Telegram untuk Menanggalakan Jilbab dari Mabes Lukai Perasaan Umat

pkskudus.org - Jakarta - Telegram Rahasia (TR) yang diduga dikeluarkan Mabes Polri berisi imbauan agar Polwan tidak menggunakan jilbab selama berdinas sebelum rumusan baku tentang Jilbab keluar, Kamis (29/11/2013) kemarin, dinilai melukai perasaan umat Islam.

Seperti diketahui, tak lama setelah dilantik sebagai Kapolri Jend Polisi Sutarman menyatakan Polwan boleh berjilbab tanpa menunggu aturan. Pernyataan itu rupanya langsung diikuti oleh maraknya Polwan berjilbab di seluruh Indonesia.

"Sekarang diterbitkan Telegram Rahasia agar Polwan menanggalkan jilbab dengan berbagai dalih, (itu) sungguh sangat melukai perasaan Umat Islam," kata aktifis muda Muhammadiyah Musthofa B. Nahrawardaya dalam siaran persnya diterima hidayatullah.com, Jum'at (29/11/2013).

Musthofa mengatakan pernyataan Kapolri yang tulus diduga mendapatkan tekanan dan desakan dari kelompok intoleran yang ingin memecah belah kesatuan Polri dengan pemeluk Islam khususnya Polwan.

"Semestinya, tidak perlu perintah menanggalkan jilbab bagi Polwan apabila memang ada keinginan dibuat seragam khusus di waktu mendatang," kata peneliti kriminal di Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF). .

Jilbab yang dikenakan para Polwan sebagai sambutan positif atas anjuran Kapolri, terang Musthofa, merupakan sebuah respon positif dari segenap aparat Polwan di kepolisian. Tetapi menurutnya perintah pencopotan Jilbab melalui selebaran telegram rahasia saat ini jelas sebuah langkah blunder paling memalukan dan paling melukai bagi umat yang dilakukan Polri.

"Saya berharap Kapolri tidak mudah dikendalikan oleh kelompok intoleran yang bertujuan memecahbelah umat," katanya.

Menyikapi upaya-upaya intoleransi itu, Musthofa memandang perlunya umat Islam di seluruh Indonesia untuk bersikap.

"Polri adalah pengayom dan pelindung serta pelayan umat. Jika Polri tidak lagi berkenan menjadi pengayom dan pelindung serta pelayan umat, kepada siapa umat Islam akan mengadu," ujar dia.

"Ormas Islam khususnya NU dan Muhammadiyah, ini saatnya bersatu membendung gerombolan intoleran yang mencoba membodohi Polri," tandasnya.

Seperti diketahui, Telegram Rahasia (TR) yang dikeluarkan Mabes Polri itu ditandatangai oleh Wakapolri Komjen Oegroseno yang menyebutkan bahwa keputusan untuk tak mengenakan jilbab bagi Polwan saat berdinas tersebut bersifat perintah untuk segera dilaksanakan. Kini kopi TR tersebut tengah beredar di masyarakat via jejaring sosial.*

Kopi Telegram Rahasia (TR) yang diduga dikeluarkan Mabes Polri itu ditandatangai oleh Wakapolri Komjen Oegroseno yang tengah beredar di masyarakat

*sumber: hidayatullah

Usai Polwan, PKS Desak TNI Wanita Boleh Berjilbab

pkskudus.org - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mengaku bangga dengan ketegasan Kapolri yang membolehkan Polisi Wanita (Polwan) untuk mengenakan jilbab. Muzzammil mendesak agar Panglima TNI juga membolehkan anggota TNI wanita mengenakan jilbab.

“Sudah saatnya, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko mencabut pelarangan seragam berjilbab bagi TNI wanita.” Desak politisi PKS asal Lampung ini di Jakarta, 26/11/2013.

Desakan agar anggota TNI wanita boleh berjilbab, kata Muzzammil, sudah pernah disampaikannya ketika menjadi anggota Komisi I DPR pada 2009/2010 kepada Panglima TNI.

“Namun, jawaban diplomatis Panglima TNI waktu itu adalah sedang dikaji oleh pimpinan TNI. Sampai sekarang kami belum tahu sampai dimana kajiannya?” Tanyanya.

Menurut Muzzammil, saat ini bukan zamannya lagi alergi dengan jilbab seperti Orde Baru yang lalu. TNI dan Polri harus menjadi yang terdepan dalam menjunjung tinggi hukum dan HAM.

“Alergi jilbab itu jadul seperti Orde Baru. Kini zamannya reformasi, hukum dan HAM sudah dilindungi dalam Konstitusi. Pasal 28E Ayat 1 menyebutkan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.” paparnya.

Keinginan anggota TNI muslimah untuk mengenakan jilbab, menurut Muzzammil, jumlahnya tidak sedikit. Mereka berharap ada perubahan kebijakan mengenai seragam TNI bagi wanita.

“Keinginan mereka belum terealisasi sampai saat ini karena belum ada peraturan tertulis di TNI yang membolehkannya berjilbab, kecuali jika berdinas di Aceh.” Terang mantan Anggota Komisi I DPR RI ini.

Bahkan Muzzammil mendapat informasi adanya anggota TNI muslimah terpaksa harus keluar dari TNI karena ingin mengenakan jilbab. “Keadaan ini tentu menjadi halangan bagi hak muslimah untuk bergabung dalam TNI.”ujarnya

Menurut politisi PKS ini, pengenaan jilbab adalah hak asasi setiap muslimah yang dilindungi oleh UUD 1945 dan Pancasila. Secara internasional penggunaan seragam tentara  muslimah sudah ada di beberapa negara non muslim.

“Untuk itu, kami mendesak agar Panglima TNI secepatnya mengijinkan wanita TNI boleh menggunakan seragam jilbab dan memasukkannya dalam peraturan seragam wanita TNI.”tegasnya.
Muzzammil berharap masyarakat juga turut mendukung para anggota TNI wanita yang ingin berjilbab.”Mari kita tunjukan solidaritas dukungan kita kepada mereka agar Panglima TNI mengeluarkan peraturan dibolehkannya anggota TNI wanita mengenakan jilbab.”ajaknya.

Prof Romli: Century sudah terang, KPK yang tak berani

JAKARTA. Ahli hukum pidana Prof Romli Atmasasmita mengkritik cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut skandal bail out Bank Century.

Romli menilai, KPK gamang mengusut Century yang sebenarnya sudah terang benderang. Ia mengaku sudah menyampaikan semua pendapatnya sebagai ahli hukum kepada KPK sejak lama.

“Saya juga bingung, untuk siapa saya ke sini? Kan kasusnya sudah terang benderang. Jadi menurut saya, saya punya keyakinan omongan saya sudah dikutip KPK. Cuma satu, keberanian enggak ada. Bagaimana KPK meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan investigasi tapi KPK-nya tetap lambat bergerak,” ujar Romli saat diundang oleh Tim Pengawas Bank Century DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2013).

Romli berpendapat, pihak-pihak yang mesti bertanggung jawab sebenarnya sudah jelas. Misalnya, dia menyebutkan soal tanggung jawab kolektif kolegial di antara Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam proses pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century. Menurut Romli, Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjadi Gubernur Bank Indonesia tidak bisa lepas tangan.

Pihak yang bertanggung jawab lainnya, sebut Romli, adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “LPS ini bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi sudah sangat jelas sebenarnya kasus Century, di situ ada Menkeu, Gubernur BI, dan Presiden,” katanya.

Menurut Romli, pimpinan KPK saat ini tidak seberani pimpinan KPK di bawah Antasari Azhar. Ia mengkritik cara KPK yang mengistimewakan pemeriksaan terhadap Boediono. Pemeriksaan tidak dilakukan di kantor KPK seperti kasus-kasus lainnya, melainkan di Istana Wapres.

Hal lain yang disoroti Romli adalah soal audit yang dilakukan BPK. Ia berpendapat, audit itu sudah sangat jelas menggambarkan pelanggaran yang terjadi. Proses pengambilan kebijakan terhadap Bank Century, katanya, juga tidak perlu dilihat dari niat jahatnya. Dari fakta-fakta yang ada sudah tampak bahwa Bank Centruy hanya dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

“Masalahnya, kenapa laporan BPK yang jelas itu tidak dibuka? Kenapa nggak ditanyakan? Kenapa pimpinan KPK tidak memanggil sebagai saksi seperti Hamzah dan Assegaf?” ucap mantan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM itu.

Seperti diberitakan, dalam kasus Century, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Boediono telah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya. Keterangan yang diminta penyidik KPK fokus pada pemberian fasilitas FPJP. Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China. (Sabrina Asril)

Tak Transparan Pemeriksaan Boediono, Wartawan Boikot Jumpa Pers KPK

pkskudus.org - JAKARTA -- Wartawan yang biasa bertugas di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan boikot dengan keluar dari konferensi pers yang akan dilakukan Pimpinan KPK terkait pemeriksaan Wakil Presiden Boediono yang telah dilakukan di Kantor Wapres, Sabtu (23/11).

Aksi ini merupakan wujud protes para wartawan karena KPK dianggap menutup-nutupi pemeriksaan Boediono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Dalam jumpa pers tersebut hadir Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono yang rencananya akan menjelaskan soal pemeriksaan Boediono. Saat jumpa pers dibuka oleh Juru Bicara KPK Johan Budi, salah satu wartawan dari televisi nasional langsung memotong sebelum pimpinan KPK sempat memberi keterangan.

Selanjutnya, seorang wartawan dari koran nasional mengungkapkan kekecewaannya karena KPK tidak transparan terkait pemeriksaan Boediono. "Kami berterima kasih pada akhirnya pimpinan KPK datang dan akhirnya mau menceritakan sebenarnya terjadi di hari Sabtu. Tapi kami sungguh benar-benar merasa kecewa akhirnya kami baru mendapat kepastian bahwa pemeriksanan Boediono dilakukan hari Sabtu," katanya, Senin (25/11).

