News Ticker :

>> KUDUS

>> Ruang Perempuan

INSPIRASI

Showing posts with label dprd kudus. Show all posts
Showing posts with label dprd kudus. Show all posts

Sayid Yunanta Himbau Hati-hati New Normal di Kudus

1.6.20


Foto sumber: suaramuria.com


Sebagai anggota dewan yg sudah diberikan amanah oleh masyarakat Kab Kudus, kami insyaalloh memegang teguh dan senantiasa menyampaikan suara rakyat. Kritik dan saran yang membangun adalah salah satu fungsi penyeimbang jalannya roda pemerintahan yang baik.

Fraksi PKS Kudus serahkan Gaji guna Tanggulagi Corona

4.4.20



Seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Kudus serahkan Gaji Bulan ini untuk menanggulangi penyebaran wabah Covid 19. Gaji tersebut diberikan kepada Tim Penanggulangan Covid 19 DPD PKS Kabupaten Kudus, yang diserahkan di kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Kudus pada hari ini (04/04).

Unik, Syuaibul Huda Hadiri Pelepasan dan Pelantikan Anggota Dewan Kudus 2019

3.9.19



Kota, Dalam pelepasan dan pelantikan anggota dewan periode 2019-2024 yang dilaksanakan di gedung DPRD kemarin (21/08) yang cukup menarik disimak adalah banyaknya kursi lowong saat pelepasan anggota dewan lama.

Pelantikan Dewan, PKS Kudus Fixs 1 Fraksi

25.8.19





Kota, Pelantikan Anggota Dewan Kabupaten Kudus pada rabu (22/08) lalu telah berlangsung khidmat. Sebanyak 45 anggota dewan berseragam jas hitam dan celana hitam bagi  laki-laki dan seragam kebaya dan batik bagi perempuan. 4 diantaranya adalah dari kader terbaik PKS Kudus, Sayid Yunanta dari dapil 1, Ruston Harahap dari dapil 2, Roni Agus S dari dapil 3, dan Umi Bariroh dari dapil 4.

Flashmob PKS Hebohkan Warga Kudus

11.3.19




Pasar Jember Kaliwungu Kudus, Berbagai macam cara digunakan oleh partai politik peserta pemilu untuk meraih simpati masyarakat. Memasang banner dengan berbagai desain yang unik hingga melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Uniknya, salah satu partai peserta pemilu kali ini melakukan gerakan falshmob dengan berdandan super kreatif.

Seriusi Pilkada 2018, PKS Kudus Kumpulkan 231 Perempuan PKS

12.12.17


 Kaliwungu – Sayid Yunanta, Ketua DPD PKS Kudus menunjukkan keseriusan PKS dalam berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serta memberikan semangat para kadernya dengan mengundang kader-kader Perempuan dan para istri pengurus ranting PKS kemarin tanggal 10 Desember 2017.

SBW BERIKAN SARAN TERHADAP PERDA DINIYYAH YANG MANGKRAK

3.3.15

Kudus,  Perda nomor 3 Tahun 2013 tentang Diniyah Takmiliyyah sampai sekarang belum dilaksanakan. Hal ini terjadi karena adanya kebingungan siapa yang harusnya melaksanakan, Dinas Pendidikan dan Olahraga atau Kementrian Agama (Kemenag).

Untuk itu, Komisi D DPRD Kudus melakukan rapat dengan Disdikpora Kudus dan Kemeneg terkait pelaksanaan Perda Diniyyah Takmiliyyah kemerin (2/3).

Anggota Komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo (SBW) menyatakan memang usai disahkannya Perda Diniyah belum ada tindaklanjut baik dari Disdikpora Kudus atau Kemeneg. “harus ada kejelasan siapa yang harus menjadi leading sector-nya agar perda tersebut jelas siapa yang harus melaksanakan” jelasnya kemarin.

SBW menyarankan, yang pertama melakukan inisiatif adalah Disdikpora Kudus untuk duduk bersama dengan Kemenag. Sehingga bisa ditemukan formula yang sesuai agar bisa melaksanakan perda yang sudah disahkan sejak 2013 silam. “Semula hanya memikirkan kesejahteraan guru. Jika hanya kesejahteraan di Perda tentunya sangat dangkal akhirnya kita sempurnakan” terang  anggota Dewan asal Fraksi PKS Kudus itu.

