData (Metta Dharmasaputra, Eks-Wartawan TEMPO) dan IRAI (Lin Che Wei, Eks-Broker Danareksa dan pendana utama KataData). Begitu edisi tersebut tayang, kita sih tepuk dada saja menghadapi mafia TEMPO dalam memeras korban-korbannya. Biasanya memang begitu polanya. Begitu ada kasus skala nasional, calon-calon korban seperti kita (Bank Mandiri) akan didekati oleh mereka, ditawari jasa konsultan dengan ancaman kalau tidak deal, ya di blow up. Padahal data yang mereka publish tidak sepenuhnya benar. Tapi semua orang juga tau kalau TEMPO sangat pintar memainkan asumsi dan tendensi negatif,” keluh dia.

Mendengar cerita tersebut, dalam hati saya bersyukur kalau saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari TEMPO yang sudah tidak bersih lagi. Mereka sudah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan. Sama saja dengan media-media lainnya kayak Kompas, Antara, Detik, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan lain-lain.

Saya lega sudah dibukakan mata dan tidak lagi buta terhadap TEMPO maupun mimpi saya menjadi seorang wartawan yang bersih. Sulit menjadi bersih di kalangan wartawan. Godaan begitu banyak. Tidak hanya di luar organisasi tempat kamu bekerja, tetapi juga di dalam organisasi tempatmu bekerja.

Hampir mirip seperti PNS, mengikuti arus korupsi adalah sebuah keharusan, karena jika tidak, karirmu akan mandek. Korupsi yang melembaga tidak hanya terjadi di lembaga pemerintah. Jejaring wartawan, media seperti yang terjadi pada grup TEMPO, meski mereka seringkali memeras dengan ‘kedok’ melawan korupsi, toh kenyataannya grup TEMPO telah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan.

TEMPO dan media-media besar lainnya tidak lagi bersih. Korupsi dalam grup TEMPO telah melembaga alias terorganisir, sebagaimana korupsi di organisasi pemerintahan, departemen dan sebagainya.

Saya bersyukur dibukakan mata dan dijauhkan dari dunia itu. Lebih senang dan tenang batin bekerja sebagai buruh biasa seperti yang saya lakukan kini.

Insya Allah jauh dari dunia hitam. (Jilbab Hitam, mantan wartawan Tempo/ KCM/Kompasiana)


*sumber: rimanews