"Saat ini kami ingin menyampaikan bahwa kami menginginkan pemimpin KPK bersikap setara terhadap semua media masa dan semua informasi, kalau hari ini pemimpin KPK hanya menceritakan soal pemeriksaan hari sabtu. Sepertinya tidak usah, itu sudah sangat basi," tambahnya.

Selanjutnya para wartawan bersama-sama meninggalkan ruangan konferensi pers. "Apa bedanya JK (Jusuf Kalla) dengan Boediono? Semua sama di mata hukum. Teman-teman sudah sangat kecewa, tidak ada transparansi," ujar wartawan lainnya.

Johan sempat bertanya lagi kepada wartawan apakah konferensi pers ingin dilanjutkan atau tidak. Namun, semua wartawan telah meninggakan ruangan. Akhirnya para pemimpin KPK juga meninggalkan ruangan tanpa sempat memberikan keterangan. Abraham Samad terlihat hanya tersenyum kecut.

Boediono diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dalam pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun untuk Bank Century atas tersangka Budi Mulya. Ia diperiksa terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank Century pada 2008 lewat rapat dewan gubernur dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu.

Pemeriksaan terhadap Boediono yang dilakukan selama tujuh jam di kantor Wapres menimbulkan pertanyaan karena tidak ada keterangan resmi dari KPK mengeni hal tersebut. Hanya ada informasi bahwa KPK akan menggelar konferensi pers pada hari ini. (ROL)

"Sayangilah Yang Mulia Boediono, Wahai KPK" | by @Fahrihamzah

by @Fahrihamzah

1) Kita tuntaskan kasus #Century yuuuk...

2) Kita boleh sayang pada pak Boediono maka caranya adalah selesaikanlah masalah #CENTURY

3) Kita tentu ingin tak ada yang bersalah tapi apa bisa kasus sebesar ini terjadi tanpa perbuatan salah?

4) Kalau pimpinan tertinggi berani bertanggungjawab tentu itu akan lebih mulia bagi legacy kepemimpinan...

5) Tindakan mulia tidak serta merta tak ada kesalahan di dalamnya..tetapi karena kita bertanggungjawab atas akibatnya.

6) Kemuliaan di dalamnya pasti mengandung kejujuran dan keikhlasan untuk bertanggungjawab. ..

7) Penjelasan pak Boediono bahwa bailout itu tindakan mulia tak bisa menutupi kejanggalan yang luas dan banyak...

8) Pertama, adalah BI yang membiarkan status Bank Century sebagai bank gagal sejak 2001 tapi hidup seperti zombie..

9) Kedua, adalah BI yang merekayasa PBI dlm pemberian FPJP padahal Bank Century hanya meminta Repo Rp. 1 T hanya dlm 5 jam.

10) Dan akhirnya KSSK atas masukan BI memberikan talangan Rp.632 M disepakati tapi bengkak Rp.2,7 T dalam 3 hari.

11) Dan kita tahu, total yang keluar adalah Rp. 6,7 Trilyun. Tambah FPJP (689 M,uang BI) menjadi Rp. 7, 389 T.

12) Hari ini, Bank Mutiara tak kita ketahui berapa nilainya. Bank ini maih digelayuti masalah yang mustahil terjual mahal.

13) Kasus Antaboga sampai hari ini mengambang, dan sengaja dibiarkan tidak jelas sejak PN, PT dan MA. Eksekusinya mandeg.

14) Maka, bertanggungjawab menjadi kosa kata paling langka sekarang...

Wawan Setiawan, Kader PKS Kudus Terpilih Menjadi Kepala Desa

pkskudus.org - Satu lagi kader PKS  membuktikan bahwa partai ini belum “habis” ditinggalkan pemilihnya. PKS  sekali lagi  masih dipercaya oleh masyarakat untuk mengemban amanah masyarakat. setidaknya hal ini tercermin dari hasil Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang diselenggarakan serentak dilaksanakan di Kabupaten Kudus hari ini ,Ahad - 24/11/2013.

Dia adalah Wawan Setiawan, kader PKS Kudus  yang juga  Ketua Bidang Ekonomi DPD PKS Kudus terpilih menjadi Kepala Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kudus secara meyakinkan.Kemenangan ini tentunya menjadi pelecut semangat kader - kader PKS di Kecamatan Jekulo khususnya dan Kudus pada umumnya dalam menghadapi pemilu 2014 yang akan datang.

Wawan Setiawan Selain aktif di partai dan kegiatan sosial,  juga aktif di lingkungannya dan dikenal sebagai Pengusaha yang cukup sukses.

 Meski sedemikian sibuk, banyak warga yang mendorongnya  untuk maju mengikuti bursa calon kepala desa. Panggilan jiwa yang kuatlah dari Pak Dhe Wan - begitu ia biasa disapa- untuk mengabdikan diri membangun Desa Hadipolo agar lebih maju.

Kemenangan Wawan sebetulnya sudah diprediksi sebelumnya karena "pesaingnya" merupakan istrinya sendiri :  Era Amanati Adona, S. Pd. Hmm....Unik memang karena pasangan suami-istri menjadi "lawan" dalam satu PILKADES. Sehingga apapun hasilnya, agaknya masyarakat Hadipolo memang menginginkan pasangan ini memimpin desanya. Di Hadipolo pasangan Wawan - Era dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Satu-satunya kekhawatiran adalah tidak tercapainya quorum pemilih, tetapi Alhamdulillah  ternyata sejak pagi masyarakat antusias,berduyun-duyun datang ke TPS untuk menyalurkan  suaranya.Sampai akhir perhitungan, Pilkades berjalan aman,tertib dan lancar. Wawan unggul 800 suara atas Era.

Konvensi Capres Ala PKS, Ternyata Calon Lebih Banyak Dibanding Partai Lain

Seolah tak mau kalah dengan Partai Demokrat, kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar konvensi calon presiden (capres) bernama pemilihan raya (pemira) internal. Pelaksanaan pemira ini tidak lepas dari gejolak internal akibat kasus hukum yang menimpa sejumlah petinggi PKS.

“Kasus-kasus hukum initidak bisa ditampik membuat dinamika PKS bergolak. Kami enggak perlu menutupnya. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya dinamika di bawah agar PKS melakukan pemira,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/11).

Gelaran Pemira tersebut diharapkan dapat menjadi ajang konsolidasi bagi kader-kader PKS yang lebih matang. Fahri pun mengungkapkan alasan partainya kali ini mengusung capres, yakni tuntutan arus bawah PKS berpandangan bahwa sudah saatnya PKS mengusung calon sendiri setelah berdiri selama 15 tahun.

Ditegaskan Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho, konsep pemira yang diterapkan PKS ini bukan secara instan disiapkan, melainkan sudah melalui diskusi matang dalam forum rapat-rapat selama 2-3 bulan belakangan ini.

“Kami juga ingin menguji mesin politik partai menjelang pileg. Jadi, tujuan pilpres dan pileg bisa berbarengan berjalan,” tutur Taufik.
Menurutnya, pemira PKS tidaklah sama dengan konvensi yang dilakukan partai-partai lain. Karena pemira hanya diikuti oleh kader-kader internal yang diusung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) kepada Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK) yang mendapatmandat menyelenggarakan pemira.

Usulan nama itu kemudian akan dipilih oleh sekitar 1 juta kader PKS dalam proses pemira tanggal 29-30 November 2013. Dari hasil pemira ini, akan ada 3-5 nama yang diajukan ke Majelis Syuro PKS.

“Majelis Syuro tetap akan memutuskan siapa yang akan menjadi capres PKS untuk didukung bersama,” imbuh Taufik
Dikatakannya, PKS menargetkan pada pertengahan Desember 2013 sudah ada nama capres yang diusung.

Berikut nama-nama kandidat capres yang diusulkan:
1. Abdul Ghani Kasuba, Wagub Maluku Utara
2. Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat
3. Anton Apriyantono, Mantan Mentan KIB I
4. Fahri Hamzah, Anggota Komisi III DPR RI
5. Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara
6. Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat
7. Anis Matta, Presiden PKS
8. Hidayat Nur Wahid, Ketua F-PKS
9. Nasir Jamil, Anggota Komisi III DPR RI
10. Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR RI
11. Taufik Ridho, Sekjen PKS
12. Yusuf Asyhari, Mantan Menpera KIB I
13. Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I DPR RI
14. Mahfudz Abdurrahman, Bendahara Umum DPP PKS
15. Mustafa Kamal, Anggota DPR RI
16. Nur Mahmudi Isma’il, Wali Kota Depok
17. Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial
18. Suharna Surapranata, Mantan Menristek KIB II
19. Surahman Hidayat, Anggota DPR RI
20. Suswono, Menteri Pertanian KIB II
21. Tifatul Sembiring, Menkominfo KIB II
22. Untung Wahono, Ketua MPP PKS 

*http://www.suaranews.com/2013/11/wow-pks-lebih-punya-banyak-calon-capres.html

Polling Berita Satu.com : PKS Partai Yang Relatif Paling Bersih dari Korupsi

Media online nasional BERITASATU.COM mengadakan POLLING "Parpol Bersih Korupsi" dengan pertanyaan:

Belakangan ini semakin banyak kader parpol yang duduk di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dipenjara dan juga menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. Parpol pun kini menjadi salah satu sarang koruptor. Menurut Anda, parpol mana yang relatif bersih dari korupsi?

Hasil Polling sampai saat ditulisnya berita ini (Jumat, 22/11/2013) menunjukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipilih sebagai parpol yang relatif paling bersih dari korupsi. Mayoritas pembaca (41,7%) memilih PKS sebagai parpol terbersih.

