5 Fitnah Besar Yang Tidak Mempan Hancurkan PKS

Kalau mau jujur, sepanjang usia PKS ikut di kancah politik pada 1999 sudah lima kali mendapat fitnah besar. Namun tak satupun fitnah besar itu diiringi bukti, kecuali hanya upaya membangun citra negatif.
 

Hasilnya, ranking PKS terus melesat dari peringkat 16 pada 1999, naik ke ranking ke-7 pada 2004 dan melesat ke ranking ke-4 pada 2009. Artinya, fitnah yang gencar dilakukan orang-orang yang tak suka partai Islam berjaya berbanding terbalik dengan naiknya dukungan terhadap partai Islam ini.
 

Kelima isu pertama sudah nyata-nyata tak terbukti, bahkan ada yang lewat pengadilan dan berujung bebas murni. Apa saja fitnah-fitnah besar itu?  

Pertama, pada tahun 2000 Hidayat Nur Wahid (HNW) lewat Yayasan Haramainnya sempat dituding teroris, karena dikaitkan dengan Al Qaeda. Bahkan Dubes AS waktu itu Lin Pasque mengonfirmasi langsung, tapi semua tak terbukti.
 

Karena Yayasan Haramain HNW tak ada hubungan dengan gerakan Al Haramain di Saudi yang memang terkait dengan Al Qaeda. Malahan Lin Pasque mengapresiasi HNW dan PKS.  

Kedua, Soeripto saat jadi Sekjen Dephut dituding melakukan mark up pembelian helikopter untuk mengatasi kebakaran hutan.
 

Setelah melewati sidang yang lama dan melelahkan, hasilnya tidak terbukti dan bebas murni. Ketiga, Wakil Bupati Bogor Ahmad Ru'yat dituding menggunakan dana APBD. Diproses sidang sebagai terdakwa, bahkan sempat disel, ternyata di pengadilan keluar putusan inkrah bebas murni.  

Keempat, Akhmad Misbakhun dituding Andi Arief melakukan ekspor fiktif lewat LC fiktif. Setelah jadi terdakwa, dipenjara, proses hukum tertinggi, MA, mengetuk palu bebas murni.  

Kelima, Tamsil Linrung dan Anis Matta ditengarai sebagai bandit anggaran. Proses hukum ternyata hanya memenjara Waode Nurhayati dari PAN yang acting maling teriak maling.
 

Dari kelima fitnah besar yang disetting dan diatur sedemikian rupa bukannya menjatuhkan dukungan terhadap PKS, sebagaimana mimpi dan mantra-mantra pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, malah meningkatkan elektabilitas PKS. Tahun 2014 target PKS naik kelas dari ranking 4 ke ranking 3. Insya Allah...
 

Adapun isu suap yang menimpa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq(LHI) buat kader hanyalah guyonan belaka. Seorang ustad dituding 'akan' menerima suap plus ada ABG mahasiwi pula, sebuah fitnah yang tak masuk akal.
 

Masih segar dalam ingatan ketika Ketua umum PAN Amien Rais difitnah menghamili Zarima saat nyapres. Tentu fitnah itu tak akan terbukti, tapi itu perlu dipublikasi untuk menurunkan elektabilitas beliau ketika nyapres.
 

Karena itu, langkah KPK menetapkan LHI sebagai tersangka hanyalah acting jelang Pemilu 2014. Maklum, hasil review ICW terakhir menyebutkan, hanya kader PKS dan Hanura yang tak terlibat korupsi.
 

Jadi ini bukan yang pertama Presiden PKS difitnah. Saat HNW jadi Presiden PKS sudah difitnah terlibat teroris. 

Oleh Djony Edward

Penulis Buku "Efek Bola Salju PKS"

Tentang Bunda Putri, Muzzammil Percaya, Luthfi Sudah Berkata Apa Adanya

pkskudus.org - Jakarta - Anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al-Muzzammil Yusuf mengatakan, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sudah berkata jujur soal sosok Bunda Putri yang masih misterius hingga saat ini. Muzzammil percaya, Luthfi sudah berkata apa adanya.