LAPORAN RESES I FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

6.2.15






Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan hasil reses anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 – 29 Januari 2015 sebagai berikut :
I.      DASAR PELAKSANAAN RESES
1.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2.   Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, bahwa “Masa reses adalah aktifitas kerja DPRD yang dilakukan Anggota secara perseorangan atau berkelompok diluar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Ketertiban Kemasyarakatan serta Sosial Ekonomi. Yang kemudian untuk dilaporkan oleh anggota melalui Fraksi masing-masing kepada Pimpinan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk diakomodir dalam rencana pembangunan”;

3.   Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus Tanggal 15 Januari 2015 Nomor 170/ 052/02.02/2015 Perihal  Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Kudus;

4.   Rapat Fraksi PKS Tanggal 16 Januari 2015, membahas pelaksanaan Reses Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kudus;

5.   Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kab. Kudus Tanggal 19 Januari 2015 membahas penjadwalan ulang Reses Anggota DPRD Kabupaten Kudus.

II.     TUJUAN RESES
1.     Mensosialisasikan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2015 kepada masyarakat;
2.     Mendorong partisipasi aktif agar Aspirasi Masyarakat dapat terserap;
 3.     Sebagai bentuk pertanggunjawaban Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah diamanahkan menjadi wakil di DPRD Kab. Kudus;
4.     Mendekatkan anggota Dewan kepada masyarakat sehingga mengetahui secara lebih riel permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

III.   WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN RESES
Waktu dan tempat kegiatan reses Masa Sidang I tahun 2015 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana yang telah kami laporkan sebelumnya kepada pimpinan dewan adalah sebagai berikut
 
IV.        HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT
Anggota Fraksi PKS mendapatkan banyak hasil penyerapan aspirasi masyarakat diberbagai bidang, hasil reses ini merupakan masukan, usulan serta saran dan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kudus.

Berikut ini hasil serap aspirasi masyarakat yang telah kami himpun :
A.     Bidang Pemerintahan dan Hukum.
1.    Pelayanan pemerintah desa kapada masyarakat perlu ditingkatkan, sering kali terutama di daerah pedesaan perangkat desa tidak ada di kantor ketika masyarakat membutuhkan pelayanan.

2.    Peningkatan bantuan dana operasional dan kesejahteraan untuk RT dan RW. Karena RT dan RW merupakan struktur pemerintahan yang langsung bersentuhan dan mengurusi masyarakat secara langsung.

3.    Proses pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran, layanannya agar ditingkatkan lagi, sebagai contoh yang  terjadi adalah lamanya jadinya e-KTP.

4.    Mohon agar program Anggaran Dana Desa 1 Milyard disosialisasikan agar lebih transparan dan akuntabel.

 5.    Masyarakat menginginkan bantuan berupa hibah dari pemerintah, untuk mendapatkan bantuan sebagaimana aturan harus menggunakan proposal, dan proposal harus mengetahui kepala desa dan camat, namun yang dikeluhkan masyarakat adalah ketika harus meminta tanda tangan dipersulit, terutama di kecamatan.

6.    Reformasi birokrasi dan kedisiplinan PNS harus ditingkatkan secara nyata. Agar kehormatan Kepegawaian lebih terjaga.

7.    Kaitannya dengan akan diadakannya pembahasan RANPERDA Hiburan Karoke banyak masukan dari masyarakat, sebagian masukan dari masyarakat menolak adanya tempat huburan karoke di Kabupaten Kudus, karena Kudus juga memiliki jargon Kota Santri, namun sebagian menyetujui adanya PERDA hiburan Karoke dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

  •    Tidak menyediakan minuman keras.
  •    Tidak ada praktik prostitusi.
  •    Tanpa room yang tertutup.
  •    Tanpa lampu yang remang-remang.
  •    Harus jauh dari sekolahan dan tempat Ibadah.
  •    Jumlah tempat karaoke dibatasi.