Berikut hasil lengkap sementara polling:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (41.7%)
2. Partai Bulan Bintang (PBB) (28.7%)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (7.3%)
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (7.3%)
5. Partai Nasdem (3.6%)
6. Partai Amanat Nasional (PAN) (2.4%)
7. Partai Demokrat (PD) (2.0%)
8. Partai Golongan Karya (Golkar) (1.6%)
9. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (1.6%)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) (1.2%)
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (1.2%)
12. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (1.2%)

Bagi anda yang mau mengikuti POLLING tersebut silakan klik link dibawah ini

http://www.beritasatu.com/pages/polling/poll.php?pollid=77

Nama-Nama 22 Kandidat Capres RI PKS

Jakarta - PKS mengumpulkan seluruh DPW PKS dalam acara Election Update - III di JCC, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam acara ini dimunculkan 22 nama kader PKS yang nantinya akan menjadi bakal capres PKS. Nantinya capres PKS akan diputuskan melalui Pemilu Raya yang mirip konvensi capres pada Desember mendatang.

"Muncul 22 nama yang menjadi representasi dari daerah-daerah, semua adalah kader dari internal PKS. Karena jumlahnya yang cukup banyak makanya kami tidak berniat untuk mencari kader eksternal," ujar Ketua LPPK PKS, Taufik Ridlo saat Jumpa Pers di Cendrawasih Room JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2013).

Nama-nama yang dimunculkan tersebut pun belum final karena beberapa di antaranya akan mengundurkan diri. Para kader yang namanya disebut pun dilarang melakukan kampanye.

"Ini bukan konvensi ya, jadi para kader dilarang untuk berkampanye,mereka benar-benar ditunjuk dari bawah. Mereka sifatnya pasif dan baru aktif kalau menyatakan mengundurkan diri," imbuhnya.

Dari nama-nama tersebut kemudian akan dikerucutkan menjadi 5 orang yang akan dipilih dalam Pemilihan Raya (Pemira) PKS. Rencananya Pemira akan dilaksanakan pada 29-30 November 2013 di seluruh DPW PKS.

"Kelima nama ini kemudian akan diajukan ke Majelis Syuro untuk dipilih menjadi Capres PKS," katanya.

Berikut nama-nama yang muncul sebagai bakal capres dari PKS:

1. Abdul Ghani Kasuba, Wagub Maluku Utara
2. Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat
3. Anton Apriyantono, Mantan Mentan KIB I
4. Fahri Hamzah, Anggota Komisi III DPR RI
5. Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara
6. Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat
7. Anis Matta, Presiden PKS
8. Hidayat Nur Wahid, Ketua F-PKS
9. Nasir Jamil, Anggota Komisi III DPR RI
10. Sohibul Iman, wakil ketua DPR RI
11. Taufik Ridlo, Sekjen PKS
12. Yusuf Asyhari, Mantan Menpera KIB I
13. Mahfudz Siddik, Ketua Komisi I DPR RI
14. Mahfudz Abdurrahman, Bendahara Umum DPP PKS
15. Mustafa Kamal, Anggota DPR RI
16. Nur Mahmudi Isma'il, Walikota Depok
17. Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial
18. Suharna Surapranata, Mantan Menristek KIB II
19. Surahman Hidayat, Anggota DPR RI
20. Suswono, Menteri Pertanian KIB II
21. Tifatul Sembiring, Menkominfo KIB II
22. Untung Wahono, Ketua MPP PKS

http://news.detik.com/read/2013/11/21/132007/2419594/10/ini-22-kandidat-capres-peserta-pemilu-raya-pks

Bebaskah LHI ? Terkuaknya Misteri 1 Milyar

Dakwaan suap 1,3 milyar pada LHI akhirnya terkuak. Menurut pengakuan Sales PT William Mobil, Felix Rajali pada persidangan LHI 18/11/13, pernah diminta Ahmad Fathanah mengambil uang Rp 400 juta untuk pembayaran mobil Mercedes Benz C-200 di Hotel Le Meridien pada 29 Januari 2013.

Di hadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Gusrizal, Felix menceritakan, pada tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 15 wib ia ditelepon AF untuk mengambil uang muka pembelian mobil Mercy S200 sebesar Rp 400 juta. Ia sampai di Le Meredien sekitar pukl 17 wib dan oleh AF diminta untuk menunggu di lobi.

Tidak itu saja Fatonah pada persidangan lain juga menjelaskan, pada hari penangkapan dirinya sudah menghubungi sejumlah pihak untuk mengambil uang di Le Merdian. Selain Felix, AF juga menghubungi Ilham untuk mengambil uang sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut untuk membayar furniture yang dibelinya

Dengan semakin jelasnya aliran uang tersebut, bagaimana putusan majlis Hakim ? Mari kita tunggu perjalanan sidang berikutnya.

Namun bila melihat gugatan KPK terhadap putusan vonis Fatonah. Ada perbedaan antara gugatan KPK dibandingkan pada kasus-kasus lainnya.

Bila pada gugatan Fatonah, KPK tidak mempermasalahkan besarnya vonis kurungan dan denda pada Fatonah. Padahal pada gugatan kasus-kasus sebelumnya KPK sering mempermasalahkan vonis kurungan dan dendanya pada hasil keputusan persidangan Tipikor.

Namun pada kasus Fatonah, gugatannya pada dakwaan kedua mengenai mengapa hakim hanya mengenakan pasal TPPU saja ? sedangkan soal suap dan korupsinya tidak dimasukan ?

Bila melihat hal ini, bisa jadi memang pada kasus dugaan suap impor sapi memang tidak ada dugaan suap, korupsi dan gratifikasinya ?

Mari kita kita tunggu persidangan berikutnya…!

Nasrullah Mu  | Kompasiana

Ahay Pantun Cantik dari Menkominfo Tifatul Sembiring untuk Australia

"Ikan tenggiri dicampur lalap, teman sendiri kenapa disadap."

Ahay... Cantik sekali pantun dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, menyindir negara tetangga Australia terkait isu penyadapan yang sedang ramai diperbincangkan.

Pantun ini disampaikan di sela-sela jumpa pers bersama pengelola operator telekomunikasi di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, (21/11).

Tifatul Sembiring menyayangkan perilaku Negeri Kangguru yang sangat kelewat batas dalam berdiplomasi.

Tifatul juga telah memerintahkan para pengelola jaringan telekomunikasi Indonesia untuk memastikan bahwa infrastruktur mereka aman dari penyadapan negara lain.

Ketentuan penyadapan tertuang dalam Pasal 42 atau 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa yang berwenang melakukan intersepsi hanya lima aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan Badan Narkotika Nasional. Tifatul mengatakan, selain kelima aparat penegak hukum tadi, tidak boleh ada satu lembaga pun yang melakukan intersepsi atau penyadapan. "Sehingga operator telekomunikasi harus memeriksa apakah ada penyusup gelap penyadapan oleh oknum swasta ilegal," ujar Tifatul.(Ismed)

PKS Optimistis Usung Capres Sendiri

pkskudus.org - JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai mempersiapkan penjaringan calon presiden melalui mekanisme pemilihan raya (pemira) internal. Pelaksanaan pemira ini bahkan sudah ditetapkan meski PKS belum mengetahui perolehan suara legislatif yang menentukan apakah partai ini mampu mengajukan capres.

Bagaimana jika PKS tidak memenuhi syarat presidential threshold (PT)?

"Di dalam kamus kami, tidak ada kata tidak lolos PT. Kami optimistis ke depan bisa lebih baik," ujar Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Hal senada juga dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, dalam rapat yang dihadiri 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), tidak ada sekali pun tersirat keraguan untuk mengusung capres. Dengan modal itu, Fahri mengaku PKS tak perlu lagi mempersiapkan rencana cadangan.

"Tidak ada plan B, semuanya ditargetkan untuk bisa memenuhi suara supaya kita bisa usung capres," ucap Fahri.

Menurut Fahri, keyakinan PKS ini bukan tanpa alasan. Fahri merujuk pada survei-survei internal yang dilakukan partainya selama ini. "Penjelasan dari beberapa lembaga survei yang kami pakai, rebound-nya cukup surprise," katanya.

Fahri belum mau mengungkap hasil survei internal partai itu. Namun, saat ditanyakan apakah survei itu menunjukkan PKS masuk tiga besar, Fahri berkilah. "Tiga besar masih menjadi target seperti sedia kala," ucapnya diplomatis.

Seperti diberitakan, PKS menetapkan akan melakukan pemilihan raya (pemira) pada 29-30 November 2013. Pemira ini adalah mekanisme menentukan kandidat calon Presiden PKS. Pemira akan diikuti oleh sekitar 1 juta kader PKS se-Nusantara.

Sebanyak tiga hingga lima nama dengan suara terbanyak akan diserahkan kepada Majelis Syuro untuk kemudian dipilih satu orang yang diusung sebagai capres resmi dari PKS. Ditargetkan, pertengahan Desember 2013 sudah ada keputusan dari Majelis Syuro.