"Karena itu persidangan dan di bawah sumpah, saya cenderung Pak LHI (Luthfi Hasan Ishaaq) mengatakan apa adanya," ujar Muzzammil di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10/2013).


Namun, Muzzammil mengaku juga tak tahu apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar mengenalnya atau tidak. Hanya saja, ia mendukung agar identitas Bunda Putri segera dibuka ke publik.
"Kami dukung biar publik tahu siapa yang sebenarnya berdusta," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Ia pun membantah jika ada pihak yang mengatakan pernyataan Luthfi hanya untuk mengalihkan perhatian. Menurutnya, pernyataan Luthfi soal sosok Bunda Putri karena ditanyakan majelis hakim.

"Tidak ada niatan PKS untuk mengalihkannya ke partai lain. Yang kena juga kan Pak LHI langsung, sudah cukup berat bagi PKS," katanya lagi.

Muzzammil mengaku heran dengan sikap Presiden SBY yang begitu reaktif atas pernyataan Luthfi Hasan. Padahal, SBY dikenal tenang dalam menyikapi masalah. Mantan Wakil Ketua Umum PKS ini meminta agar para pembantu Presiden tidak membantah perintah Presiden yang menginginkan agar sosok Bunda Putri dibuka.

"Presidennya mau buka, masa bawahannya menolak? Harusnya mendukung. Apalagi ini pernyataan di persidangan, dan publik juga meminta ini untuk dibuka," imbuh Muzzammil. (tribunnews)
*http://www.kabarpks.com/2013/10/muzzammil-silakan-identitas-bp-dibuka.html

TV One Keceplosan "Golkar-nya Gak Usah Disebut Ya" | VIDEO

pkskudus.org - Media bisa menggiring opini publik untuk menjustifikasi seseorang bersalah dan menyebarluaskan aibnya ke seluruh dunia. Sebaliknya, media juga bisa menutupi kesalahan pihak tertentu dengan cara tidak memberitakannya.

TV One baru-baru ini dicurigai melakukan operasi tersebut setelah insiden "keceplosan" pada tayangan langsungbreaking news, Rabu malam (2/10) pekan lalu. Dalam video berdurasi 14 menit yang telah beredar di media sosial itu, dialog reporter tentang larangan penyebutan Partai Golkar ikut terekam dan terdengar jelas. "Golkar-nya gak usah disebut ya," demikian pada menit 8:32.

Sontak, beragam komentar negatif tertuju pada TV One yang mengesankan sedang melakukan operasi tertentu.

"Kok bisa itu keceplosan atau bagaimana," kata Rahma Ummu Fatih mengomentari video tersebut.

"Sebaik-baiknya bangkai ditutup ketauan juga," timpal Aji Teguh Prihatno. [Jj/Fb]

Inilah videonya

* http://www.bersamadakwah.com/2013/10/heboh-tv-one-keceplosan-golkar-nya-gak.html

Ada upaya Sistematis Untuk Menunda-nunda pengungkapan kasus Century

pkskudus.org - Jakarta - Anggota Timwas Century Fakhri Hamzah berpendapat, ada kecurigaan mendalam dari pihaknya terkait berlarut-larutnya penyelesaian kasus bailout Bank Century. Dia berpendapat, pihak-pihak tertentu sudah melakukan suatu pengaturan agar kasus ini tak pernah bisa dituntaskan.

Alhasil, Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR RI sendiri seperti tak kunjung selesai menangani kasus ini meski sudah bekerja hampir 4 tahun. Terakhir, ketidakhadiran tersangka kasus Bank Century Budi Mulya dalam rapat Timwas, jelas mengindikasikan keinginan pihak-pihak tertentu agar Timwas kehabisan masa waktu kerjanya.

Ditambah lagi, para anggota DPR dipastikan sudah sibuk dengan kegiatan kampanye untuk Pemilu 2014, tahun depan. Menurut Fakhri, perlu ada investigasi soal ini. Ada apa sebetulnya di balik semua rekayasa penguluran waktu pengungkapan kasus bailout tersebut, termasuk ketidakhadiran Budi Mulya ini. “Kasus ini terlalu ganjil untuk didiamkan berlarut-larut,” tandas Fakhri.