B.     Bidang Perekonomian dan Keuangan.
  1. Pemerintah diharapkan menjamin ketersediaan pupuk, sehingga setiap petani membutuhkan pupuk selalu ada. Kemudian pemerintah diharapkan dapat mengendalikan pengadaan ketersediaan pupuk, karena ada oknum yang mempermainkan distribusi pupuk kepada petani, yang mengakibatkan ketersediaan pupuk kurang dan harga semakin mahal.
  2. Kebersihan dan keindahan tatakelola pasar kurang memadai. Kemudian pasar kagetan agar ditertibkan supaya tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
  3. Mohon kepada Bupati Kudus untuk menegakkan Peraturan Upah Minimum Kabupaten, karena kenyataannya masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah UMK. kemudian System outsourcing dalam dunia kerja sangat merugikan pihak buruh, mohon agar  system tersebut dihapus.
  4. Mohon agar pemerintah memiberikan  perijinan dagang pada waktu pagi - siang bagi PKL.
  5. Banyaknya gula Ravinasi yang beredar dipasaran mohon agar dibatasi, karena mengalahkan gula local.
  6. Dampak dari kandang ayam pedaging setiap musim panen menimbulkan serangan lalat hingga ke pemukiman warga. Mohon agar pemerintah dapat  memperhatikan keresahan masyarakat tersebut.
  7. Desa Honggosoco memerlukan dukungan pemerintah untuk menjadi desa wisata dengan produk andalan agrowisata durian montong dan rambutan rapiah.
  8. Mengusulkan di beberapa desa daerah pertaniaan di Undaan perlu adanya rumah kompos, karena dengan adanya rumah kompos sampah organic seperti jerami samapah, treser bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organic.
  9. Minimarket (alfamart - indomart) sangat banyak di dirikan di Kudus, menjamur di berbagai pusat keramaian baik di kota maupun di kecamatan-kecamatan mengapa begitu longgar untuk diberikan izin, hal ini meresahkan bagi usaha / warung-warung kecil milik masyarakat.
C.     Bidang Pembangunan.
  1. Keindahan Jembatan Kaligelis Jalan Sunan Kudus harus ditunjang dengan penataan lingkungan di sekitarnya agar tidak terkesan kumuh.
  2. Mohon untuk diadakan pemotongan pohon di daerah Bae Jalan Kudus – Colo tepatnya mulai Balai Desa Purworejo sampai Koramil Bae. Karena pohon-pohon disepanjang jalan tersebut sudah tua dan tinggi-tinggi, sehingga rawan tumbang sehingga membahayakan bagi penguna jalan.
  3. Kondisi Desa Rahtawu yang mengalami bencana longsor beberapa waktu lalu masih banyak membutuhkan bantuan pembangunan infrastruktur yang mendesak diantaranya  :
  1. Pembangunan jembatan dari Rt.6 Rw.II menuju Rt.8 Rw.II
  2. Pembangunan jembatan dari Rt.2 Rw.II menuju Rt.3. Rw.II
  3. Pengadaan brojong disepanjang kali di Rw. 2. Sepanjang 150 meter.
  4. Pembangunan jalan dari rahtawu menuju ke Dukuh Semliro.
4.   Peningkatan program bantuan penghijauan untuk warga berupa tanaman untuk hutan produksi agar lebih ditingatkan harapannya pemerintah memberikan bantuan tanaman secara langsung kepada masyarakat.
5.   Mohon agar masyarakat sekitar lokasi Proyek Logung diberdayakan baik selama proses pembangunan maupun paska pengerjaan.
6.   Dengan adanya rencana waduk logung, mohon jalan ke arah Desa Kandangmas diperluas.
7.   Pengusulan Pembangunan & Rehabilitasi sarana public :
 