*KOMPAS

Hitungan Politik; LHI Pasti Divonis Bersalah

Persidangan Sesat

ustadz Luthfi Hasan Ishaaq atau LHI disidang bukan kapasitas dirinya sebagai seorang pengusaha

disidang, bukan juga karena kapasitas dirinya yang seorang ustadz atau ulama

disidang, bukan juga karena dirinya seorang sahabat dan teman yang baik untuk seorang bernama Ahmad Fathanah

tetapi ustadz Luthfi Hasan Ishaaq di sidang karena dirinya adalah seorang politisi dari sebuah partai Islam yang memiliki jargon partai yang bersih dan peduli

jadi lupakanlah hitungan logika kebenaran dan bukti bukti yang mengarahkan LHI tidak bersalah

toh; memang itu sudah sejak dari awal targetnya; pembusukan politik dengan penjatuhan vonis bersalah kepada mantan presiden PKS sekali lagi mantan presiden PKS
Hitungan Politik untuk PKS

maka wajar, kalau kita harus bersikap skeptis dan dingin; karena semua logika kebenaran di abaikan

lalu pantaskah selanjutnya; kita sebut persidangan ini; persidangan yang menyesatkan

bukan untuk memperhitungkan nilai dan logika berpikir tentang kebenaran

tetapi melainkan mencari cari 'cara' dan 'siasat' untuk menjatuhkan dan menjerat

kalau mereka pakai aturan hukum dan logika kebenaran; LHI sudah lama diputuskan tidak terlibat dan bisa bebas

awal dari semuanya yang membuat diri kita jangan menutup mata; karena ini semua adalah hitungan politik untuk menjatuhkan dan pembusukan

dari proses penangkapan LHI yang tidak masuk akal (Ahmad Fathanah yang menerima uang dan tertangkap tangan lalu tiba tiba bisa menyeret seorang LHI tanpa ada proses pemeriksaan saksi saksi dan hanya berdasarkan katanya orang (Ahmad Fathanah;red)

dan pernyataan jubir KPK Johan Budi yang selalu ambigu dan bingung ketika ditanya proses pemeriksaan dan bukti bukti terkait kasus LHI; dan dengan cukup menjawab;

sedang di periksa dan kita lihat saja dipersidangan nantinya; hubung hubungan dan selanjutnya selanjutnya (ambigu)..
Ini Semua Hanya Perhitungan Politik untuk PKS

demi membangun opini jelek dan busuk tentang PKS yang bersih dan peduli menjadi PKS yang korup dan tidak ada bedanya dengan partai kotor lainnya

lalu apakah 'aneh' bagi mereka para pemesan settingan atas pembusukan kepada PKS lewat penjatuhan karakter LHI; MEMBIARKAN keputusan hakim tipikor menjatuhkan vonis tidak bersalah dan membebaskan LHI dari segala tuntutan jaksa

MANA MUNGKIN mereka membiarkan hal itu terjadi

buat apa mereka cape cape buat skenario dan settingan rapi kalau akhir ujungnya untuk memberi opini LHI bebas dan terbukti didzolimi serta di fitnah

maka pantas lah; kalau saya lebih mengajak kita berpikir skeptis dan nyata nya saja seperti kehendak para pemesan pembuat perhitungan politik buat PKS

bahwa persidangan ini semata untuk menjatuhkan vonis bersalah

dan lalu bisa dipakai untuk memberi cap dan label kepada PKS partai korup dan tidak ada bedanya dengan partai lain

persidangan yang menyesatkan; hasilnya pun pasti hasil yang disesatkan

kalau bagi saya cuma satu saran saya pada saat mendengarkan dan menghadapi putusan vonis buat LHI

kita harus hadir dengan memakai baju putih, lalu pada saat hakim mengetuk palu untuk membacakan putusan vonis bersalah buat LHI; kita berdiri dan lalu bertepuk tangan sekeras kerasnya

berdiri dan bertepuk tangan sekeras kerasnya

sebagai tanda mati nya hukum indonesia

bertepuk tangan atas sebuah dagelan politik yang terjadi

agar para pemesan settingan; bisa puaas dan tersenyum sekaligus tersindirkan..

dasar persidangan sesat!!!

-bang DW-

@mbari siap siap belajar tepuk tangan sambil tertawa keras keras..

"Akrobat Politik KPK Sudah Mencapai Tahap Berbahaya" | by @Fahrihamzah

by @Fahrihamzah 

1) KATA KPK: TAK BERWENANG USUT TNI (detik.com)

2) KPK kalau ada maunya tinggal bikin statemen. Dan pernyataannya langsung jadi UU yg dipercaya. Hebat!

3) NANTI kalau mau menerobos kemana2 seperti kasus TPPU tinggal bilang: UU KPK ITU LEX SPECIALIS. Hebat!

4) Sekarang, mulai ketahuan KPK kesepian..dalam UU 30/2002 tugasnya harusnya koordinasi kelembagaan.

5) Hal itu dimaksudkan oleh UU agar lembaga pemberantasan korupsi bukan hanya KPK. Tapi semua lembaga negara.

6) Setelah gagal lakukan tugasnya dan hampir semua lembaga mencurigainya. Mulailah mereka memainkan kartu TNI.

7) Mulai dari kerjasama memakai RTM Guntur, merekrut penyidik TNI, melatih penyidik di kopasus, dll.

8) Menyeret TNI sejauh ini ada maksudnya karena mereka sdh tidak punya teman. LSM dan Media bisa apa kalau ada apa2...

9) Masalahnya sekarang KPK menyatakan bahwa TNI tidak bisa mereka usut...dasar dari mana?

10) Gak ada dasarnya sama sekali...yang ada adalah permainan politik KPK yg sdh tidak punya teman...koordinasi gagal.

11) Kita tidak curiga TNI mau lindungi diri tapi pertanyaannya kalau ada korupsi di TNI trus siapa yang tangani?

12) KPK itu tidak perlu latihan militer..dia perlunya latihan investigasi...tuh kasus #Century mangkrak tuh...

13) Jadi akrobat politik KPK ini sdh mencapai tahap yang berbahaya...saya ingatkan...ini bahaya...inilah buah dari superbody.

14) Jaminan KPK atas korupsi TNI ini juga akan merusak TNI lantaran benerapa sebab:

15) Pertama, TNI mulai masuk ke wilayah sipil lagi, yaitu penegakan hukum. Ini bencana.

16) Kedua, sadar atau tidak TNI bisa saja merasa perlu ikut lebih jauh akibat adiknya (polri) dianggap gagal.

17) Faktor kedua itu bisa memperuncing perseteruan lama dan ini KPK bisa dianggap mengadu domba.

18) Ketiga, TNI bisa diserbu makelar yang cari aman karena bisnis dengan TNI steril dan aman.

19) Desas desus point ini sudah terasa. Banyak yang bilang aman bisnis dgn TNI. Bahkan juga saya dengar anak pejabat main lagi.

20) Mari kita waspadai bahaya..jangan biarkan siapun rusak TNI kita yg sekarang kita sedang perbaiki dengan dana besar sekali.

21) DPR dah rusak, POLRI dah, Kejaksaan dah, MA dah, Pemda dah, MK dah, ...apa semua mau dirusak? Wallahua'lam.

Kronologi Rekayasa Kasus LHI Terkuak Pada Hari Penangkapan AF

Felix Radjali, sales Williams Mobil, saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

pkskudus.org - JAKARTA - Sidang lanjutan perkara dugaan suap daging impor dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq,  Senin (18/11) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat  menghadirkan Felix Radjali, Oke Setiadi, Ahmad Azhar, dan Delly Agustian Pratama. Felix Radjali merupakan sales Williams Mobil, yang pada hari penangkapan Ahmad Fathanah (AF) tanggal 29 Januari 2013 datang ke Hotel Le Meridien atas permintaan AF.

Di hadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Gusrizal, Felix menceritakan, pada tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 15 wib ia ditelepon AF untuk mengambil uang muka pembelian mobil Mercy S200 sebesar Rp 400 juta.  Ia sampai di Le Meredien sekitar pukl 17 wib dan oleh AF diminta untuk menunggu di lobi.

 “Tetapi menunggu sampai pukul tujuh Ahmad Fathanah tidak muncul, saya tanya ke resepsionis tidak ada yang tahu,” kata Felix.

Felix sempat berusaha mencari supir AF ke tempat parkir di basement hotel. Namun tidak ketemu. Karena AF tidak bisa dihubungi dan merasa tidak ada kepastian Felix memutuskan pulang.

Lebih lanjut Felix menceritakan, dalam perjalanan pulang istri AF, Septi Sanustika menelepon dirinya dan mangabarkan AF ditangkap petugas KPK.

Menurut Felix, AF sudah tiga kali memesan mobil di tempatnya bekerja. Dan pembeliannya selalu dengan leasing. Untuk pembelian mobil Mercy S200 AF baru memba booking fee sebesar Rp 25 juta.

Kedatangan Felix ke Le Meredian untuk mengambil sisa uang muka yang dijanjikan AF. Namun karena AF tidak kunjung muncul uang muka itu urung ia ambil. Padahal dia sudah menyiapkan tanda terima uang tersebut.

“Pembelian batal, karena uang muka tidak jadi dibayarkan,” jelas Felix.

Dalam persidangan sebelumnya ketika menjadi saksi untuk LHI, AF menyatakan bahwa uang Rp 1 miliar yang ia terima dari Indoguna bukanlah untuk LHI. Tetapi ia gunakan untuk kepentingannya sendiri, termasuk untuk membayar uang muka mobil yang dibelinya dari William Mobil.

AF juga menjelaskan, pada hari penangkapan dirinya sudah menghubungi sejumlah pihak untuk mengambil uang di Le Merdian. Selain Felix, AF juga menghubungi Ilham untuk mengambil uang sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut untuk membayar furniture yang dibelinya. (HAS)

*http://tajuk.co/news/pada-hari-penangkapan-af-panggil-sales-mobil-untuk-bayar-dp

Ikhlas Demi Perjuangan Partai, Kader PKS Bersaksi di Pengadilan LHI Infaq-an Rp 1 Miliar

 pkskudus.org - Sidang lanjutan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq mendengar keterangan saksi tambahan terkait dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

Salah seorang saksi bernama Okeu Setiaji menuturkan, pernah memberikan duit Rp1 miliar kepada Luthfi.

“Kami berikan uang Rp1 miliar cash kepada beliau (Luthfi Hasan Ishaaq) sebagai infak,” kata Okeu saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/11/2013).

Duit tersebut, diketahui buat membeli mobil. Okeu yang juga Kader PKS, menghendaki PKS punya mobil bagus. Apalagi, kata dia, saat itu hendak ada kunjungan tamu dari luar negeri.

“Agar diberikan kendaraan yang layak ketika terima tamu dari luar negeri,” jelasnya.

Namun, Okeu mengaku tak tahu mobil itu dibeli atas nama siapa. Yang pasti, kata dia, duit yang diberikan buat membeli mobil.