Ada upaya sistematis, lanjut Fakhri, untuk menunda-nunda pengungkapan kasus ini, baik oleh KPK maupun oleh Timwas. Upaya sistematis itu sengaja dilakukan sampai DPR kehilangan konsentrasinya atas kasus ini. “Kalau sudah masuk bulan Januari, Timwas sudah tak punya nyawa lagi,” kata politisi F-PKS itu.

Ketidakhadiran Budi Mulya dalam rapat Timwas sangat fatal. Melihat realitas yang ada, tampaknya sulit kasus ini bisa dituntaskan. Apalagi pimpinan KPK juga telah menyatakan, kasus Century memang sangat sulit. Ditambah kerja KPK yang sangat lamban. “Empat tahun kasus ini mangkrak, tidak jelas. Kasus ini akan jadi bola liar setelah Pemilu nanti,” cemas Fakhri. (suaramerdeka)

*http://www.kabarpks.com/2013/09/perlu-investigasi-soal-berlarut.html

Bongkar Kasus Sengman!!!

pkskudus.org - Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti kesaksian yang muncul dalam persidangan kasus suap impor daging sapi.

Juru Bicara PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, institusi tindak kejahatan korupsi itu harus mengungkap setiap kesaksian yang muncul dipersidangan.

"Sekecil apapun silahkan dibuka (Soal Sengman). Jadi pedang keadilan jangan hanya tajam kebawah tapi juga harus tajam ke atas. Tegakkan keadilan sejelas-jelasnya," kata Mardani, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).

Menurutnya, kesaksian putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin, Ridwan Hakim yang menyebut nama Sengman yang menerima senilai Rp 40 milliar harus ditindaklanjuti. Dimana, Sengman disebut sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Mari kita jauhkan unsur politik dari proses hukum. Kami serahkan ke persidangan," tegasnya. (inilah
*http://www.kabarpks.com/2013/09/pks-minta-kpk-bongkar-kasus-sengman.html

Diduga Terkait Korupsi Hambalang, Politikus PKS Minta 15 Nama Anggota DPR Diproses

JAKARTA -- Politikus PKS, Aboebakar Al Habsyi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti temuan 15 nama anggota DPR dan pejabat yang tercantum dalam laporan hasil audit investigatif tahap II dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, Hambalang. Alasannya, BPK bukanlah lembaga yang berkewenangan menentukan adanya tindak pidana.

"Bila memang dalam laporan hasil audit BPK menyebutkan beberapa nama pejabat dan anggota DPR, itu perlu ditindaklanjuti oleh KPK," kata Aboebakar Al Habsyi, Sabtu (24/8).

Aboebakar yang juga anggota Komisi DPR bidang Hukum itu mengatakan selayaknya KPK tidak hanya memproses nama-nama yang disebut BPK sebagai pelaku dugaan korupsi Hambalang. Namun, menurutnya, otak pelakunya harus pula dikejar, sehingga kasus ini bisa dibongkar sampai akarnya.

"Masyarakat masih menunggu keberanian KPK untuk mengusut proyek trilyunan rupiah ini, karena sampai saat ini perkara ini masih jalan di tempat," paparnya.

Di sisi lain, Aboebakar juga menyoroti KPK yang selalu beralasan menunggu audit Hambalang untuk memeroses tersangkanya.

Dia menegaskan, pada satu sisi ketika KPK telah menetapkan tersangka, berarti sudah memiliki alat bukti yang cukup dan kuat.

"Namun di sisi lain kok masih menunggu hasil audit dari BPK, bila belum jelas kerugiannya kok sudah menetapkan seseorang jadi tersangka," katanya.

Menurut Aboebakar, masalahnya KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

"Jadi bila ingin menetapkan seseorang jadi tersangka harusnya telah ada alat bukti yang cukup, sebaliknya jika alat bukti belum cukup janganlah menetapkan seseorang jadi tersangka," paparnya. (jpnn/pks.or.id)

*http://www.kabarpks.com/2013/08/dugaan-korupsi-hambalang-politikus-pks.html