  1. Pembangunan Gorong-gorong Jalan Nor Badri sepanjang 300 m, lokasi depan Balai desa Langgar Dalem.
  2. Saluran air di Desa Singocandi Jl. SMP 4 Kudus ke timur RT 01 – RT 03 / RW. 01 mohon agar dibangun hingga ke sungai Gelis.
  3. Pembangunan Rumah pompa di Desa Jati Wetan, Tanjung Karang, Jetis Kapuan yang mengarah ke Sungai Wulan.
  4. Sungai Kencing agar di Normalisasi, juga perbaikan pintu air dan pembangunan senderan
  5. Pengecoran jalan di RT.08 RW.04 Desa Getaspejaten.
  6. Mohon pembuatan kaca cembung di Desa Damaran Rt. 04 Rw. 1 di tikungan SMA Muhammadiyah ke arah barat untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.
  7. Mohon jalan Pasuruan ke arah Jati Sempalan diberi lampu penerangan.
  8. JUT dukuh Ketileng dan Irigasi sebelah selatan Ketileng mohon dilakukan pengecoran
  9. Pembangunan saluran air Desa Gondosari di sebelah selatan Tugu karena terjadi kerusakan berat.
  10. Jalan Dukuh Ketileng – dan Watu Putih Terban Rusak parah perlu segera di bangun beserta drainase.
  11. Jalan Bendo – Ngingas RT. 03 RW.03 dukuh Sosok Honggosoco mohon agar dibangun
  12. Saluran air sepanjang 1 km di kanan dan kiri jalan mulai puskesmas baru hingga mushola RT.05 Rw.04 Desa Honggosoco
  13. Usul untuk diberi lampu Penerangan jalan karena belum ada, mulai Dau sampai Margorejo.
  14. Pengecoran jalan Dukuh Terban agar dilanjutkan pada tahun 2016.
  15. JUT Blok Serut Desa Terban masih menyisakan 300 m. mohon agar dianggarkan kembali untuk kelanjutannya
  16. Desa Terban RT. 01 RW.06 mengajukan betonisasi jalan ke arah makam  ± 350M.
  17. Jalan Poros penghubung Kancilan mohon dilanjutkan karena masih kurang 200 M.
  18. Pengecoran jalan beserta drainase RT.01 RW.06 Terban mohon dilanjutkan kembali.
  19. Mengajukan pengerasan jalan RT. 2 RW. 06 sepanjang 300m.
  20. pembangunan tempat pembuangan sementara (TPS), dilingkungan RT.03/ RW.01 yang terletak diperbatasan desa Ploso dengan Jati Kulon.
  21. Proyek pembangunan saluran air yang belum rampung desa Tumpangkrasak, tepatnya di RT.01 RW.06.  agar proyek tersebut dilanjutkan hingga menyambung ke sungai.
  22. Pembangunan saluran air RT.04 RW. 05 Jati kulon.
  23. Rehabilitasi jalan RT.03 dan 04 RW.05 Jati kulon.
  24. Pemasangan cermin cembung di RT.04 RW 05 desa Jati Kulon.
  25. Pembangunan Talut dan jembatan penghubung antara RW.3 dan RW.04 dikelurahan Wergu Wetan dan Pengaspalan jalan dari tugu Johar arah pasar Wergu dan arah makam.
  26. Gang Sempalan dan gang 6 kami mengusuklkan agar dibangun Drainase dengan cara di Cor. Agar tidak terjadi genangan bila hujan karena saluran yang tersumbat.
  27. Sungai gelis sering meluap ke pemukiman warga, mohon Normalisasi Kaligelis dan pembangunan talut.
  28. Jalan nasional PLN yang melintasi Desa Jati Kulon gang IV agar di beton, karena sudah terjadi kerusakan parah.
  29. Pembangunan drainase jalan R. Agil Kusumadia mulai pertigaan Musium Kretek hingga sempalan.
  30. Pembangunan saluran air di RT.01 RW.01 Jati kulon dan Rehabilitasi jalan gang RT.02 dan RT.04.
  31. Mengusulkan pagar makam mbah Kendil yang terletak di belakang masjid Al fatah.
  32. Pembangunan kembali sarana irigasi di desa Gribig, karena kondisinya sudah rusak dan tidak bisa difungsikan. Dampaknya pada hasil pertanian menurun yang mestinya dapat ditanami 3 x per tahun sekarang hanya 2 x
  33. Peningkatan jalan utama Gribig (Prambatan - Sidomono) Gang 17 Gribig, mohon di tinggikan karena kalau hujan terjadi lintasan air
  34. Pengerasan jalan paving/cor gg. Kapling selatan masjid al falah meneng rt. 02/03. Gribig.
  35. Selokan jalan ke RSI ke Utara sampai ke Karang Ampel dibuat, karena kalau hujan airnya meluap ke jalan.
  36. Normaslisasi sungai Juwan / JU 1
  37. Jalan alternative yang menghubungkan beberapa Desa, diantaranya desa payaman, Kirig, Temulus, Kesambi, Jojo, terjadi kerusakan jalan yang cukup parah, untuk itu perlu peninggian dan betonisasi jalan.
  38. Pembangunan Talut Desa Undaan Lor Rt. 07 Rw. 05 Kec. Undaan Kudus
  39. Mengharap agar ada pebangunan  talut disepanjang aliran sungai Poceho yang melintasi desa Mejobo serta Desa Temulus (lokasi barat SMP 2 Mejobo Kudus)
  40. Desa undaan Lor gang 8 Rt. 02 Rw. II membutuhkan saluran / talut.
  41. Mehon pembangunan pengecoran jalan Terangmas – Kutuk segera diselesaikan
  42. Perbaikan jalan Undaan Lor Rt. 08 Rw. 05 menuju ke Musholla yang berada di SD dan juga menuju ke TK pertiwi berhubung jalan tersebut kondisinya rusak parah yang belum pernah diperbaiki.
  43. Perbaikan Jalan Sebotol Rt.03 Rw.04 Bulungcangkring dengan Panjang 200 m.
  44. Mengusulkan diadakannuya penerangan jalan Jurusan Sadang – Bulung Kulon.
  45. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bulung Cangkring Rt. 4 Rw. 10 Jekulo Kudus.
  46. Pengecoran Jalan Gg. 2 Rw. 5 Desa Dersalam Kec. Bae Kab. Kudus Volume Lebar 3.5 m Panjang. 300 m
  47. Desa Hadiwarno Mejobo Kudus Rt. 04 Rw. 01 mengusulkan untuk dibuatkan branjang kawat melanjutkan pembangunan yang dulu, kerena sungai Piji jika musim penghujan airnya meluap.
D.     Bidang Kesejahteraan Rakyat.
1.   Program BPJS ada yang memberatkan masyarakat karena harus satu KK didaftarkan semua, kemudian untuk pelayananan semakin dikeluhkan masyarakat, karena prakteknya setiap kali berobat ke rumah sakit selalu penuh dan sering di suruh naik kelas yang kemudian memberatkan karena masih harus membayar tambahan biaya.