Mobil tersebut diketahui adalah VW Caravelle yang dibeli atas nama Luthfi Hasan Ishaaq. Namun dalam persidangan terungkap, mobil sempat coba disembunyikan menjadi aset milik PKS untuk menghindari penyitaan oleh KPK. Karena memang Mobil VW Carevelle tersebut dibeli dan diperuntukkan untuk partai, bukan individu Luthfi Hasan Ishaaq.

http://www.suaranews.com/2013/11/ikhlas-demi-perjuangan-partai-kader-pks.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Melihat Dapur Web PKS PIYUNGAN di tengah Perang Hacker

Sudah lumayan lama admin gak berbagi cerita tentang kondisi 'dapur' web PKS PIYUNGAN. Dan pagi ini sekedar sharing info dari dapur web ndeso yang sampai saat ini alhamdulillah masih bisa mengudara di tengah keriuhan sadap menyadap, hacker menghacker antar dua negara Indonesia vs Australia. Mudah-mudahan web ini gak kena serangan balik hacker anonymous kangguru conection hehe...

Berikut beberapa resume statistik web PKS PIYUNGAN yang kami ambil hari ini (20/11/2013) dari sumber blogger sebagai basis sekaligus hosting web ini.

Pageviews

Pageviews/kunjungan harian web alias berapa kali web ini di-klik setiap harinya rata-rata diatas 100 ribu per harinya.

- Hari ini (Selasa 19/11 jam 07.00 - Rabu 20/11 jam 06.00) = 167.294
- Kemarin (Senin 18/11 jam 07.00 - Selasa 19/11 jam 06.00) = 143.001

Pengunjuang Berdasar Negara Asal

Blogger hanya menampilkan 10 besar negara asal pengunjung, dengan urutan sbb:

1. Indonesia (sekitar 78 % dari total pengunjung web)
2. Kanada
3. Amerika Serikat
4. Malaysia
5. Jepang
6. Australia
7. Arab Saudi
8. Jerman
9. Singapura
10. Thailand

(NB: yang gak masuk daftar 10 besar jangan kecil hati yaa :D)

Berdasar Browser

Penayangan menurut browser yang dipakai user. Mayoritas pakai Firefox (46%), disusul Chrome (19%), Mobile Safari (13%), Opera (11%), Safari (4%), Internet Explorer (3%), dll sisanya.

Berdasar Sistem Operasi

Penayangan menurut Sistem Operasi yang dipakai user. Windows masih sangat mendominasi dengan prosentase 69%, disusul Android (16%), BlackBerry (7%), Macintosh (1%), iPad, iPhone, Linux, Nokia, Other Unix, BB10.

Tulisan ini masih belum komplit membedah Aplikasi Web PKS Piyungan di dunia smartphone android dan balckberry yang sampai tulisan ini tayang masih menunggu info data dari Rahmat El'azzm selaku developer aplikasi. Beliau masih sibuk saat admin SMS pagi tadi :)

Piyungan Ndeso, 20-11-2013

Admin @pkspiyungan

PKS (Panganan Keripik Singkong) sambangi warga untuk berbagi

pkskudus.org - Gerakan Silaturahim (GESIT) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ranting Beji melakukan kunjungan ke 127 ketua RT/RW se kelurahan Beji Depok dengan membawa bingkisan "PKS". Tapi "PKS" yang ini adalah Panganan Kripik Singkong (PKS) sebanyak 3 bungkus sesuai nomor urut PKS di pemilu 2014.

"Hehe...kreatif", begitu kata salah satu ketua RT di RW06 kel/kec Beji, Kota Depok yang tersenyum ketika ditemui di rumahnya setelah menerima bingkisan "PKS" ini.

Bingkisan ini murah dan praktis karena bisa langsung dimakan. Diharapkan juga bingkisan "PKS" ini menjadi icon yang dapat mencairkan suasana silaturahim sekaligus mengkampanyekan gerakan Kota Depok untuk mengurangi makan nasi melalui gerakan ODNR (One Day No Rice).

Program GESIT ini diawali dengan breifing seluruh kader dalam acara LT3T, lalu langsung dilanjutkan dengan aksi silaturahim ke seluruh ketua RT/RW di kelurahan beji dalam rentang waktu 2 pekan untuk mendengar apa kebutuhan dan harapan tokoh terhadap PKS.

"Ini bentuk pemetaan yang lebih terukur untuk melanjutkan aksi-aksi pelayanan yang sudah kami lakukan sebelumnya," ujar Hanri Basel, ketua PKS DPRa Beji yang terkenal dengan murah senyumnya itu.

Al Muzammil : Komisi III Apresiasi Kapolri Izinkan Polwan Berjilbab

Jakarta- pkskudus.org - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf menyampaikan apresiasi atas sikap Kapolri Jenderal Pol Sutarman yang membolehkan polisi wanita (Polwan) berjilbab pada saat melaksanakan tugas. 

"Kapolri sebelumnya sudah melaporkan dalam rapat resmi dengan Komisi III mengenai rancangan 62 model jilbab yang akan digunakan. Ini kemudian dikuatkan Pak Sutarman pada waktu beliau fit proper test," kata Muzammil di Jakarta, Selasa.

Ia menilai perizinan tersebut sebagai bentuk konsistensi dari Jenderal Pol. Sutarman saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dengan meneruskan kebijakan Kapolri sebelumnya.

"Kami ucapkan selamat, ini bentuk konsistensi antara Kapolri yang lalu Pak Timur dengan Kapolri baru Pak Sutarman," ujarnya.

Namun, ia mengimbau agar sikap yang disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan sejumlah media dan wartawan di Mabes Polri itu hendaknya segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kapolri.

Muzammil berpendapat bahwa kebijakan mengenai izin polwan berjilbab itu akan menjamin hak polwan yang ingin berjilbab.

"Jadi kalau masih ada komandan yang melarang atau mempersulit, polwan akan bisa memperkarakan karena sudah ada SK-nya," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan kebijakan tersebut tentu akan mempunyai konsekuensi anggaran.

"Setelah SK, urutannya adalah pendataan untuk pengadaan seragam polwan berjilbab, dan kemudian dilanjutkan pengganggaran," katanya.

Ia mengatakan Komisi III DPR memaklumi untuk tahun anggaran berjalan ini, penganggaran seragam resmi untuk polwan berjilbab belum dapat dilakukan.

Oleh karena itu, ia menilai tepat arahan Kapolri yang menyatakan untuk saat ini Polwan yang ingin berjilbab dipersilakan membeli sendiri dengan model menyesuaikan dengan seragam Polwan Provinsi Aceh, yang telah menerapkan seragam berjilbab.

Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, sejumlah anggota Komisi III, baik dari partai Islam maupun partai nasionalis, sebenarnya berharap kebijakan tersebut dapat dikeluarkan sejak menjelang bulan Ramadhan lalu.

"Kalau itu dikeluarkan sekarang berarti hadiah Tahun Baru Islam bagi Polwan, bagian dari penghormatan terhadap HAM (hak asasi manusia) yang tegas diatur dalam konstitusi kita," ujar Muzammil.(*)

Editor: Ruslan Burhani

http://www.antaranews.com/berita/405720/komisi-iii-apresiasi-kapolri-izinkan-polwan-berjilbab

Mahasiswa Jabar Dukung Aher Nyapres

pkskudus.org - Jakarta - Persatuan Mahasiswa Jakarta yang berasal dari Jawa Barat (Permata Jabar) mendukung Ahmad Heryawan (Aher) maju menjadi calon presiden (Capres). 

Aher dianggap calon pemimpin alternatif yang memiliki integritas dan jiwa kepemimpinan.

"Kita butuh pemimpin alternatif, pemimpin yang penuh integritas serta kepemimpinan yang patut diapresiasi," kata Koordinator Permata Jabar, Faris Maulana Akbar di Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Selain itu, Aher dinilai sukses dalam memimpin Jawa Barat selama dua periode. 

"Pak Aher, saya pikir sangat bagus dalam memimpin Jawa Barat. Dia merupakan tokoh nasional untuk dijadikan pemimpin dan aspirasi bagi kita semua," kata Faris.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan disebut-sebut layak maju sebagai calon presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Aher tak menghiraukan isu itu. Dia mengaku hanya fokus mengerjakan tugas sebagai Gubernur.

"Saya akan terus fokus jadi Gubernur Jabar, untuk melaksanakan pembangunan di Jabar, baik kesehatan maupun pendidikan," terangnya.(okezone)

Sidang Rusuh, Fahri: Ada Gejala Delegitimasi MK

pkskudus.org - Jakarta -- Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai ada upaya pembiaran atau delegitimasi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Karena aparat keamanan tak bisa menahan kerusuhan di Gedung MK. 

"Saya mengkhawatirkan adanya gejala delegitimasi terhadap MK. Seolah MK tidak bisa diandalkan lagi. Hal ini patut dicurigai sebagai upaya yang berlanjut untuk merusak kredibilitas lembaga negara yang inti," kata Fahri di Jakarta, Jumat (15/11). 

Ia menyebut, penggembosan ini mulai berbahaya dan didramatisasi oleh kelompok yang menginginkan agar sebelum atau saat pemilu nanti tak ada lagi lembaga negara yang kredibel. Kalau itu terjadi, imbuhnya, dapat membuat proses transisi politik mengalami jalan buntu. 

"Semua harus mewaspadai gejala ini dan secara khusus saya minta kepada kapolri yang baru agar memberikan penjagaan kepada gedung MK. Khususnya dalam masa persidangan agar prosesnya jangan dikacaukan oleh intervensi para pengacau," ujar anggota Komisi III DPR tersebut. (Rol)

Ustadz Kamal Fauzi “Menyapa” Para Calon Kepala Desa

Tanggal 24 Nopember mendatang, Kudus punya gawe besar, yaitu Pemilihan Kepala Desa yang akan dilakasanakan  serentak di seluruh Desa di  Kabupaten Kudus.Peta perpolitikan menjelang PILKADES pun makin memanas, masing-masing Cakades berlomba-lomba mencari dukungan massa.Tidak jarang hal tersebut menimbulkan gesekan,  persaingan, riak-riak kecil di tengah-tengah masyarakat pendukung masing-masing calon.

Ditengah-tengah kondisi  tersebut , Ustadz  Kamal Fauzi --- yang juga merupakan CALEG DPRRI dengan nomor urut 1 --  itu punya cara tersendiri untuk ikut menjaga kekompakan  dan kerukunan  masyarakat agar tetap kondusif . Cara yang dipilih dengan memasang  puluhan banner himbauan agar Pemilihan Kepala Desa dapat berlangsung dengan damai dan berkualitas.

Alhamdulillah cara tersebut terbukti efektif   menyejukkan suasana  di masyarakat , baik antar  Timses calon maupun  masyarakat pemilih. “ Himbauan smacam  ini sangat positif dan diperlukan, agar pelaksanaan PILKADES dapat berjalan aman,nyaman,lancar dan menghasilkan pemimpin Desa (Kades) yang berkualitas “, ujar Pak Sus,salah satu warga Kedungdowo.

Akhirnya  kita berharap pemilihan Kepala Desa se Kabupaten Kudus tanggal 24 Nopember mendatang, benar-benar dapat menghasilkan Kepala Desa -kepala Desa yang berkualitas.

Politik Citra dan Kampanye Virtual

Ribut Lupiyanto*
Pengamat Sosial Politik

Demokrasi di era informasi sangat kental dengan politik citra. Yasraf A. Piliang (2005) menyebutkan fenomena politik seperti ini sebagai ontologi citra (being images). Politik citra memiliki konotasi positif sekaligus negatif. Politik citra positif mengemas realita agar benilai politis, sedangkan politik citra negatif adalah merekayasa keadaan dengan menyembunyikan atau bersifat seakan-akan. Media pendongkrak citra cukup variatif mulai dari media elektronik, media cetak, hingga media virtual.

Peraturan KPU No 01 Tahun 2013 Pasal 20 menegaskan bahwa kampanye pemilu salah satunya dapat berbentuk layanan pesan singkat dan jejaring sosial melalui Facebook, Twitter, email, website dan lainnya. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 juga membatasi pemasangan alat peraga kampanye. Jagad maya dengan demikian menjadi medan potensial bagi kampanye Pemilu 2014.

Peta Virtualitas

Virtualitas partai politik dapat ditelusuri dari dinamika virtual melalui website dan media sosial. Kualitas website dapat diamati melalui pemeringkatan yang dilakukan Alexa Internet-Inc (USA). 

Peringkat pertama menurut  Alexa Internet-Inc (USA) per tanggal 11 November 2013 diduduki Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Website PKS yang terbaik justru berada di pengurus bawah. Website tersebut dimiliki pengurus tingkat Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DIY. Website PKS Piyungan (www.pkspiyungan.org) secara fenomenal menempati urutan 475 dan menjadi satu-satunya website parpol yang menembus 500 besar.

Peringkat selanjutnya secara berurutan diduduki Partai Demokrat (www.demokrat.or.id), PAN (www.pan.or.id), PKB (www.pkb.or.id), PPP (www.ppp.or.id), Partai Gerindra (www.partaigerindra.or.id), PDIP (www.pdiperjuangan.or.id), Partai Nasdem (www.partainasdem.org), PBB (www.bulan-bintang.org), Partai Hanura (www.hanura.com),  dan Partai Golkar (www.partaigolkar.or.id). Website PKPI (www.pkpindonesia.or.id) tercatat dalam konstruksi atau perbaikan. Website Partai Demokrat menempati urutan 10.830, PAN 13.409, PKB 19.468, PPP 20.498, Partai Gerindra 21.491, PDIP  38.003, Partai Nasdem 42.420 , PBB 51.376, Partai Hanura 79.304, dan Partai Golkar 83.030.

Media virtual yang paling dinamis adalah Facebook dan Twitter. Kualitas Facebook dapat dilihat dari pertemanan, sedangkan Twitter melalui pengikut (followers). Aspek lain adalah tingkat updating status atau tanggapannya. Beberapa politisi yang aktif di Twitter dan memiliki follower banyak diantaranya Tifatul Sembiring, Budiman Sujatmiko, Aburizal Bakrie, Akbar Faisal, Lukman Hakim Saifuddin, dan lainnya.

Kritik atas follower tokoh adalah banyaknya pengikut akun hantu yang diduga dijaring melalui mesin perekrut follower otomatis. Penelitian Prapancha Research (2013) menunjukkan akun @SBYudhoyono 29% pengikutnya adalah akun pasif dan 35% diduga akun hantu. Akun @tifsembiring (Tifatul Sembiring) yang dikenal aktif ber-twitter, diduga memiliki 34% pengikut palsu dan  43% tidak aktif. Pengikut @hattarajasa (Hatta Rajasa) 35% diduga palsu dan 39% tidak aktif; pengikut @prabowo08 (Prabowo Subianto) 34% diduga palsu dan 40% tidak aktif, serta pengikut @aburizalbakrie (Abu Rizal Bakrie) 27% diduga palsu dan 42% tidak aktif.

Pasar Nitizenship

Warga di dunia maya (nitizenship) meledak keras beberapa tahun belakangan ini. Media sosial menjadi wahana terpadat dalam lalu lintas komunikasi virtual antar manusia. Kementerian Kominfo RI mencatat pada tahun 2012 pengguna internet mencapai 55 juta orang, Facebook 44,6 juta orang, dan Twitter 19,5 juta orang di Indonesia. Angka ini menjadi pangsa pasar politik yang potensial. Jika digarap serius maka kampanye virtual berpotensi memiliki daya elektoral lebih baik dibandingkan kampanye konvensional.

Kampanye virtual memiliki daya jual bagi parpol dan caleg karena beberapa keunggulannya. Pertama adalah ramah lingkungan. Kampanye ini sangat efektif meminimalisasi hadirnya sampah visual dan fisikal. Kedua, kampanye virtual lebih efektif. Kampanye ini secara singkat mampu menjangkau wilayah luas dan objek yang tidak terbatasi jarak dan luas. Ketiga, ongkosnya murah. Biaya hanya dibutuhkan untuk desain, membuat domain, akses internet, dan atau insentif admin. Keempat, kampanye virtual dapat menekan praktek politik uang, sebab komunikasi tidak dilakukan dengan bertatap muka langsung. Kelima, memiliki ruang dan waktu yang tidak terbatas dalam menyampaikan gagasan dan visi-misi politik.

Efek elektoral dari kampanye virtual akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Faktor kuantitatif antara lain updating informasi, jaringan virtual, jumlah pengikut, aktifasi berkomunikasi, dan lainnya. Faktor kualitatif ditunjukkan oleh konten, desain tampilan, etika  berkomunikasi, dan lainnya. Praktek kampanye virtual mesti memegang komitmen politik santun, bermoral, dan bertanggungjawab. Regulasi kepemiluan juga harus tetap ditegakkan. Pemenang perang virtual adalah mereka yang mampu mengoptimalikan dua faktor tersebut.

Virtualisasi akan memberikan efek positif bagi proses pendidikan politik masyarakat. Akhirnya kedaulatan tetap di tangan rakyat. Kita tunggu parpol, caleg, dan capres mana yang memiliki virtualitas baik di tahun politik ini.


*Kolom Opini HARIAN NASIONAL Edisi 12 November 2013 'Virtualitas Politik Menjawab Ledakan Nitizenship'

Ketika 'Jilbab Hitam' Mengguncang Arogansi Sebuah Media

Oleh @IndraJPiliang
   

#JilbabHitam di malam bekas hujan. Ia bersembunyi dlm dongeng raja2. Seperti jilatang yg menyusup di dedaunan, terinjak. Gatal.
   
#JilbabHitam berpena tajam. Berdawai kata2. Bertinta kelembutan yg mengerikan. Dendam tak sudah. Masih koma...
   
#JilbabHitam bekerja rapi. Seperti penyair yg piawai membajak kata2, menanam benih2 misteri, dlm rimba raya persaingan...
   
#JilbabHitam. Mungkin tak ada kebenaran. Mungkin hanya pembenaran. Ia pandai mengemasnya. Dlm nyanyian ombak...
   
Terlalu byk pertempuran. Dgn satu peperangan. Akankah bangsa ini sanggup atasi beban? Akankah #JilbabHitam gantikan Trio Macan?
   
@JusDalle: Hahaha, #JilbabHitam menulis dgn tenang namun mematikan :D | Nama2 yg disebut mulai terhuyung kasih jawaban.
   
Akur dg @fadjroeL. Kini (media) kelimpungan dg akun anonim. Dulu kan (anonim) dimuat juga infonya oleh @tempodotco @kompascom dll.
   
Aku tak menyebut akun anonim sbg akun fitnah spt @fadjroeL. Masalahnya, ketika media mengutip akun anonim, itu sulit diverifikasi.
   
Yg membesar2kan dan menempatkan akun anonim pd posisi penting juga media2 online. Dikutip. Skrg? Berbalik arah.
   
Entah kaidah dan teori jurnalistik mana yg dipakai ketika akun2 anonim jadi sumber berita. Kini justru berhadapan dg jurnalis sendiri.
   
#JilbabHitam bisa sj bukan wartawati. Bisa sj ia hanya pengumpul data ttg sirkulasi wartawan. Tak harus dia yg menulis. Bisa org lain.
   
Nada berang dlm kalimat2 #JilbabHitam terbaca. Dendam tak sudah. Ia spt menaruh arus listrik dlm setiap kata yg ditulis.
   