2.   Antusias warga pada Program BPJS sangat tinggi. Hal tersebut harus diimbangi dengan kualitas layanan pendaftaran, pembayaran hingga layanan kesehatan. Dan agar tidak terjadi penolakan layanan karena alasan over load, maka perlu dibangunkan ruang kelas baru agar lebih banyak yang tertangani.

3.   Mengapa pelayanan BPJS di RSU dinomor duakan? Beda dengan yang bayar sendiri langsung ditangani, mohon untuk dibenahi pelayannnya, karena sudah banyak masyarakat yang mengeluh.

4.   Kudus selain terkenal sebagai kota kretek juga terkenal dengan kota santri yang mana kita ketahui bahwa pendidikan agama sangat diminati masyarakat, terlihat dengan keberadaan sekolah TPQ dan Madin di desa-desa, yang menjadi keluhan bagi pengelola  adalah honor yang begitu rendah. Sehingga harapnnya pemerintah mampu memperhatikan kesejahteraan guru TPQ & Diniyah.

5.   Pendidikan adalah sector yang harus terus ditingkatkan kualitasnya, Kabupaten Kudus memiliki banyak sekolah negeri, namun tidak dipungkiri keberadaan sekolah swasta juga banyak dan kualitasnya pun baik. Untuk itu, mohon kesejahteraan guru swasta ditingkatkan oleh pemerintah, dan dipermudah dalam mendapatkan sertifikasi.
6.   Usul untuk setiap kecamatan dianggarkan untuk pengadaan alat foging penanggulangan DB minimal 2 buah per Kecamatan.