Mitos saja sering jadi referensi para ilmuwan. Jadi aku tetap tak menggeneralisir akun anonim sbg fitnah. Mrk berhak bersuara.
   
Akan sangat berbahaya kalau pers melakukan breidel versinya sendiri dg argumen "penulis tdk membuka identitas diri". (tulisan jilbabhitam dibredel alias didelete kompasiana –red)
   
Pers jg sering nulis begini: "Menurut sumber yg tdk mau ditulis namanya". Ini biasa dlm kaidah jurnalistik. Di layar TV: mukanya dihablur.
   
Ingat kasus @wikileaks kan? Betapa ia pernah jadi primadona pers dunia. Pahlawan kebebasan. Skrg kok alergi dg anonim?
   
Di area2 perang, ada @AnonOpsLegion yg juga dijadikan sumber pemberitaan. Ada legiun2 anonim di medan2 berat. Demi keamanan diri.
   
Anonymous adalah akun terkenal di dunia. Bagi yg tak setuju, dianggap sampah virtual. Bagi yg lain: informan seksi :D
       
Saran sy utk teman2 di TEMPO, spy tak blunder spt Pak SBY menjawab Bunda Putri, bikin artikel panjang sj di salah satu blog.
   
Reaksi balik nama2 yg disebut #JilbabHitam menurut saya tdk pas. Tak perlu utk ungkap siapa itu pemilik akun. Uraiannya aja dibalas.

*sumber: http://chirpstory.com/li/169199

______

Ini tulisan #JilbabHitam yang menghebohkan:

TEMPO dan KataData ‘Memeras’ Bank Mandiri dalam Kasus SKK Migas?

Saya adalah seorang perempuan biasa yang sempat bercita-cita menjadi seorang wartawan. Menjadi wartawan TEMPO tepatnya. Kekaguman saya terhadap sosok Goenawan Mohamad yang menjadi alasan utamanya. Dimulai dari mengoleksi coretan-coretan beliau yang tertuang dalam ‘Catatan Pinggir’ hingga rutin membaca Majalah TEMPO sejak masih duduk di bangku pelajar, membulatkan tekad saya untuk menjadi bagian dalam grup media TEMPO.

Dengan polos, saya selalu berpikir, salah satu cara memberikan kontribusi yang mulia kepada masyarakat, mungkin juga negara adalah dengan menjadi bagian dalam jejaring wartawan TEMPO. Apalagi, sebagai awam saya selalu melihat TEMPO sebagai media yang bersih dari praktik-praktik kotor permainan uang. Permainan uang ini, dikenal dalam dunia wartawan dengan istilah ‘Jale’ yang merupakan perubahan kata dari kosakata ‘Jelas’.

“Jelas nggak nih acaranya?”

“Ada kejelasan nggak nih?”

“Gimana nih broh, ada jale-annya nggak?”

Kira-kira begitu pembicaraan yang sering saya dengar di area liputan. Istilah ‘Jelas’ berarti acara liputannya memberikan ongkos transportasi alias gratifikasi kepada wartawan, dengan imbal balik tentunya penulisan berita yang positif. Dari kata ‘Jelas’, kemudian bergeser istilah menjadi ‘Jale’ yang menjadi kosakata slank untuk ‘Uang Transportasi Wartawan’.

Perilaku menerima uang sudah menjadi sangat umum dalam dunia wartawan. Saya pribadi jujur sangat jijik dengan perilaku tersebut.

Ketika (akhirnya) saya bergabung dengan grup TEMPO di tahun 2006, sebagaimana cita-cita saya dulu sekali, saya merasa lega.

“Setidaknya, saya tidak menjadi bagian dari media-media ecek-ecek yang kotor dan sarat permainan uang” pikir saya.

Dulu, saya berpikir, media besar seperti TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa Pos dan sebagainya, tidak mungkin bermain uang dalam peliputannya. Dulu, saya pikir, hanya media-media tidak jelas saja yang bermain seperti itu.

Namun fakta berkata lain. Sempat tidak percaya karena begitu dibutakan kekaguman saya pada kewartawanan, Goenawan Mohamad, TEMPO dan lainnya, saya sempat menolak percaya bahwa wartawan-wartawan TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Antara dan lain-lainnya, rupanya terlibat juga dalam jejaring permainan uang.

Media-media tidak jelas atau yang lebih dikenal dengan media Bodrek bermain uang dalam peliputannya. Hanya saja, dari segi uang yang diterima, saya bisa katakan kalau itu hanya Uang Receh.

Mafia-nya bukan disitu. Media-media Bodrek bukan menjadi mafia permainan uang dalam jual beli pencitraan para raksasa politik, korporasi, pemerintahan. Adalah media-media besar seperti TEMPO, Kompas, Detik, Antara, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan sebagainya, yang menjadi pelaku jual beli pencitraan alias menjadi mafia permainan uang wartawan.

Siapa tak kenal Fajar (Kompas) yang menjadi kepala mafia uang dari Bank Indonesia dalam permainan uang di kalangan wartawan perbankan?

Siapa tak kenal Kang Budi (Antara News) yang mengatur seluruh permainan uang di kalangan wartawan Bursa Efek Indonesia?

Siapa tak kenal duet Anto (Investor Daily) dan Yusuf (Bisnis Indonesia) yang mengatur peredaran uang wartawan di sektor Industri?

Banyak lagi lainnya, yang tak perlu saya ungkap disini. Tapi beberapa nama berikut ini, sungguh menyakitkan hati dan pikiran saya, sempat menggoyahkan iman saya, lantas betul-betul membuat saya kehilangan iman.

Adalah Bambang Harimurti (eks Pimred TEMPO yang kemudian menjadi pejabat Dewan Pers, juga salah satu orang kepercayaan Goenawan Mohamad di grup TEMPO) yang menjadi kepala permainan uang di dalam grup TEMPO.

Siapa bilang TEMPO bersih?

Saya melihat sendiri bagaimana para wartawan TEMPO memborong saham-saham grup Bakrie setelah TEMPO mati-matian menghajar grup Bakrie di tahun 2008 yang membuat saham Bakrie terpuruk jatuh ke titik terendah. Ketika itu, tak sedikit para petinggi TEMPO yang melihat peluang itu dan memborong saham Bakrie.

Dan rupanya, perilaku yang sama juga terjadi pada media-media besar lainnya, seperti yang sebut di atas.

Memang, secara gaya, permainan uang dalam grup TEMPO berbeda gaya dengan grup Jawapos. Teman saya di Jawapos mengatakan, falsafah dari Dahlan Iskan (pemilik grup Jawapos) adalah, gaji para wartawan Jawapos tidak besar, namun manajemen Jawapos menganjurkan para wartawannya mencari ‘pendapatan sampingan’ di luar. Syukur-syukur bisa mendatangkan iklan bagi perusahaan.

TEMPO berbeda. Kami, wartawannya, digaji cukup besar. Start awal, di angka 3 jutaan. Terakhir malah mencapai 4 jutaan. Bukan untuk mencegah wartawan TEMPO bermain uang seperti yang dipikir banyak orang. Rupanya, agar para junior berpikir demikian, sementara para senior bermain proyek pemberitaan.

Media sekelas TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia dan sebagainya yang sebut tadi di atas, tidak bermain Receh. Mereka bermain dalam kelas yang lebih tinggi. Mereka tidak dibayar per berita tayang seperti media ecek-ecek. Mereka di bayar untuk suatu jasa pengawalan pencitraan jangka panjang.

Memangnya, ketika TEMPO begitu membela Sri Mulyani, tidak ada kucuran dana dari Arifin Panigoro sebagai pendana Partai SRI?

Memangnya, ketika TEMPO menggembosi Sukanto Tanoto, tidak ada kucuran dana dari Edwin Surjadjaja (kompetitor bisnis Sukanto Tanoto)?

Memangnya, ketika TEMPO usai menghajar Sinarmas, lalu balik arah membela Sinarmas, tidak ada kucuran dana dari Sinarmas? Memang dari mana Goenawan Mohamad mampu membangun Salihara dan Green Gallery?

Memangnya, ketika grup TEMPO membela Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam Skandal IPO Krakatau Steel dan Garuda, tidak ada deal khusus antara Bambang Harimurti dengan Mustafa Abubakar? Saat itu, Bambang Harimurti juga Freelance menjadi staff khusus Mustafa Abubakar.

Memangnya, ketika TEMPO mengangkat kembali kasus utang grup Bakrie, tidak ada kucuran dana dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang saat itu sedang bermusuhan dengan Bakrie? Lin Che Wei sebagai penyedia data keuangan grup Bakrie yang buruk, semula menawarkan Nirwan Bakrie jasa ‘Tutup Mulut’ senilai Rp 2 miliar. Ditolak oleh bos Bakrie, Lin Che Wei kemudian menjual data ini ke Agus Marto yang sedang berseberangan dengan grup Bakrie terkait sengketa Newmont. Agus Marto sepakat bayar Rp 2 miliar untuk mempublikasi data buruk grup Bakrie tersebut. Grup TEMPO sebagai gerbang pembuka data tersebut kepada masyarakat dan media-media lain, dapat berapa ya? Lin Che Wei dapat berapa?

Fakta-fakta itu, yang semula begitu enggan saya percayai karena fundamentalisme saya yang begitu buta terhadap TEMPO, sempat membuat saya frustrasi. Kalau boleh saya samakan, mungkin kebimbangan saya seperti seorang yang hendak berpindah agama. Spiritualitas dan mentalitas saya goncang akibat adanya fakta-fakta tersebut. Bukan hanya fakta soal permainan mafia grup TEMPO, tetapi juga fakta bahwa media-media besar bersama wartawan-wartawannya, lebih jauh terlibat dalam permainan uang dan jual beli pencitraan, layaknya jasa konsultan.

Mereka, media-media besar ini, tidak bermain Receh, mereka bermain dalam cakupan yang lebih luas lagi, baik deal politik tingkat tinggi, juga transaksi korporasi kelas berat.

Namun semua itu sebetulnya tidak terlalu saya masalahkan, hingga suatu hari saya lihat sendiri bahwa permainan uang dan jual beli pencitraan juga terjadi pada media tempat saya bekerja, TEMPO. Dikepalai oleh Bambang Harimurti sebagai salah satu Godfather mafia permainan uang dan transaksi jual beli pencitraan dalam grup TEMPO, kini tidak hanya bergerak dari dalam TEMPO, tetapi sudah menjadi jejaring antara grup TEMPO dengan para eks-wartawan TEMPO yang membangun kapal-kapal semi-konsultan untuk memperluas jaringan mereka, masih di bawah Bambang Harimurti.

Saya pribadi, memutuskan resign dari TEMPO pada awal tahun 2013. Muak dengan segala kekotoran TEMPO, kejorokan media-media di Indonesia, kejijikan melihat jejaring permainan uang dan jual beli pencitraan di kalangan wartawan TEMPO dan media-media besar lainnya.

Praktik mafia TEMPO kini semakin menjadi-jadi.

Agustus lalu, masih di tahun 2013, saya sempat mampir ke Bank Mandiri pusat di jalan Gatot Subroto. Saat itu, saya sudah resign dari grup TEMPO. Tak perlu saya sebut, kini saya bekerja sebagai buruh biasa di sebuah perusahaan kecil-kecilan, namun jauh dari permainan kotor TEMPO.

Di gedung pusat Bank Mandiri itu, saya memang janjian dengan eks-wartawan TEMPO bernama Eko Nopiansyah yang kini bekerja sebagai Media Relations Bank Mandiri. Ia keluar dari TEMPO dan pindah ke Bank Mandiri sejak tahun 2009, karena dibajak oleh Humas Bank Mandiri Iskandar Tumbuan.

Pada pertemuan santai itu, hadir juga Dicky Kristanto, eks-wartawan Antara yang kini juga menjabat sebagai Media Relations Bank Mandiri. Kami bincang bertiga. Pak Iskandar, yang dulu juga saya kenal ketika sempat meliput berita-berita perbankan sempat mampir menemui kami bertiga. Namun karena ada meeting dengan bos-bos Mandiri, pak Iskandar pun pamit.

Sambil menyeruput kopi pagi, saya berbincang bersama Eko dan Dicky. Mulai dari obrolan ringan seputar kabar masing-masing, hingga bicara konspirasi politik dan berujung pada obrolan soal aksi lanjutan TEMPO dalam ‘memeras’ Bank Mandiri terkait kasus SKK Migas.

Saya lupa siapa yang memulai pembicaraan mengagetkan itu, meski sebetulnya kami sudah tidak kaget lagi karena memang kami, kalangan wartawan (atau eks-wartawan) sudah paham betul perilaku wartawan.

Siapapun itu, Eko maupun Dicky menuturkan keluhannya terhadap grup TEMPO. Begini ceritanya.

“Ketika kasus suap SKK Migas yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini terkuak, saat itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri. Dan memang harus diakui bahwa aktivitas transaksi suap, pencairan dana dan sebagainya, menggunakan rekening Bank Mandiri. Tapi ya itu kami nilai sebagai transaksi individu. Karena berdasarkan UU Kerahasiaan Nasabah, kami Bank Mandiri pun tidak dapat melihat dan memang tidak diizinkan menilai tujuan dari sebuah transaksi pencairan, transfer atau apapun, kecuali ada permintaan dari pihak Bank Indonesia, PPATK, pokoknya yang berwenang. Oleh sebab itu, kami tidak terlalu memusingkan soal apakah Bank Mandiri akan dilibatkan dalam kasus SKK Migas,” tuturnya.

“Tiba-tiba, masuklah proposal kepada divisi Corporate Secretary dan Humas Bank Mandiri dari KataData. Itu lho lembaga barunya Metta Dharmasaputra (eks-wartawan TEMPO) yang didanai oleh Lin Che Wei (eks-broker Danareksa). Gua kira KataData murni bergerak di bidang pemberitaan. Eh, nggak taunya KataData juga bergerak sebagai lembaga konsultan. Jadi KataData menawarkan jasa solusi komunikasi kepada Bank Mandiri untuk berjaga-jaga apabila isu SKK Migas meluas dan mengaitkan Bank Mandiri sebagai fasilitator aksi suap,” ungkapnya.

“Rekomendasinya sih menarik, KataData menawarkan agar aksi suap SKK Migas dipersonalisasi menjadi hanya kejahatan Individu, bukan kejahatan kelembagaan, baik itu lembaga SKK Migas maupun Bank Mandiri. Apalagi, Metta mengatakan bahwa tim KataData juga sudah bergerak di social media untuk mendiskreditkan Rudi Rubiandini dalam isu perselingkuhan, sehingga akan mempermudah proses mempersonalisasi kasus suap SKK Migas menjadi kejahatan individu semata,” jelasnya.

“Data-data yang ditampilkan KataData memang menarik, karena riset data dilakukan oleh IRAI, lembaga riset milik Lin Che Wei yang menjadi penyedia data utama KataData. Kalau tidak salah waktu itu data utang-utang grup Bakrie yang dibongkar TEMPO juga dari IRAI ya? Itu lho, yang tadinya ditawarin ke pak Nirwan dan karena ditolak kemudian dibayarin Agus Marto Rp 2 miliar untuk menghajar grup Bakrie,” papar dia.

“Kita sih waktu itu melaporkan proposal tersebut kepada para direksi Bank Mandiri. Dan selama sekitar 2 pekan, memang belum ada arahan dari direksi mau diapakan proposal tersebut. Penjelasan pak Iskandar (humas Bank Mandiri) sih, direksi masih melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan pemerintahan. Biar bagaimanapun ini isu besar, salah langkah bisa berabe akibatnya. Gua sih yakin, saat itu bos-bos lagi memetakan dulu kemana arah isu ini sebelum memberikan jawaban terhadap proposal yang masuk. Karena selain KataData juga ada dari pihak-pihak konsultan lainnya,” kata dia.

“Eeh, tau-tau Pak Iskandar bilang, gila, TEMPO makin jadi aja kelakuannya. Masak BHM (Bambang Harimurti) sampai menelpon langsung ke pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin) terkait proposal KataData yang memang belum kita respon karena masih memetakan arah isunya. Secara tersirat kita tau lah telepon itu semacam ancaman halus dari BHM dan KataData bahwa jika tidak segera direspon, maka data-data akan dipublikasi, tentunya dalam cara TEMPO mempublikasi data dong yang selalu penuh asumsi dan bertendensi negatif,” ungkap dia.

“Menurut Pak Iskandar, meski sudah diperingati soal bahaya menolak tawaran (alias ancaman) TEMPO grup adalah terjadinya serangan isu negatif kepada Bank Mandiri, rupanya Pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri) bersikeras tidak takut terhadap grup TEMPO. Penolakan memberikan respon cepat terhadap proposal KataData pun disampaikan kepada BHM (Bambang Harimurti),” singkap dia.

“Alhasil, terbitlah Majalah TEMPO edisi 18 Agustus 2013 dengan judul Setelah Rudi, Siapa Terciprat? yang isinya begitu mendiskreditkan Bank Mandiri dalam kasus SKK Migas. TEMPO membentuk opini bahwa aksi suap Rudi Rubiandini tidak akan terjadi apabila Bank Mandiri tidak memfasilitasinya,” keluh dia.

“Ini kan semacam pemerasan halus atau pemerasan Kerah Putih dari jejaring TEMPO (Bambang Harimurti), KataData (Metta Dharmasaputra, Eks-Wartawan TEMPO) dan IRAI (Lin Che Wei, Eks-Broker Danareksa dan pendana utama KataData). Begitu edisi tersebut tayang, kita sih tepuk dada saja menghadapi mafia TEMPO dalam memeras korban-korbannya. Biasanya memang begitu polanya. Begitu ada kasus skala nasional, calon-calon korban seperti kita (Bank Mandiri) akan didekati oleh mereka, ditawari jasa konsultan dengan ancaman kalau tidak deal, ya di blow up. Padahal data yang mereka publish tidak sepenuhnya benar. Tapi semua orang juga tau kalau TEMPO sangat pintar memainkan asumsi dan tendensi negatif,” keluh dia.

Mendengar cerita tersebut, dalam hati saya bersyukur kalau saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari TEMPO yang sudah tidak bersih lagi. Mereka sudah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan. Sama saja dengan media-media lainnya kayak Kompas, Antara, Detik, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan lain-lain.

Saya lega sudah dibukakan mata dan tidak lagi buta terhadap TEMPO maupun mimpi saya menjadi seorang wartawan yang bersih. Sulit menjadi bersih di kalangan wartawan. Godaan begitu banyak. Tidak hanya di luar organisasi tempat kamu bekerja, tetapi juga di dalam organisasi tempatmu bekerja.

Hampir mirip seperti PNS, mengikuti arus korupsi adalah sebuah keharusan, karena jika tidak, karirmu akan mandek. Korupsi yang melembaga tidak hanya terjadi di lembaga pemerintah. Jejaring wartawan, media seperti yang terjadi pada grup TEMPO, meski mereka seringkali memeras dengan ‘kedok’ melawan korupsi, toh kenyataannya grup TEMPO telah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan.

TEMPO dan media-media besar lainnya tidak lagi bersih. Korupsi dalam grup TEMPO telah melembaga alias terorganisir, sebagaimana korupsi di organisasi pemerintahan, departemen dan sebagainya.

Saya bersyukur dibukakan mata dan dijauhkan dari dunia itu. Lebih senang dan tenang batin bekerja sebagai buruh biasa seperti yang saya lakukan kini.

Insya Allah jauh dari dunia hitam. (Jilbab Hitam, mantan wartawan Tempo/ KCM/Kompasiana)


*sumber: rimanews