7.   Mohon dilakukan Foging di Desa Gondosari karena sudah ada serangan nyamuk DB.

8.   Pembangunan brak PT. PURA Photo dan Kertas yang berada di RW.04 Jati Kulon agar dipergunakan untuk perkantoran saja. Karena bila untuk kegiatan produksi dapat menimbulkan polusi udara (bising, bau, asap dan pencemaran air serta radiasi) sehingga masyarakat menjadi resah dan terganggu.

Demikian Laporan hasil Reses yang telah kami laksanakan pada tanggal 26 - 29 Januari 2015. Mudah-mudahan dengan hasil reses ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Kudus, yang dapat diwujudkan dalam penyusunan APBD yang benar-benar aspiratif sehingga kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh semua masyarakat Kudus.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kudus,  02 Februari 2015
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN KUDUS
H. SYU’AIBUL HUDA, A.Md.
Ketua

RONY AGUS SANTOSA

Sekretaris

























 
 


Rapat Paripurna DPRD Kudus Terkait Perubahan Ranperda Tahun Anggaran 2014

13.10.14



ISK-Rapat paripurna DPRD pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2014 dihadiri sebanyak 36 orang yang terdiri dari seluruh Anggota DPRD Kudus, Bupati Kudus, H.Musthofa beserta jajarannya di lantai 3 Gedung DPRD Kabupaten Kudus, Senin (13/10). Masa sidang pertama tadi, hanya berisi penjelasan umum tentang perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2014 yang disampaikan oleh Bupati Kudus,H.Musthofa. Sementara forum pandangan fraksi akan diselenggarakan besok hari Selasa 14/10.

''Perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2014 ini dilakukan dengan mendasarkan pada nota Kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Kudus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus tentang kebijakan umum perubahan anggarana (KUA) dan prioritas Plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 yang telah ditandatngani pada tanggal 20 Agustus 2014,''Ujar Sambutan Musthofa. 

Selanjutnya, Perubahan APBD Tahun anggaran 2014 ini, dilakukan karena adanya perubahan asumsi dari perkembangan kondisi riil pada tahun anggaran berjalan, diantaranya dari segi Pembiayaan, hasil perhitumngan terdapat selisih Rp 323.862.134.000 termasuk didalamnya Silpa RSU, sisa DAK tahun 2010-2013, sisa DBHCHT yang belum diluncurkan, sisa Tunjangan perbaikan Penghasilan Guru dan sisia Tunjangan Profesi guru tahun 2013. 
 
ISK

Absensi Sidik Jari Anggota DPRD Kudus baru diwacanakan




ISK-Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, muncul wacana dilakukan absensi sidik jari. Ini berlaku untuk absensi harian bagi sejumlah 45 anggota DPRD periode 2014-2019.

Sa'diyanto, salah satu anggota DPRD ini mengatakan, sepakat bilamana absensi anggota dewan berupa penggunaan sidik jari. Menurutnya, hal itu bagus dalam rangka mendorong peningkatan kualitas para wakil rakyat. "Prinsipnya kami setu-setuju saja. Tinggal diatur mekanismenya seperti apa,"kata dia.

Namun demikian, pihaknya menuturkan bahwa terkadang para anggota dewan langsung terjun ke masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. "Kalau ditanya, ya, kami fleksibel saja. Kalau baik tetap kita dukung,"jelas ketua DPC Hanura Kudus itu.

Sementara aktvis sosial, Slamet Mahmudi, menyambut baik wacana absensi sidik jari bagi anggota DPRD Kudus. Dengan begitu, lanjut dia, akan diketahui anggota dewan mana saja yang rajin dan yang suka bolos. "Kami harap ini tidak sekedar wacana belaka, namun sebuah rencana yang didasari niat baik selaku wakil rakyat yang terhormat," jelasnya.( kawanmuda)/ISK

>> PILKADA UPDATE

>> TAUJIH

Alam Islami

 
 photo pksno3_zps07baf103.gif
© Copyright pks-kudus 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.